Realisasi Proyek MP3EI Diakui Tersendat

Rabu, 12/10/2011

NERACA

Jakarta, Kementerian BUMN mengakui banyak hambatan guna melakukan sinkronisasi antarkementerian terkait proyek infrastruktur menyusul program Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Sehingga proyek BUMN terlihat tak mulus.

"Selama ini, kita selalu tersendat dengan kementerian terkait sehingga terkesan proyek BUMN tidak berjalan," kata Deputi Menteri BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik Sumaryanto Widayatin di Jakarta, Selasa, 11/10.

Lebih jauh Sumaryanto menambahkan proyek BUMN seringkali terjebak oleh undang-undang di kementerian lain yang notabene dapat ditransformasikan secara ringkas oleh perusahaan pelat merah. Sayang, transformasi ini belum dapat direalisasikan atau bahkan diterima secara lugas. "Memang kita terjebak oleh UU tersebut, tapi kan bisa dibicarakan dengan baik-baik antarKementerian BUMN, Kementerian PU," ucapnya

Ketua Ikatan Alumni ITB ini kemudian memberi contoh proyek Kalibaru dan Tanjung Benoa, yang selama ini belum dapat direalisasikan pekerjaannya secara maksimal. Penyebabnya terbentur dengan UU pembebasan lahan. Oleh karena itu, lanjut Sumaryanto lagi, Kementerian BUMN menyarankan pemberian "rights to match" dibandingkan tender, sehingga proyek tidak terbengkalai. "Kami tidak bisa melakukannya sendiri tanpa kementerian terkait, namun kami juga sudah menawarkan solusi `out of the box`," paparnya

Selain itu, pihaknya pun mengakui harus berhati-hati untuk menjalankan proyek infrastruktur pemerintah menyusul banyaknya tuduhan monopoli oleh perusahaan-perusahaan swasta. Untuk itu, pemerintah berupaya mengajak swasta untuk bekerja sama sepanjang sesuai dengan proyek tersebut. "Sayangnya, saya tidak dalam posisi untuk mengajak swasta, selain tidak memiliki cukup ekuiti dan mereka selalu beralasan pembebasan lahan," ungkapnya.

Kendati demikian, Kementerian BUMN sebagai pemegang saham perusahaan pelat merah, juga tetap memperhatikan UU terkait agar proyek pemerintah dapat direalisasikan dengan baik.

Terkait dampak krisis global, Sumaryanto membantah daya tahan krisis di Indonesia karena pertumbuhan konsumsi yang cukup tinggi di dalam negeri. Hal itu hanya berlaku yang mempunyai dana besar saja. "Saya agak kurang setuju dengan pendapat ekonom. Bukan karena consumtion Indonesia bisa tidak terpengaruh. Dulu memang hemat pangkal kaya. Sekarang belanja sebanyak-banyaknya pada musim krisis, itu kan tentunya yang punya uang banyak," bebernya

Menurut Sumaryato, yang menjadi kunci dalam mencegah dampak krisis bukanlah dalam hal konsumsi. Namun infrastruktur di Indonesia. "Infrastruktur di Indonesia sangat menjanjikan, sangat besar. Misalnya jalan tol di Bali yang akan segera grown breaking. Belum lagi pengembangan kawasan di Tanjung Benoa," jelasnya.

Contoh lainnya, kata dia, adalah Kereta Bandara yang sudah akan mendapatkan Peraturan Presiden. "Kereta Bandara rute Manggarai, Tangerang, bandara itu nanti ongkosnya murah, Rp25 ribu," kata dia.

Selain itu, dia mengingatkan, dampak dari krisis tersebut memang belum sampai ke negara besar seperti Prancis dan Jerman. "Kalau Prancis kena, Jerman kena bagaimana? Mereka (Prancis dan Jerman) punya investasi di Singapura dan Malaysia. Lalu Indonesia bagaimana?" pungkasnya. **cahyo