NERACA

Jakarta - Sikap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang kembali menggeledah lagi kantor PT Victoria Securities Indonesia (VSI) terus dipertanyakan. Penggeledahan pada 9 Oktober 2015 silam itu dinilai sebagai sikap seenaknya yang dilakukan Kejaksaan Agung.

Untuk itu, Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR Bambang Soesatyo meminta Presiden Joko Widodo mengganti Jaksa Agung HM Prasetyo. Sebagai Jaksa Agung, HM Prasetyo dianggap tidak mampu bekerja dengan baik. Kejaksaan Agung sudah dua kali kalah menghadapi gugatan praperadilan. Pertama melawan Dahlan Iskan dan kedua melawan PT Victoria Securities Indonesia (VSI).

"Jangan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu atau pesanan-pesanan tertentu yang berdampak pada institusi kejaksaan itu sendiri," kata Bambang di Cikini, Jakarta, Sabtu lalu (17/10).

Bambang melanjutkan, menyusul penetapan eks Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella jadi tersangka, banyak pihak ingin Jaksa Agung HM Prasetyo diperiksa.

Hal itu dinilai Bambang sebagai sebuah risiko memilih orang berlatar belakang partai politik di pucuk pimpinan Korps Adhyaksa."Itulah kalau suatau lembaga yang independen itu ditempatkan oleh orang parpol. Padahal janji Presiden tidak akan menempatkan orang parpol, baik di kejaksaan maupuan tempat penegakan hukum lainya," kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini.

Bambang pun menyindir presiden Joko Widodo mengenai janjinya yang tidak akan memilih orang berlatar belakang partai politik sebagai penegak hukum.

Desakan pencopotan Jaksa Agung, muncul dari Indonesian Corruption Watch. Koordinator Divisi Hukum ICW Emerson Yuntho menilai Jaksa Agung Muhammad Prasetyo adalah salah satu anggota kabinet yang layak dicopot."Kalau ada perombakan, Jaksa Agung-nya juga harus diganti. Selama ini masyarakat melihat performa Kejaksaan Agung tidak begitu menggembirakan," kata Emerson.

ICW menilai Kejaksaan Agung lambat dan tidak berprestasi dalam menangani sejumlah kasus. Beberapa kasus yang dianggap tersendat di antaranya penanganan kasus korupsi Yayasan Supersemar, Victoria Securities, hingga korupsi dana bantuan sosial. "Dengan kinerja seperti itu, rasanya sulit untuk tetap mempertahankan Jaksa Agung," ujar Emerson.

"Jika Jaksa Agung-nya saja sudah tidak berprestasi, buat apa dipertahankan. Sebab, Jaksa Agung adalah ujung tombak penentu kebijakan penegakan hukum," Emerson menjelaskan.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, Sabtu (17/10), juga menilai Jaksa Agung seenaknya dalam kasus VSI. 

"Ini sebenarnya Kejagung mau apa? Tanpa surat penggeledahan dari pengadilan kok seenaknya saja (kembali geledahan kantor VSI), kan jelas dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa berulah lagi," kata Uchok.

Uchok mengatakan penggeledahan tanpa surat dari pengadilan tersebut terlihat jelas bahwa Kejaksaan Agung ingin mempertontonkan kekuasaan ketimbang upaya penegakan hukum.

"Terlihat jelas, Kejagung ini sedang bermain dan mempertontonkan kekuasaan dari pada penindakan hukum," ujar Uchok.

Karena itu Uchok menilai langkah pihak PT VSI yang mengadukan jaksa-jaksa Kejaksaan Agung yang selalu mempertontonkan kekuasaan ke Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan sudah tepat.

"Biar tindakan jaksa-jaksa itu kena jewer. Kan jelas penggeledahan itu harus ada surat dari pengadilan, ini kan main geledah seenaknya saja," ujarnya.

Jaksa Agung Dicopot

Kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merombak kabinet untuk kedua kalinya kian kencang terdengar. Jokowi diyakini akan melakukan reshuffle jilid II dalam waktu dekat, paling lambat pada Desember usai pagelaran Pilkada serentak nanti.

Partai Amanat Nasional (PAN) yang disebut akan mendapatkan jatah dalam reshuffle kali ini. Wajar saja, PAN telah menyatakan dukungan kepada pemerintah, namun belum mendapatkan tempat di kabinet kerja Jokowi-JK.

PAN sendiri sudah mendengar kabar jika reshuffle jilid II akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Jika tidak November, Jokowi akan mengganti sejumlah menteri di kabinetnya pada Desember dua bulan lagi. Kam