Masalah Kesra Di Daerah Migas Jadi Sorotan

NERACA

Jakarta---Masalah kesejahteraan rakyat di daerah penghasil tambang minyak dan gas bumi (migas) akan menjadi sorotan Forum Diskusi Nasional Kosgoro 1957 pada acara seminar pada Jumat (14/10) di Hotel Sultan, Jakarta, mendatang. Selain menyangkut masalah bagi hasil migas, juga akan membahas masalah pencemaran di wilayah penghasil tambang. Hal itu disampaikan Ketua Forum Diskusi Nasional (FDN) Kosgoro 1957, Leo Nababan kepada wartawan di Jakarta , Senin (11/10

Lebih jauh Leo berharap, sumber daya alam (SDA) yang melimpah-ruah ini bukan saja bisa mensejahterakan rakyat, namun tetap melestarikan lingkungan hidupnya yang akan diwariskan ke anak cucu. “Kita inginkan agar SDA ini benar-benar memberikan efek positif buat masyarakat sekitarnya,”terangnya.

Selain itu, kata Leo lagi, hasil diskusi ini bisa menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah dan DPR agar problem kesejahteraan rakyat dan pencemaran di wilayah penghasil migas bisa segera diatasi. “Setidaknya kajian FDN Kosgoro 1957 ini menjadi rekomendasi bagi pemerintah dan DPR dalam mengambil berbagai kebijakan migas,”paparnya.

Seperti diketahui, sejak 2001 Indonesia menerapkan otonomi daerah sebagai bentuk implementasi reformasi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Reformasi membuahkan pemerintah kabupaten/kota dalam memanfaatkan dana pusat bisa langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan penyederhanaan tersebut diharapkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih berkualitas di dalam menjalankan fungsi serta mewujudkan pembangunan.

Menurut Leo Nababan, yang didampingi Sekretaris FDN Bobby Rizaldy, Wakil Ketua FDN, Sukirman dan panitia pelaksana diskusi Rosdinal Salim, reformasi administrasi pemerintahan tersebut sekaligus diikuti dengan reformasi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, untuk mengurangi kesenjangan khususnya daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Padahal di sisi lain otonomi daerah menghadapi beberapa masalah di antaranya ketidaksiapan sumber daya manusia di dalam pengelolaan administrasi pemerintahan.” Sehingga alokasi dana yang begitu melimpah sebagai daerah penghasil migas, belum disertai pola pembelanjaan daerah yang terarah. Oleh sebab itu kepentingan penciptaan kesejahteran masyarakat serta pelestarian lingkungan hidup menjadi belum optimal,” ujar Staf Khusus Menteri Koordinator bidang Kesra ini. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemprov Sumsel Targetkan Daerah Terbaik Peduli HAM

Pemprov Sumsel Targetkan Daerah Terbaik Peduli HAM   NERACA Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menargetkan daerahnya menjadi yang…

Bangun Infrastruktur Wilayah Selatan, Banten Bebas Daerah Tertinggal

Bangun Infrastruktur Wilayah Selatan, Banten Bebas Daerah Tertinggal NERACA Serang - Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan, ia berkomitmen terhadap peningkatan…

Diserap Empat Pemerintah Daerah - Bank BJB Bidik Private Placement Rp 412 Miliar

NERACA Jakarta – Perkuat struktur permodalan, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) bakal kembali menggelar penambahan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Defisit BPJS Kesehatan Tahun Ini Diprediksi Meningkat

      NERACA   Jakarta – Defisit BPJS Kesehatan pada tahun ini diprediksi semakin meningkat. Hal itu seperti dikatakan…

Meccaya Pharmaceutical Genjot Kapasitas Produksi hingga 150%

    NERACA   Jakarta – PT Meccaya Pharmaceutical ingin menambah kapasitas produksi terutama dengan penambahan mesin-mesin yang modern dan…

Mengedepankan GCG, PT PII Raih Penghargaan Top GRC 2019

  NERACA Jakarta - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII dinobatkan sebagai salah satu pemenang penghargaan TOP Governance, Risk…