Masalah Kesra Di Daerah Migas Jadi Sorotan

NERACA

Jakarta---Masalah kesejahteraan rakyat di daerah penghasil tambang minyak dan gas bumi (migas) akan menjadi sorotan Forum Diskusi Nasional Kosgoro 1957 pada acara seminar pada Jumat (14/10) di Hotel Sultan, Jakarta, mendatang. Selain menyangkut masalah bagi hasil migas, juga akan membahas masalah pencemaran di wilayah penghasil tambang. Hal itu disampaikan Ketua Forum Diskusi Nasional (FDN) Kosgoro 1957, Leo Nababan kepada wartawan di Jakarta , Senin (11/10

Lebih jauh Leo berharap, sumber daya alam (SDA) yang melimpah-ruah ini bukan saja bisa mensejahterakan rakyat, namun tetap melestarikan lingkungan hidupnya yang akan diwariskan ke anak cucu. “Kita inginkan agar SDA ini benar-benar memberikan efek positif buat masyarakat sekitarnya,”terangnya.

Selain itu, kata Leo lagi, hasil diskusi ini bisa menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah dan DPR agar problem kesejahteraan rakyat dan pencemaran di wilayah penghasil migas bisa segera diatasi. “Setidaknya kajian FDN Kosgoro 1957 ini menjadi rekomendasi bagi pemerintah dan DPR dalam mengambil berbagai kebijakan migas,”paparnya.

Seperti diketahui, sejak 2001 Indonesia menerapkan otonomi daerah sebagai bentuk implementasi reformasi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Reformasi membuahkan pemerintah kabupaten/kota dalam memanfaatkan dana pusat bisa langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan penyederhanaan tersebut diharapkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih berkualitas di dalam menjalankan fungsi serta mewujudkan pembangunan.

Menurut Leo Nababan, yang didampingi Sekretaris FDN Bobby Rizaldy, Wakil Ketua FDN, Sukirman dan panitia pelaksana diskusi Rosdinal Salim, reformasi administrasi pemerintahan tersebut sekaligus diikuti dengan reformasi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, untuk mengurangi kesenjangan khususnya daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Padahal di sisi lain otonomi daerah menghadapi beberapa masalah di antaranya ketidaksiapan sumber daya manusia di dalam pengelolaan administrasi pemerintahan.” Sehingga alokasi dana yang begitu melimpah sebagai daerah penghasil migas, belum disertai pola pembelanjaan daerah yang terarah. Oleh sebab itu kepentingan penciptaan kesejahteran masyarakat serta pelestarian lingkungan hidup menjadi belum optimal,” ujar Staf Khusus Menteri Koordinator bidang Kesra ini. **cahyo

BERITA TERKAIT

Kemenkop-TopKarir Atasi Masalah Pengangguran di Indonesia

Kemenkop-TopKarir Atasi Masalah Pengangguran di Indonesia NERACA Jakarta - CEO dan Co-Founder PT Top Karir Indonesia Bayu Janitra Wirjoatmodjo meyakini…

Membangun Indonesia dari Perbatasan Hingga Daerah Terpencil

    Oleh: Mariam Saroon, Pemerhati Sosial Ekonomi Selama Jokowi memimpin bangsa ini, sadar atau tidak banyak sekali pencapaian yang…

Jabar Akan Miliki Badan Ekonomi Kreatif Daerah

Jabar Akan Miliki Badan Ekonomi Kreatif Daerah NERACA Bandung - Jawa Barat (Jabar) akan memiliki Badan Ekonomi Kreatif Daerah di…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Founder KahmiPreneur Raih Sertifikasi Internasional

  NERACA Jakarta - Pemerintah saat ini tengah gencar mencanangkan kebijakan industri nasional sebagai negara industri maju baru dan menargetkan…

PII Dorong Insinyur Bersertifikat

    NERACA   Jakarta – Persatuan Insinyur Indonesia (PII) mendorong para insinyur Indonesia untuk tersertifikasi. Ketua Umum PII Hermanto…

Utang Luar Negeri Naik Jadi Rp5253 Triliun

    NERACA   Jakarta - Jumlah utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal III 2018 naik 4,2 persen (tahun…