Masalah Kesra Di Daerah Migas Jadi Sorotan

NERACA

Jakarta---Masalah kesejahteraan rakyat di daerah penghasil tambang minyak dan gas bumi (migas) akan menjadi sorotan Forum Diskusi Nasional Kosgoro 1957 pada acara seminar pada Jumat (14/10) di Hotel Sultan, Jakarta, mendatang. Selain menyangkut masalah bagi hasil migas, juga akan membahas masalah pencemaran di wilayah penghasil tambang. Hal itu disampaikan Ketua Forum Diskusi Nasional (FDN) Kosgoro 1957, Leo Nababan kepada wartawan di Jakarta , Senin (11/10

Lebih jauh Leo berharap, sumber daya alam (SDA) yang melimpah-ruah ini bukan saja bisa mensejahterakan rakyat, namun tetap melestarikan lingkungan hidupnya yang akan diwariskan ke anak cucu. “Kita inginkan agar SDA ini benar-benar memberikan efek positif buat masyarakat sekitarnya,”terangnya.

Selain itu, kata Leo lagi, hasil diskusi ini bisa menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah dan DPR agar problem kesejahteraan rakyat dan pencemaran di wilayah penghasil migas bisa segera diatasi. “Setidaknya kajian FDN Kosgoro 1957 ini menjadi rekomendasi bagi pemerintah dan DPR dalam mengambil berbagai kebijakan migas,”paparnya.

Seperti diketahui, sejak 2001 Indonesia menerapkan otonomi daerah sebagai bentuk implementasi reformasi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Reformasi membuahkan pemerintah kabupaten/kota dalam memanfaatkan dana pusat bisa langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan penyederhanaan tersebut diharapkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih berkualitas di dalam menjalankan fungsi serta mewujudkan pembangunan.

Menurut Leo Nababan, yang didampingi Sekretaris FDN Bobby Rizaldy, Wakil Ketua FDN, Sukirman dan panitia pelaksana diskusi Rosdinal Salim, reformasi administrasi pemerintahan tersebut sekaligus diikuti dengan reformasi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, untuk mengurangi kesenjangan khususnya daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Padahal di sisi lain otonomi daerah menghadapi beberapa masalah di antaranya ketidaksiapan sumber daya manusia di dalam pengelolaan administrasi pemerintahan.” Sehingga alokasi dana yang begitu melimpah sebagai daerah penghasil migas, belum disertai pola pembelanjaan daerah yang terarah. Oleh sebab itu kepentingan penciptaan kesejahteran masyarakat serta pelestarian lingkungan hidup menjadi belum optimal,” ujar Staf Khusus Menteri Koordinator bidang Kesra ini. **cahyo

BERITA TERKAIT

Jokowi Diminta Turun Tangan Atasi Masalah PPP

  NERACA   Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembagunan (PPP) Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi)…

Vietnam Jadi Sorotan dalam Peta Wisata Kawasan

Oleh: Mohammad Anthoni Forum pariwisata negara-negara Asia Tenggara (ASEAN Tourism Forum/ATF) tahun 2019 yang mengangkat tema "ASEAN - The Power…

Serang dan Pandeglang Tidak Peroleh Dana Insentif Daerah

Serang dan Pandeglang Tidak Peroleh Dana Insentif Daerah NERACA Serang - Dua dari delapan daerah di Provinsi Banten yaitu Kota…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Sawit

  NERACA   Kampar - Masyarkat Riau mayoritas berprofesi sebagai petani sawit yang nasibnya bergantung pada harga jual buah sawit.…

Permen PUPR Soal Rusun Akan Dijudical Review

        NERACA   Jakarta - Para pengembang properti yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) dan Persatuan…

KIBIF Siapkan 20 Ribu Ekor Sapi untuk Pasar Domestik

    NERACA   Jakarta - Setelah resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Estika Tata Tiara…