Masalah Kesra Di Daerah Migas Jadi Sorotan

NERACA

Jakarta---Masalah kesejahteraan rakyat di daerah penghasil tambang minyak dan gas bumi (migas) akan menjadi sorotan Forum Diskusi Nasional Kosgoro 1957 pada acara seminar pada Jumat (14/10) di Hotel Sultan, Jakarta, mendatang. Selain menyangkut masalah bagi hasil migas, juga akan membahas masalah pencemaran di wilayah penghasil tambang. Hal itu disampaikan Ketua Forum Diskusi Nasional (FDN) Kosgoro 1957, Leo Nababan kepada wartawan di Jakarta , Senin (11/10

Lebih jauh Leo berharap, sumber daya alam (SDA) yang melimpah-ruah ini bukan saja bisa mensejahterakan rakyat, namun tetap melestarikan lingkungan hidupnya yang akan diwariskan ke anak cucu. “Kita inginkan agar SDA ini benar-benar memberikan efek positif buat masyarakat sekitarnya,”terangnya.

Selain itu, kata Leo lagi, hasil diskusi ini bisa menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah dan DPR agar problem kesejahteraan rakyat dan pencemaran di wilayah penghasil migas bisa segera diatasi. “Setidaknya kajian FDN Kosgoro 1957 ini menjadi rekomendasi bagi pemerintah dan DPR dalam mengambil berbagai kebijakan migas,”paparnya.

Seperti diketahui, sejak 2001 Indonesia menerapkan otonomi daerah sebagai bentuk implementasi reformasi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Reformasi membuahkan pemerintah kabupaten/kota dalam memanfaatkan dana pusat bisa langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan penyederhanaan tersebut diharapkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih berkualitas di dalam menjalankan fungsi serta mewujudkan pembangunan.

Menurut Leo Nababan, yang didampingi Sekretaris FDN Bobby Rizaldy, Wakil Ketua FDN, Sukirman dan panitia pelaksana diskusi Rosdinal Salim, reformasi administrasi pemerintahan tersebut sekaligus diikuti dengan reformasi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, untuk mengurangi kesenjangan khususnya daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Padahal di sisi lain otonomi daerah menghadapi beberapa masalah di antaranya ketidaksiapan sumber daya manusia di dalam pengelolaan administrasi pemerintahan.” Sehingga alokasi dana yang begitu melimpah sebagai daerah penghasil migas, belum disertai pola pembelanjaan daerah yang terarah. Oleh sebab itu kepentingan penciptaan kesejahteran masyarakat serta pelestarian lingkungan hidup menjadi belum optimal,” ujar Staf Khusus Menteri Koordinator bidang Kesra ini. **cahyo

BERITA TERKAIT

Kemenkop dan UKM Perkuat Sinergi Pusat-Daerah

Kemenkop dan UKM Perkuat Sinergi Pusat-Daerah NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring menekankan pentingnya koordinasi dan…

Mengurangi Masalah Sampah Pendakian di Gunung Rinjani

Sebagai salah satu kawasan geopark dunia, Gunung Rinjani, Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki daya tarik bagi siapapun yang…

PPDB 2018 Kacau Akibat Kecanduan Tuntaskan Masalah via Adhoc

Oleh: Nanang Djamaludin, Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN) Kali ini Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP dan SMA/SMK…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Gelombang Penolakan Akuisisi Pertagas oleh PGN

      NERACA   Jakarta - Gelombang penolakan terhadap keputusan pemerintah untuk mengakuisisi PT Pertamina Gas (Pertagas) oleh PT…

Teknologi Samsung untuk Penggemar Olahraga

  NERACA Jakarta – Masyarakat mulai mengganderungi olahraga. Berbagai macam jenis olahraga pun dilakoni asalkan mengeluarkan keringat. Hadirnya teknologi turut…

Aver Tawarkan Kemudahan Kolaborasi Di Era Digital

      NERACA   Jakarta - Pertumbuhan pesat dari industri digital di Indonesia telah mendorong munculnya tren Virtual Office,…