Diskoperindag Kabupaten Sukabumi Siap Berantas KSP Ilegal

NERACA

Sukabumi - Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Sukabumi, berjanji akan menindak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ilegal. Kebijakan itu diambil menyusul banyaknya masyarakat yang merasa dirugikan oleh oknum pelaku usaha yang lebih dikenaldengan“bank keliling”. Selain tidak memiliki ijin usaha koperasi,bunga 20 %yang dipatok kepadapeminjam, dianggap memberatkan dan melanggar aturan perkoperasian serta perbankan.

“Kami akan melakukan tindakan untuk memberantaskoperasi illegal itu karena meresahkan masyarakat,”tegas Kepala Diskoperindag Kabupaten Sukabumi, Asep Japar. MM.

Dalam operasinya, kata Asep, pihaknyabekerja sama dengan perbankan dan kepolisian. Sebab, koperasi simpan pinjam berkedok payung hukum koperasi itu tidak mengantongiizin operasi sebagai lembaga perbankkan maupun izin pendirian koperasi.”Koperasi simpan pinjam itu harus berbadan hukum dan ada izinnya,”jelasnya.

Beroperasinya koperasi simpan pinjam illegal, katanya telah menjamurke pelosok desa di Kabupaten Sukabumi. Selain meresahkan para pedagang kecil, juga melumpuhkan perekonomian masyarakat yang menjadi anggota koperasi . “Akibat merajarelanya koperasi simpan pinjam tersebut, katanya, banyak koperasi resmi yang nyaris bangkrut,”ungkapnya.

Dijelaskan , salah satu upaya untuk mendongkrakperekonomian masyarakat di 363 Desa dari 47 Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi, Diskoperindag Kabupaten Sukabumi akan bekerjasama dengan pihak perbankan. Tujuannya untuk mengucurkan dana melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bantuan modal bagi masyarakat melalui KUR.

“Besarnya pinjamanantara Rp. 5 juta hingga Rp. 25 juta,”ujarnya. Dengan upaya itu, imbuh dia, masyarakat,khususnya pedagang kecil terhindar dari korbanlintah darat.

Berdasarkan data Diskoperindag kabupaten Sukabumi, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) didaerah itu sebanyak 1.765 unit terdiri dari sektor industri 1.207 UKM (Usaha Kecil dan Menengah), sektor pertanian 325 UKM, sektor perdagangan 295 UKM dan sektor jasa sebanyak 147 UKM. Pada umumnya, mereka mendapatkan modal dari lembaga perbankan . Sedangkan besarnya bunga, kata Asep, 14 % pertahun dan kredit lunak 0,6 % pertahun.

BERITA TERKAIT

BPOM: UU POM Akan Perkuat Penindakan Produk Ilegal

BPOM: UU POM Akan Perkuat Penindakan Produk Ilegal NERACA Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito…

Realisasi Restribusi Perizinan DPMPTSP Kota Sukabumi Lebihi Target - Kasi Pelayanan Perizinan: Terus Sosialisasikan Izin Menggunakan Sistem OSS

Realisasi Restribusi Perizinan DPMPTSP Kota Sukabumi Lebihi Target Kasi Pelayanan Perizinan: Terus Sosialisasikan Izin Menggunakan Sistem OSS NERACA Sukabumi -…

Pemkot Sukabumi Kembali Raih Penghargaan Adipura

Pemkot Sukabumi Kembali Raih Penghargaan Adipura  NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi kembali meraih penghargaan piala Adipura kategori kota…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Pemprov Jabar Dorong Industri Kelola Limbah Secara Terpadu

Pemprov Jabar Dorong Industri Kelola Limbah Secara Terpadu NERACA Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mendorong industri mengelola…

Pemprov Banten Lanjutkan Program Revitalisasi Banten Lama

Pemprov Banten Lanjutkan Program Revitalisasi Banten Lama NERACA Serang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada 2019 kembali melanjutkan program revitalisasi…

DPRD Siap Bahas Tiga Raperda - Pemkot Sukabumi Berencana Dirikan Televisi Lokal

DPRD Siap Bahas Tiga Raperda Pemkot Sukabumi Berencana Dirikan Televisi Lokal NERACA Sukabumi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota…