NERACA

Tangerang - Legislator Kabupaten Tangerang, Banten, mewacanakan untuk memberikan sanksi terhadap petugas yang dianggap salah dalam mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga terpaksa harus dibubarkan.

"Sebagai contoh BUMD Perusahaan Daerah (PD) Apotik Sumber Jaya karena terus merugi meski sudah mendapatkan suntikan dana dari APBD setempat," kata Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang Fakhrudin di Tangerang, Selasa (20/10).

Fakhrudin mengatakan manajemen PD Apotik Sumber Jaya itu dianggap telah merugikan warga akibat menggunakan uang rakyat dengan penyertaan modal mencapai Rp2,265 miliar. Pernyataan tersebut terkait Pemkab Tangerang membentuk tim likuidator PD Apotik Sumber Jaya menyusul persetujuan DPRD setempat terkait pembubaran BUMD itu. Namun pembentukan tim tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan DPRD setempat dan harus segera dilaksanakan.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan pihaknya juga melaporkan kepada Pemprov Banten sebagai koordinasi menyangkut pembubaran PD Apotik tersebut. Padahal DPRD setempat telah menelusuri penyebab pembubaran PD Apotik itu karena diajukan pemerintah setempat setelah dilakukan audit independen. Sedangkan DPRD juga membentuk Panitia Khusus (Pansus) karena menggunakan uang rakyat dan harus ada pertanggungjawaban termasuk pihak yang mengelola PD Apotik itu.

Pembentukan tim itu dapat saja dari kalangan profesional dari luar lingkup Pemkab Tangerang atau dari internal, akibat memiliki utang sebesar Rp506 juta sejak 2011. Penyebab utama apotik tersebut mengalami kerugian karena kalah bersaing dengan apotik swasta yang menerapkan pelayanan terbaik dan harga terendah bagi konsumen. Ant