NERACA

Sukabumi - Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Iyos Somantri akan berusaha untuk membangun gedung Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi. Pernyataan tersebut diungkapkannya usai menerima tamu pejabat dari Kabupaten Murungraya Provinsi Kalimantan Tengah, di Gedung Pendopo Sukabumi, Selasa (20/10).

Iyos menjelaskan, selama ini BPSK Kabupaten Sukabumi dalam menangani sejumlah perkara-perkara sudah bagus, bahkan hampir semuanya selesai."Saya memberikan apresiasi tinggi kepada BPSK, keluhan-keluhan dari masyarakat yang disampaikan kepada BPSK bisa cepat diatasi, dan cukup selesai dengan cara musyawarah di tingkat BPSK," terang dia.

Tak heran jika BPSK Kabupaten Sukabumi terus mendapatkan kunjungan dari berbagai daerah, termasuk kali ini, mendapatkan kunjungan dari Kabupaten murungraya. Iyos juga menuturkan, kedatangan pejabat dari Kabupaten Murungraya tersebut, terkait cara pembentukan BPSK, karena di daerahnya belum adanya BPSK, termasuk implementasinya serta serpak terjang BPSK seperti apa."Mereka datang dipimpin oleh Wakil Bupatinya," ujar dia.

Bahkan dalam kesempatan tersebut Iyos juga ingin membangun gedung untuk sekretariat BPSK, karena selama ini mereka belum memiliki gedung."Ingin adanya gedung, merupakan keinginan kita kedepan," jelas dia.

Sementara itu, Wakil Bupati Murungraya, Darmaji menjelaskan bahwa dirinya ingin mengetahui bagaimana tata cara membentuk BPSK, pasalnya di daerahnya belum ada lembaga untuk mengadukan para konsumen, selain itu, kata Darmaji, pihaknya juga ingin mengetahui, implementasi dari BPSK tersebut."Makanya kami pilih BPSK Kabupaten Sukabumi sebagi contoh atau tempat pembelajaran kami, karena menurut informasi BPSK kabupaten Sukabumi masuk dalam tiga besar se Indonesia," terang dia.

Apalagi, lanjut Darmaji, suka atau tidak suka diakhir tahun 2015 ini, akan dihadapkan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), sehingga banyaknya produk-produk yang masuk dari luar, disitulah peran BPSK harus melindungi konsumen. Apalagi di daerahnya, tambah Darmaji, wilayahnya sangat jauh, sehingga penyampaian informasi yang diterima oleh masyarakat masih menjadi kendala, terutama daerah-daerah yang masih terisolisir."Apalagi di daerah kami dalam satu kilometer kira-kira bisa dihuni oleh 7 sampai 8 orang saja," ujar dia.

Namun sampai sekarang, permasalahan konsumen rata-rata produk yang sudah kadaluarsa, dan permasalahan itu masih ditangani oleh Dinas Perindustrian. Tapi masyarakat juga tidak sadar bahwa produk itu sudah kadaluarsa."Tapi kalau kejadian yang konsumen sampai dirugikan belum ada. Kita antisipasi saja," tandas dia. 

Sekedar informasi, BPSK Kabupaten Sukabumi medio Juni-September 2015 telah menangani 48 pengaduan. Dari angka itu, 44 telah memiliki kekuatan hukum, tiga perkara sedang berjalan, dan satu sedang dalam kajian. Arya