NERACA

Jakarta - Banyak kalangan meragukan keberanian pemerintah untuk melakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Apalagi wacana itu sejak dulu itu selalu molor. Kini pemerintah mengumbar lagi wacana itu, dengan melokalisir untuk Jawa dan Bali saja pada 2012. Alasanya pembatasan di Jawa dan Bali itu bisa menghemat Rp4,9 triliun. Hal ini guna mengurangi subsidi BBM (2012) menjadi Rp 118,7 triliun. Sedangkan usulan awalnya Rp 123,6 triliun.

“Ini kebijakan “banci”. Padahal semua unsur mendorong agar harga BBM bersubsidi dinaikkan. Namun tidak pernah merealisasikan. Justru yang terjadi malah mau memangkas subsidi,” kata ekonom Indef, Ahmad Erani Yustika kepada Neraca, Senin (10/10).

Guru Besar FE Universitas Brawijaya ini mengaku kecewa dengan langkah pembatasan BBM bersubsidi itu. "Kebijakan pemerintah ini jelas sama saja dengan pemangkasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Tentu langkah ini sangat tidak etis dan menyakiti rakyat. Artinya, menambah beban rakyat yang semakin berat," ungkapnya

Erani menyarankan sebaiknya pemerintah menaikkan harga BBM ketimbang harus memangkas atau dengan alasan penghematan subsidi untuk BBM. Padahal dengan menaikkan harga BBM bersubsidi, maka dana itu bisa untuk membangun sekolah, infrastruktur kesehatan dan lainnya

Ekonom senior LIPI, Latif Adam justru mempertanyakan target pembatasan BBM bersubsidi di Jawa dan Bali ini. Karena stimulus untuk kalangan miskin ini belum diketahui bentuknya. “Pengurangan subsidi ini belum jelas, apakah nanti dengan manaikkan harga BBM, atau dengan pembatasan BBM bersubsidi,” ucapnya

Latif sepakat dengan langkah pemerintah. Namun jangan sampai lepas tangan dan membiarkan orang miskin, misalnya dengan menambah anggaran raskin (beras miskin) dan lain sebagainya. “Menghapus subsidi BBM harus dibarengi dengan pengalokasian dana untuk rakyat miskin,” terangnya

Pasalnya, kata Latif, bukan orang miskin yang banyak menikmati subsidi ini. Tapi orang kaya dengan mobil pribadinya yang menggunakan BBM subsidi. Ini memang sangat efektif untuk menghemat APBN.  “Berdasarkan data BPS, yang menikmati 70-80% BBM bersubsidi adalah orang kaya,” tegasnya.

Sedangkan ahli perminyakan, Kurtubi menyalahkan langkah pemerintah itu. Alasannya pembatasan BBM bersubsidi itu justru akan memaksa rakyat berpindah dari BBM bersubsidi ke BBM non-subsidi. “Masyarakat miskin akan digiring secara tidak langsung untuk membeli pertamax dan ini jelas salah. Apalagi pengalihan konsumsi BBM dari minyak ke minyak tak akan memberi dampak apapun kepada pemerintah,” terangnya kepada Neraca, Senin (10/10).

Menurut Dosen  pasca sarjana UI ini, upaya pemerintah mengurangi subsidi lewat mengurangi volume BBM bersubsidi di RAPBN adalah langkah yang keliru. “Mengurangi subsidi BBM tidak bisa dengan cara mengurangi volume penjualan di masyarakat. Kalau ini dilakukan, pertumbuhan ekonomi di masyarakat akan terganggu,” paparnya.

Cara mengurangi subsidi BBM adalah melakukan diversifikasi, kata Kurtubi, seperti subsidi ke minyak dialihkan ke gas. Terbukti negara berhasil menurunkan beban subsidi hingga Rp100 triliun.

Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan pemerintah mengusulkan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi di Jawa-Bali mulai April 2012. Kebijakan ini bisa menghemat anggaran Rp 4,9 triliun di 2012. “Pengaturan volume konsumsi (BBM subsidi) ini akan menghemat anggaran Rp 4,9 triliun. Sehingga total subsidi BBM (2012) Rp 118,7 triliun lebih rendah dari usulan awal Rp 123,6 triliun,"tuturnya

Menurut mantan Dirut Bank Mandiri, pembatasan konsumsi BBM subsidi ini harus dilakukan pemerintah karena tiap tahun konsumsi bensin premium selalu naik 8%. Tanpa pembatasan ini maka konsumsi BBM subsidi di 2012 isa mencapai 43,7 juta kiloliter (KL). Lewat pembatasan konsumsi premium kendaraan roda empat di Jawa-Bali ini, maka pemerintah bisa menekan volume konsumsi BBM subsidi menjadi 37,8 juta KL yang terdiri dari 22,2 juta KL premium dan 15,6 juta KL minyak tanah & solar.

Namun diakui Agus, pembatasan BBM premium mulai 2012 bakal mengerek inflasi 0,5-0,6%. Kebijakan itu harus dilakukan demi pembatasan konsumsi BBM subsidi. "Misalkan ada pembatasan (BBM subsidi) memang ada risiko inflasi 0,5-0,6% di Jawa-Bali," jelas Agus.

Dia mengatakan, pemerintah dengan Komisi VII DPR pernah membahas soal kuota BBM subsidi sebesar 43,7 juta kiloliter (KL) di 2012 yang harus diturunkan 40 juta KL atau hemat 3 juta KL. Ini harus dilakukan dengan pembatasan konsumsi BBM subsidi. "Tapi kalau diminta (kuota BBM subsidi) 37,8 juta KL, kami bisa melakukan itu," jelas Agus.

Sekarang ini, kata Agus, krisis ekonomi global belum menekan harga minyak Indonesia (ICP/Indonesia Crude Price) di bawah US$ 100 per barel, nilai dolar juga masih mendekati Rp 9.000. "Dan yang utamanya adalah risiko krisis pangan yang mengancam di dunia, dan Indonesia juga mengalaminya," kata Agus.