NERACA

Jakarta – Meskipun PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bukan dari mitra kerja dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai komisi keuangan dan ekonomi, namun kehormatan bagi BEI bisa hearing dengan DPR untuk menyampaikan perkembangan kondisi industri pasar modal ditengah perlambatan ekonomi dan derpresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Dalam dengar pendapat di DPR, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio bersama jajaran direksi BEI menyampaikan keluhannya, sulitnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk go public di pasar modal. Hal ini dikarenakan panjangnya tahapan yang harus dilalui BUMN untuk bisa mencatatkan saham (listing) di bursa.

Menurut Tito, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyulitkan perusahaan-perusahaan milik negara untuk go public. Sejak keluarnya UU tersebut 12 tahun lalu, hanya 8 BUMN yang sahamnya dilepas di publik. Sebelum adanya UU ini, sudah ada 13 BUMN yang listing di bursa.”Sejak keluarnya UU BUMN tahun 2003, hanya 8 BUMN yang listing di bursa," ujar Tito di Jakarta, Kamis (15/10).

Berdasarkan UU 19/2003, setidaknya terdapat 25 tahap sebelum BUMN dapat melakukan permohonan listing di otoritas bursa. Tahapan tersebut dimulai dari usulan rencana privatisasi oleh Menteri BUMN, diusulkan dalam RAPBN, sosialisasi, konsultasi dengan DPR, pembentukan tim privatisasi, penetapan hasil seleksi, sampai proses IPO‎ (Initial Public Offering). Banyaknya tahapan memakan waktu sampai bertahun-tahun. "PT Semen Baturaja ‎misalnya, mereka butuh 5 tahun 6 bulan hingga akhirnya bisa listing di bursa. Ada ketidakjelasan proses di pemerintah selama 4 tahun, persetujuan DPR butuh 1 tahun," ucapnya.

Beberapa perusahaan pelat merah pun ada yang akhirnya gagal melantai di bursa karena kandas di tengah tahapan, misalnya Perum Pegadaian dan PT Pos Indonesia. Padahal, kata Tito, kenyataan telah membuktikan bahwa privatisasi membuat pengelolaan BUMN lebih baik, lebih transparan, dan nilainya melonjak sampai berkali-kali lipat. Bank BRI contohnya, kapitalisasi pasarnya saat baru IPO hanya Rp 10,19 triliun, kini sudah naik sampai 2.224% menjadi Rp 236,9 triliun."Fakta memperlihatkan bahwa BUMN yang diprivatisasi baik langsung melalui pasar modal dan cara lainnya mempunyai hasil kerja yang relatif lebih baik dibanding yang masih dikelola penuh birokrasi," kata Tito.

Karena itu, Tito berharap DPR mau merevisi UU 19/2003 agar BUMN bisa lebih mudah go public. ‎Pasalnya, bila UU ini direvisi, proses untuk listing bagi BUMN akan lebih mudah. Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida pernah bilang, BUMN dapat memanfaatkan pasar modal Indonesia sebagai tempat memobilisasi dana investasi guna membiayai program-progam pembangunan infrastruktur yang bersifat jangka panjang. Kondisi itu tentunya membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit bagi BUMN."Untuk itu kami mendorong BUMN dapat memanfaatkan pasar modal Indonesia guna membiayai program-progam pembangunan infrastruktur yang bersifat jangka panjang. Apalagi, saat ini likuiditas pembiayaan konvensional melalui perbankan semakin terbatas," ujarnya. (bani)