Pembangunan Perbatasan Tak Jelas - Patok Bergeser

NERACA

Jakarta,

Bergesernya patok wilayah Indonesia di perbatasan dengan Malaysia merupakan akibat dari ketidakjelasan program pembangunan Indonesia. Masyarakat maupun para tentara penjaga perbatasan tidak bisa disalahkan. Karena masyarakat pasti mencari kehidupan yang lebih baik yang ditawarkan negeri Jiran.

“Bergesernya patok perbatasan merupakan bukan merupakan sebab dari hilangnya wilayah Indonesia. Tapi akibat ketidakjelasan program pembangunan di daerah perbatatasan. Keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan harus bisa berjalan parallel,”kata Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani kepada wartawan di Jakarta,10/10

Pembangunan daerah perbatasan, kata Dani-panggilan akrabnya, seharusnya tidak lagi hanya merupakan wacana saja. Masalahnya, fasilitas dan kesejahtearan masyarakat perbatasan perbatasan masih dibawah standar. “Bagaimana mau dihargai negara lain, kalau kita saja tidak bisa menghargai masyarakat dan prajurit kita di perbatasan. Gimana mereka jaga perbatasan kalau fasilitas senjata mereka minim, diplomasi kekuatan persenjataan pun gagal. Seharusnya perbatasan itu mendapatkan fasilitas yang lebih baik karena rentan serta untuk menguatkan diplomasi kekuatan,” tegasnya.

Permasalahan banga ini, lanjut Dani, selalu dijawab secara reaktif saja. Tidak pernah ada kerangka atau grand design bagaimana seharusnya membangun wilayah perbatasan. “Maka tidak usah heran jika patok itu berpindah terus dan masih akan terus terjadi dikemudian hari,” tambahnya.

Menurut Dani, masalah perbatasan ini bukan hanya tugas departemen pertahanan. Namun menjadi tugas seluruh elemen seperti kooridnator kementrian kesra, koordinator kementrian polhukam dan koordinator kementrian perekonomian dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah setempat.

“Seluruh kementrian harusnya terlibat dan bertanggungjawab bukan hanya kementrian pertahanan. Kan ada kementrian dalam negeri, kementrian luar negeri, kementrian pendidikan nasional, kementrian sosial, kementrian PU dan seluruh kementrian lainnya serta pemerintah daerah.Anggaran untuk daerah perbatasan baik dari APBN dan APBD saya yakin mencukupi, namun karena tidak adanya koordinasi dan sinergi diantara pihak yang terkait sehingga implementasinya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat perbatasan,” tegasnya.

Kalau ini dibiarkan seperti ini maka tentunya sangat ironis, karena disaat negara lain berupaya memperluas wilayahnya dengan berbagai cara, Indonesia justru membiarkan wilayahnya terus dicaplok orang. APBN seharusnya juga bisa digunakan dengan baik tanpa kebocoran dan tanpa pemborosan, sehingga pengguaannya bisa benar-benar tepat guna.

“Zaman Bung Karno dikobarkan armada militer yang tangguh, bukan membeli segala hal-hal yang tidak penting seperti mobil dinas para pejabat negara.Wilayah yang hilang itu karena ketidakpedulian kita dengan wilayah. Muaranya pada ketegasan kepemimpinan nasional kita. Kalau kita merasa itu penting untuk kedaulatan negara dan keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, maka seharusnya diterjemahkan dengan baik. APBN yang hanya seribuan triliun adalah jumlah yang kecil untuk membangun Indonesia dan seharusnya tidak boros digunakan dan tidak bocor seperti yang terjadi sekarang,” tandasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Setujui Skema Restrukturisasi, Kominfo Pastikan Tak Cabut Izin Frekuensi Bolt dan First Media

Setujui Skema Restrukturisasi, Kominfo Pastikan Tak Cabut Izin Frekuensi Bolt dan First Media NERACA Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika…

Tips Seks yang Sebaiknya Tak Dicoba

Seks selalu jadi hal yang menyenangkan untuk dieksplorasi bersama pasangan. Semua menginginkan hubungan intim yang memuaskan dan tak terlupakan. Sebagian…

IPO DIVA Oversubscribe mencapai 5,6 kali - Patok Harga Rp 2.950 Per Saham

NERACA Jakarta - PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA) telah menetapkan pelaksanakan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) pada…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pentingnya Informasi Geospasial untuk Perencanaan Pembangunan

    NERACA   Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menekankan pentingnya informasi geospasial bagi perencanaan pembangunan…

ADB Setujui Pinjaman US$500 juta untuk Pemulihan Bencana

      NERACA   Jakarta - Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui pinjaman bantuan darurat senilai 500 juta dolar AS…

Kawal Pengembangan Inovasi Obat dan Makanan Indonesia - Kolaborasi BPOM-RI &Kemenristek Dikti

    NERACA   Jakarta – Menurut Industry Facts and Figures 2017 yang dipublikasikan Kementerian Perindustrian, pada tahun 2016 industri…