Pembangunan Perbatasan Tak Jelas - Patok Bergeser

NERACA

Jakarta,

Bergesernya patok wilayah Indonesia di perbatasan dengan Malaysia merupakan akibat dari ketidakjelasan program pembangunan Indonesia. Masyarakat maupun para tentara penjaga perbatasan tidak bisa disalahkan. Karena masyarakat pasti mencari kehidupan yang lebih baik yang ditawarkan negeri Jiran.

“Bergesernya patok perbatasan merupakan bukan merupakan sebab dari hilangnya wilayah Indonesia. Tapi akibat ketidakjelasan program pembangunan di daerah perbatatasan. Keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan harus bisa berjalan parallel,”kata Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani kepada wartawan di Jakarta,10/10

Pembangunan daerah perbatasan, kata Dani-panggilan akrabnya, seharusnya tidak lagi hanya merupakan wacana saja. Masalahnya, fasilitas dan kesejahtearan masyarakat perbatasan perbatasan masih dibawah standar. “Bagaimana mau dihargai negara lain, kalau kita saja tidak bisa menghargai masyarakat dan prajurit kita di perbatasan. Gimana mereka jaga perbatasan kalau fasilitas senjata mereka minim, diplomasi kekuatan persenjataan pun gagal. Seharusnya perbatasan itu mendapatkan fasilitas yang lebih baik karena rentan serta untuk menguatkan diplomasi kekuatan,” tegasnya.

Permasalahan banga ini, lanjut Dani, selalu dijawab secara reaktif saja. Tidak pernah ada kerangka atau grand design bagaimana seharusnya membangun wilayah perbatasan. “Maka tidak usah heran jika patok itu berpindah terus dan masih akan terus terjadi dikemudian hari,” tambahnya.

Menurut Dani, masalah perbatasan ini bukan hanya tugas departemen pertahanan. Namun menjadi tugas seluruh elemen seperti kooridnator kementrian kesra, koordinator kementrian polhukam dan koordinator kementrian perekonomian dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah setempat.

“Seluruh kementrian harusnya terlibat dan bertanggungjawab bukan hanya kementrian pertahanan. Kan ada kementrian dalam negeri, kementrian luar negeri, kementrian pendidikan nasional, kementrian sosial, kementrian PU dan seluruh kementrian lainnya serta pemerintah daerah.Anggaran untuk daerah perbatasan baik dari APBN dan APBD saya yakin mencukupi, namun karena tidak adanya koordinasi dan sinergi diantara pihak yang terkait sehingga implementasinya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat perbatasan,” tegasnya.

Kalau ini dibiarkan seperti ini maka tentunya sangat ironis, karena disaat negara lain berupaya memperluas wilayahnya dengan berbagai cara, Indonesia justru membiarkan wilayahnya terus dicaplok orang. APBN seharusnya juga bisa digunakan dengan baik tanpa kebocoran dan tanpa pemborosan, sehingga pengguaannya bisa benar-benar tepat guna.

“Zaman Bung Karno dikobarkan armada militer yang tangguh, bukan membeli segala hal-hal yang tidak penting seperti mobil dinas para pejabat negara.Wilayah yang hilang itu karena ketidakpedulian kita dengan wilayah. Muaranya pada ketegasan kepemimpinan nasional kita. Kalau kita merasa itu penting untuk kedaulatan negara dan keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, maka seharusnya diterjemahkan dengan baik. APBN yang hanya seribuan triliun adalah jumlah yang kecil untuk membangun Indonesia dan seharusnya tidak boros digunakan dan tidak bocor seperti yang terjadi sekarang,” tandasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Laba Pembangunan Jaya Ancol Tumbuh 1,4%

PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) membukukan laba tahun 2018 sebesar Rp223 miliar atau tumbuh 1,4% dibandingkan dengan periode yang…

Kembali, Satgas Yonmek 741/GN Gagalkan Penyelundupan BBM di Perbatasan RI-RDTL

Kembali, Satgas Yonmek 741/GN Gagalkan Penyelundupan BBM di Perbatasan RI-RDTL NERACA Jakarta - Untuk kesekian kalinya, Satgas Yonif Mekanis (Yonmek)…

Masifnya Penerbitan SBN Diklaim Tak Bikin Likuiditas Mengetat

      NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menepis anggapan bahwa masifnya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sejak…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Data Eksplorasi Migas Indonesia Masih Lemah

  NERACA   Jakarta - Anggota legislatif Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai bahwa sistem data eksplorasi minyak dan…

Imperva Bangun Scrubbing Center di Jakarta

    NERACA   Jakarta - Imperva Inc, perusahaan cybersecurity mengumumkan hadirnya DDoS Scrubbing Center pertama di Indonesia. Menurut Wakil…

Pemda Diminta Lapor Penggunaan Dana DBHCT

  NERACA   Karawang - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melaporkan penggunaan dana…