Pembangunan Perbatasan Tak Jelas - Patok Bergeser

NERACA

Jakarta,

Bergesernya patok wilayah Indonesia di perbatasan dengan Malaysia merupakan akibat dari ketidakjelasan program pembangunan Indonesia. Masyarakat maupun para tentara penjaga perbatasan tidak bisa disalahkan. Karena masyarakat pasti mencari kehidupan yang lebih baik yang ditawarkan negeri Jiran.

“Bergesernya patok perbatasan merupakan bukan merupakan sebab dari hilangnya wilayah Indonesia. Tapi akibat ketidakjelasan program pembangunan di daerah perbatatasan. Keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan harus bisa berjalan parallel,”kata Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani kepada wartawan di Jakarta,10/10

Pembangunan daerah perbatasan, kata Dani-panggilan akrabnya, seharusnya tidak lagi hanya merupakan wacana saja. Masalahnya, fasilitas dan kesejahtearan masyarakat perbatasan perbatasan masih dibawah standar. “Bagaimana mau dihargai negara lain, kalau kita saja tidak bisa menghargai masyarakat dan prajurit kita di perbatasan. Gimana mereka jaga perbatasan kalau fasilitas senjata mereka minim, diplomasi kekuatan persenjataan pun gagal. Seharusnya perbatasan itu mendapatkan fasilitas yang lebih baik karena rentan serta untuk menguatkan diplomasi kekuatan,” tegasnya.

Permasalahan banga ini, lanjut Dani, selalu dijawab secara reaktif saja. Tidak pernah ada kerangka atau grand design bagaimana seharusnya membangun wilayah perbatasan. “Maka tidak usah heran jika patok itu berpindah terus dan masih akan terus terjadi dikemudian hari,” tambahnya.

Menurut Dani, masalah perbatasan ini bukan hanya tugas departemen pertahanan. Namun menjadi tugas seluruh elemen seperti kooridnator kementrian kesra, koordinator kementrian polhukam dan koordinator kementrian perekonomian dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah setempat.

“Seluruh kementrian harusnya terlibat dan bertanggungjawab bukan hanya kementrian pertahanan. Kan ada kementrian dalam negeri, kementrian luar negeri, kementrian pendidikan nasional, kementrian sosial, kementrian PU dan seluruh kementrian lainnya serta pemerintah daerah.Anggaran untuk daerah perbatasan baik dari APBN dan APBD saya yakin mencukupi, namun karena tidak adanya koordinasi dan sinergi diantara pihak yang terkait sehingga implementasinya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat perbatasan,” tegasnya.

Kalau ini dibiarkan seperti ini maka tentunya sangat ironis, karena disaat negara lain berupaya memperluas wilayahnya dengan berbagai cara, Indonesia justru membiarkan wilayahnya terus dicaplok orang. APBN seharusnya juga bisa digunakan dengan baik tanpa kebocoran dan tanpa pemborosan, sehingga pengguaannya bisa benar-benar tepat guna.

“Zaman Bung Karno dikobarkan armada militer yang tangguh, bukan membeli segala hal-hal yang tidak penting seperti mobil dinas para pejabat negara.Wilayah yang hilang itu karena ketidakpedulian kita dengan wilayah. Muaranya pada ketegasan kepemimpinan nasional kita. Kalau kita merasa itu penting untuk kedaulatan negara dan keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, maka seharusnya diterjemahkan dengan baik. APBN yang hanya seribuan triliun adalah jumlah yang kecil untuk membangun Indonesia dan seharusnya tidak boros digunakan dan tidak bocor seperti yang terjadi sekarang,” tandasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

APL Rampungkan Pembangunan Tower Pertama PGV

APL Rampungkan Pembangunan Tower Pertama PGV NERACA Jakarta - PT Agung Podomoro Land Tbk (APL) melalui PT Graha Tunas Selaras…

Freeport Tak Perlu Negosiasi - Oleh Edy Mulyadi : Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Gaduh pemberitaan soal divestasi PT Freeport Indonesia (PT FI) publik jadi bingung. Para menteri yang merasa terkait dengan perkara ini…

Pemprov Jabar Tak Bekukan Transportasi Online

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menegaskan pihaknya tidak pernah membekukan operasional angkutan transportasi dalam jaringan atau daring/online di wilayah itu…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tujuh Pembangkit Diresmikan - Tingkatkan Rasio Elektrifikasi Di NTB dan NTT

NERACA Jakarta - Menteri ESDM Ignasius Jonan meresmikan tujuh proyek pembangkit di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Nusa…

Luhut Sebut Ada Kesempatan Tingkatkan Peringkat Investasi

  NERACA Jakarta -  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan menyatakan adanya peluang peningkatan peringkat layak investasi (investment grade)…

Mesin Taiwan Mampu Hemat 30%

  NERACA Cikarang - Taiwan mulai fokus untuk memproduksi mesin mesin dengan teknologi tinggi namun dengan harga yang cukup rendah,…