Pembangunan Perbatasan Tak Jelas - Patok Bergeser

NERACA

Jakarta,

Bergesernya patok wilayah Indonesia di perbatasan dengan Malaysia merupakan akibat dari ketidakjelasan program pembangunan Indonesia. Masyarakat maupun para tentara penjaga perbatasan tidak bisa disalahkan. Karena masyarakat pasti mencari kehidupan yang lebih baik yang ditawarkan negeri Jiran.

“Bergesernya patok perbatasan merupakan bukan merupakan sebab dari hilangnya wilayah Indonesia. Tapi akibat ketidakjelasan program pembangunan di daerah perbatatasan. Keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan harus bisa berjalan parallel,”kata Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani kepada wartawan di Jakarta,10/10

Pembangunan daerah perbatasan, kata Dani-panggilan akrabnya, seharusnya tidak lagi hanya merupakan wacana saja. Masalahnya, fasilitas dan kesejahtearan masyarakat perbatasan perbatasan masih dibawah standar. “Bagaimana mau dihargai negara lain, kalau kita saja tidak bisa menghargai masyarakat dan prajurit kita di perbatasan. Gimana mereka jaga perbatasan kalau fasilitas senjata mereka minim, diplomasi kekuatan persenjataan pun gagal. Seharusnya perbatasan itu mendapatkan fasilitas yang lebih baik karena rentan serta untuk menguatkan diplomasi kekuatan,” tegasnya.

Permasalahan banga ini, lanjut Dani, selalu dijawab secara reaktif saja. Tidak pernah ada kerangka atau grand design bagaimana seharusnya membangun wilayah perbatasan. “Maka tidak usah heran jika patok itu berpindah terus dan masih akan terus terjadi dikemudian hari,” tambahnya.

Menurut Dani, masalah perbatasan ini bukan hanya tugas departemen pertahanan. Namun menjadi tugas seluruh elemen seperti kooridnator kementrian kesra, koordinator kementrian polhukam dan koordinator kementrian perekonomian dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah setempat.

“Seluruh kementrian harusnya terlibat dan bertanggungjawab bukan hanya kementrian pertahanan. Kan ada kementrian dalam negeri, kementrian luar negeri, kementrian pendidikan nasional, kementrian sosial, kementrian PU dan seluruh kementrian lainnya serta pemerintah daerah.Anggaran untuk daerah perbatasan baik dari APBN dan APBD saya yakin mencukupi, namun karena tidak adanya koordinasi dan sinergi diantara pihak yang terkait sehingga implementasinya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat perbatasan,” tegasnya.

Kalau ini dibiarkan seperti ini maka tentunya sangat ironis, karena disaat negara lain berupaya memperluas wilayahnya dengan berbagai cara, Indonesia justru membiarkan wilayahnya terus dicaplok orang. APBN seharusnya juga bisa digunakan dengan baik tanpa kebocoran dan tanpa pemborosan, sehingga pengguaannya bisa benar-benar tepat guna.

“Zaman Bung Karno dikobarkan armada militer yang tangguh, bukan membeli segala hal-hal yang tidak penting seperti mobil dinas para pejabat negara.Wilayah yang hilang itu karena ketidakpedulian kita dengan wilayah. Muaranya pada ketegasan kepemimpinan nasional kita. Kalau kita merasa itu penting untuk kedaulatan negara dan keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, maka seharusnya diterjemahkan dengan baik. APBN yang hanya seribuan triliun adalah jumlah yang kecil untuk membangun Indonesia dan seharusnya tidak boros digunakan dan tidak bocor seperti yang terjadi sekarang,” tandasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Gencar Pembangunan, Potensi Bisnis Desain dan Interior Kian Mentereng

NERACA Jakarta - Gencarnya  pembangunan sektor properti baik perumahan, apartemen, ruko, hingga gedung perkantoran dan lainnya memicu demand terhadap kebutuhan…

Ekonom: Genjot Penerimaan Jika Tak Ada APBN-P

NERACA Pekanbaru - Ekonom Universitas Andalas Prof Elfindri mengingatkan pemerintah terus menggenjot sisi penerimaan agar "tax ratio" meningkat jika tidak…

Pertambangan dan Keuangan Tak Masuk Sistem Izin Usaha Terpadu

  NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan sebanyak dua sektor, yaitu pertambangan dan keuangan, belum…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerataan Harus Jadi Mainstream Strategi Pembangunan - Mindset Pembangunan Perlu Diubah

    NERACA   Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan pemerataan tidak boleh lagi dilhat sebagai efek…

Serikat Pekerja Dukung Pemberantasan Korupsi Di PLN

      NERACA   Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Dirut PLN Syofyan Basir terkait dengan OTT…

Peserta Gerakan OK Oce Lampaui Target

      NERACA   Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan peserta gerakan One Kecamatan One…