Pembangunan Perbatasan Tak Jelas - Patok Bergeser

NERACA

Jakarta,

Bergesernya patok wilayah Indonesia di perbatasan dengan Malaysia merupakan akibat dari ketidakjelasan program pembangunan Indonesia. Masyarakat maupun para tentara penjaga perbatasan tidak bisa disalahkan. Karena masyarakat pasti mencari kehidupan yang lebih baik yang ditawarkan negeri Jiran.

“Bergesernya patok perbatasan merupakan bukan merupakan sebab dari hilangnya wilayah Indonesia. Tapi akibat ketidakjelasan program pembangunan di daerah perbatatasan. Keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan harus bisa berjalan parallel,”kata Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani kepada wartawan di Jakarta,10/10

Pembangunan daerah perbatasan, kata Dani-panggilan akrabnya, seharusnya tidak lagi hanya merupakan wacana saja. Masalahnya, fasilitas dan kesejahtearan masyarakat perbatasan perbatasan masih dibawah standar. “Bagaimana mau dihargai negara lain, kalau kita saja tidak bisa menghargai masyarakat dan prajurit kita di perbatasan. Gimana mereka jaga perbatasan kalau fasilitas senjata mereka minim, diplomasi kekuatan persenjataan pun gagal. Seharusnya perbatasan itu mendapatkan fasilitas yang lebih baik karena rentan serta untuk menguatkan diplomasi kekuatan,” tegasnya.

Permasalahan banga ini, lanjut Dani, selalu dijawab secara reaktif saja. Tidak pernah ada kerangka atau grand design bagaimana seharusnya membangun wilayah perbatasan. “Maka tidak usah heran jika patok itu berpindah terus dan masih akan terus terjadi dikemudian hari,” tambahnya.

Menurut Dani, masalah perbatasan ini bukan hanya tugas departemen pertahanan. Namun menjadi tugas seluruh elemen seperti kooridnator kementrian kesra, koordinator kementrian polhukam dan koordinator kementrian perekonomian dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah setempat.

“Seluruh kementrian harusnya terlibat dan bertanggungjawab bukan hanya kementrian pertahanan. Kan ada kementrian dalam negeri, kementrian luar negeri, kementrian pendidikan nasional, kementrian sosial, kementrian PU dan seluruh kementrian lainnya serta pemerintah daerah.Anggaran untuk daerah perbatasan baik dari APBN dan APBD saya yakin mencukupi, namun karena tidak adanya koordinasi dan sinergi diantara pihak yang terkait sehingga implementasinya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat perbatasan,” tegasnya.

Kalau ini dibiarkan seperti ini maka tentunya sangat ironis, karena disaat negara lain berupaya memperluas wilayahnya dengan berbagai cara, Indonesia justru membiarkan wilayahnya terus dicaplok orang. APBN seharusnya juga bisa digunakan dengan baik tanpa kebocoran dan tanpa pemborosan, sehingga pengguaannya bisa benar-benar tepat guna.

“Zaman Bung Karno dikobarkan armada militer yang tangguh, bukan membeli segala hal-hal yang tidak penting seperti mobil dinas para pejabat negara.Wilayah yang hilang itu karena ketidakpedulian kita dengan wilayah. Muaranya pada ketegasan kepemimpinan nasional kita. Kalau kita merasa itu penting untuk kedaulatan negara dan keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, maka seharusnya diterjemahkan dengan baik. APBN yang hanya seribuan triliun adalah jumlah yang kecil untuk membangun Indonesia dan seharusnya tidak boros digunakan dan tidak bocor seperti yang terjadi sekarang,” tandasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

BI Yakin Ditahannya Suku Bunga Tak Munculkan Capital Outflow

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) meyakini modal asing yang masuk ke domestik tidak akan lari…

Menko Polhukam - Pembangunan Perbatasan Perkuat Pertahanan Nasional

Wiranto Menko Polhukam Pembangunan Perbatasan Perkuat Pertahanan Nasional  Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto…

Dafam Patok Harga IPO Rp 115 Per Saham

Pemilik jaringan hotel Dafam, PT Dafam Property Indonesia Tbk mematok harga penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO)…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Konsumsi Sayuran Dan Buah Masyarakat Indonesia Masih Kurang

      NERACA   Jakarta - Southeast Asian Food and Agriculture Science and Technology (SEAFAST) Center Institut Pertanian Bogor…

Taitra Bawa 30 Perusahaan untuk Jajaki Pasar Indonesia

      NERACA   Jakarta - Taiwan External Trade Development Council (Taitra) bersama dengan Bureau of Foreign Trade (BOFT)…

Erajaya Agresif Ingin Buka 250 Toko di 2018

      NERACA   Jakarta - PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) secara agresif akan membuka gerai sebanyak 250 toko…