BUMN Diminta Berani Ekspansi Ke Luar Negeri - Terlalu Andalkan Proyek Pemerintah

NERACA

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong perusahaan konstruksi plat merah berani melakukan ekstensifikasi pasar, alias mencari proyek di luar negeri. Sehingga tak hanya berkutat di proyek pemerintah saja. "Kita mendorong BUMN kontruksi melakukan ekstensifikasi pasar tidak hanya mengerjakan proyek-proyek pemerintah,”kata Deputi Bidang Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN Sumaryanto Widayatin kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/10)

Diakui Sumaryanto, selama ini perusahaan plat merah itu banyak mendominasi dan menguasai proyek-proyek Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saja. Sehingga BUMN tersebut hanya mengandalkan gerak pemerintah. “Selama ini BUMN konstruksi lebih banyak mengandalkan proyek milik Kementrian PU,"tambahnya,.

Menurut Sumaryanto, terlalu mengandalkan proyek Kementerian PU maka membuat pendapatan yang dihasilkan tidak maksimal. "Total pendapatan 9 BUMN konstruksi tidak melebihi Rp 30 triliun per tahunnya, tidak jauh berbeda dengan anggaran Kementrian Pekerjaan Umum yang mencapai Rp 37 triliun," tegasnya

Ke depan, sambung Sumaryanto, BUMN konstruksi akan dioptimalkan untuk mengerjakan proyek-proyek BUMN. "Misalnya capex PLN yang kurang lebih sebesar Rp 100 triliun, PT Pelindo, PT Angkasa Pura, Pertamina," terangnya.

Adapun cara lain untuk memfokuskan BUMN konstruksi dalam pembangunan di Indonesia antara lain, meningkatkan sinergi BUMN, meningkatkan investasi di bidang infrastruktur dan mendorong BUMN konstruksi melakukan pengembangan bisnis un-organic, misalnya di sektor EPC (Enginering, Procurement, and Construction), power plant. "Target outcome dengan kebijakan transformasi di atas adalah meningkatnya pendapatan dan laba BUMN konstruksi, sehingga kontribusi BUMN konstruksi dalam bentuk dividen maupun pajak lebih meningkat," tuturnya.

Lebih jauh, Sumaryanto mengatakan BUMN konstruksi saat ini mengalami tumpang tindih pekerjaan diantara sesama BUMN konstruksi lain alias overlapping. Hal ini sambungnya tidak dapat dihindarkan karena BUMN kontsruksi berada dalam pasar yang sama. "BUMN konstruksi tidak memiliki spesifikasi, Kompetisi antar BUMN konstruksi merupakan kegiatan B to B, di mana kementrian BUMN tidak mememiliki kewenangan untuk mencampuri aktivitas operasi perusahaan," tuturnya.

Selama 2010 BUMN konstruksi telah memberikan kontribusi dividen kepada negara sebesar Rp 132,17 miliar atau meningkat dari tahun 2009 yang hanya sebesar Rp 89,79 miliar.

Pada kesempatan yang sama, Dirut Wijaya Karya Bintang Perbowo meminta pemerintah untuk mengatur kembali beberapa regulasi bagi BUMN konstruksi. "Antara lain yakni peraturan Pembebasan Lahan Standar Kontrak Kontruksi, kemudian keberpihakan kepada kontraktor nasional dengan adanya kewajiban local content bagi tender internasional dan kejelasan sinergi BUMN dalam persaingan usaha," kata Bintang.

Bintang meminta adanya penjaminan yang memadai dari instansi pemerintah untuk berekspansi ke luar negeri. Di samping diberikannya tax treaty dan insentif pajak.

Lebih jauh kata Bintang, Wijaya Karya saat ini terpaksa menghentikan pembangunan Mal di Lybia Alasanya kondisi di Libya belum kondusif. Padahal nilai proyek itu mencapai USD11,6 juta di Libya. "Proyek tersebut dihentikan, siapa yang mau dengan kondisi disana yang seperti itu," tuturnya

Yang jelas, kata Bintang, Wijaya Karya berencana menarik semua pekerjanya dari Libya.Pembangunan mal milik World Islamic Council Society (WICS) tersebut mulai dikerjakan pada kuartal IV-2010 dan ditargetkan rampung pada akhir kuartal II-2011. Dalam proyek tersebut, Wika mendapatkan porsi mayoritas sebesar 70 persen dan sisanya 30 persen dimiliki Solar Sahara. **cahyo

BERITA TERKAIT

Utang Luar Negeri Indonesia Naik 10,1%

      NERACA   Jakarta - Jumlah utang luar negeri Indonesia di akhir 2017 meningkat 10,1 persen (tahun ke…

Pemerintah Hentikan Proyek Konstruksi Layang - PERLU EVALUASI TOTAL PROYEK INFRASTRUKTUR

Jakarta-Pemerintah akhirnya menghentikan sementara semua pekerjaan infrastruktur kontruksi layang (elevated) baik jalan tol, proyek LRT maupun jembatan di seluruh Indonesia.…

DPR: Proses Hukum Kecelakaan Proyek Infrastruktur

DPR: Proses Hukum Kecelakaan Proyek Infrastruktur NERACA Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta aparat Kepolisian memproses secara hukum kelalaian…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

BI : Siklus Krisis Ekonomi 10 Tahunan Tak Relevan

      NERACA   Jakarta - Pernyataan bahwa siklus krisis ekonomi di Indonesia akan terjadi setiap 10 tahun sekali…

Jepang Tertarik Bangun MRT Di Jakarta

      NERACA   Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang…

Empat Provinsi Siaga Karhutla

      NERACA   Jakarta - Sebanyak empat provinsi, yaitu Sumatra Selatan (Sumsel), Riau, Kalimantan Barat (Kalbar), dan Kalimantan…