Belakangan ini muncul beberapa partai politik baru, diantaranya Partai Solidaritas Indonesia, Partai Persatuan Indonesia, Partai Damai dan Aman, serta Partai Priboemi. Sepertinya, hasrat mendirikan parpol tetap menyala setelah satu setengah dekade Reformasi 1998. Bagaimana prospek sekaligus tantangan yang mereka hadapi?

Melihat hal itu, Pakar Manajemen dan ‎Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia‎, Rhenald Kasali mengatakan, jika kita ingin mengetahui seberapa besar tim sukses atau tim marketing dari partai politik (parpol) bisa menjual "ikonnya" dalam pilpres atau pilkada, itu bisa lihat dari seberapa besar tokoh tersebut mendapatkan simpati dari masyarakat bawah atau grass root. Pasalnya hingga kini itu menjadi tolak ukur keberhasilan dari cara marketing politik dewasa ini. "Masyarakat saat ini menginginkan pemimpin yang tegas, bersih, sederhana dan cakap dalam mengatasi berbagai macam masalah yang dihadapi bangsa ini. Pada dasarnya masyarakat sudah cerdas dalam memilih. Mereka ingin adanya perubahan," ujar Rhenald saat dihubungi NERACA, Selasa.

Menurutnya, hingga saat ini masih banyak parpol yang menjual ikon lama, padahal mereka sudah tidak laku dijual dan tidak mempunyai pesona di mata masyarakat. Bisa dilihat beberapa tahun lalu, ketika PDIP masih bergantung dengan Megawati, PKB dengan Gus Dur, PAN dengan Amien Raisnya. Partai-partai semacam ini rentan jatuh ketika tokoh sentralnya tak lagi bisa menebar pesona.

"Marketing politik yang bisa dikatakan cukup berhasil baru baru ini dilakukan oleh PDIP, ketika Megawati yang bisa dibilang tidak laku lagi dijual, mereka pun meroketkan kader-kader mudanya menjadi kepala daerah melalui pilkada langsung. Sebut saja Ganjar Pranowo, Tri Rismaharini dan yang paling fenomenal adalah Jokowi," ungkapnya.

Lebih lanjut Rhenald mengatakan bahwa tujuan marketing politik adalah sejalan dengan manfaat ilmu marketing, yaitu mengeksplorasi kebutuhan, keinginan dan harapan  masyarakat, yang kemudian dijadikan dasar dibuatnya sebuah produk. Dalam konteks politik, para pemilih adalah subyek sekaligus obyek karena pemilih adalah sumber informasi produk tetapi sekaligus menjadi tujuan pemasaran produk. "Produk politik berupa citra, performance (penampilan), isu, gagasan, kebijakan dan program yang digulirkan tokoh parpol, untuk menjadi solusi bagi masyarakat, sehingga masyarakat mengalami perubahan, perbaikan, dan peningkatan dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan masyarakat pemilih,"paparnya.

Marketing politik, sambung Rhenald pada umumnya bekerja lebih pada segi aspek emosional pemilih dibandingkan dengan pemaparan program-program kerja secara spesifik atau penjelasan teknis program.

"Media akan memiliki peran utama dalam bidang pekerjaan para marketing politik akan tetapi media bukanlah satu-satunya alat dengan melalui sebuah metode, para marketing politik mencakup penggunaan teknik-teknik penargetan dalam komunikasi jarak dekat, atau metode persuasi dengan campuran retorika melakukan rekayasa penggeseran tema perdebatan dalam memengaruhi tingkah laku pemilih," katanya.

Tema Kampanye

Untuk memasuki tema kampanye, ujar Rhenald, bagian dari strategi yang paling penting sebagai pembuatan topik yang menarik bagi pemilih. Kebijakan pelaku marketing politik dapat baik digunakan sebagai penyebab mempromosikan seorang atau partai.

Dari strategi kampanye, kata Rhenald dalam marketing politik, yaitu pemasaran produk secara langsung kepada pemilih (Push Political Marketing), pemasaran produk politik melalui media massa (Pull Political Marketing), dan melalui tokoh, kelompok atau organisasi (Pass Political Marketing).

Melihat pertarungan politik tahun lalu, menurut Rhenald menyisakan fragmentasi politik yang sulit dihindari. Kondisi ini terjadi bukan hanya dalam kalangan sipil, tetapi juga menyentuh para pensiunan jenderal yang ikut memeriahkan kontestan pilpres 2014 lalu. "Setidaknya dari informasi yang sudah diungkapkan beberapa media massa, terlihat puluhan purnawirawan jenderal ada dibelakang masing-masing kandidat Capres, baik itu dari kubu Prabowo-Hatta, ataupun Jokowi-Jusuf Kalla. Kondisi ini tentu menambah semakin dinamisnya pertarungan yang akan dilakoni oleh kedua kontestan," kata dia.

Menurut Rhenald apa yang dilakukan oleh para tim sukses masing-masing Capres dan Cawapres termasuk para pensiunan jenderal dalam mengadu strategi, sebenarnya tidak lepas dari teori “Marketing Politik” itu sendiri. "Strategi yang digunakan umumnya bersifat simpatik (melalui pencitraan), misal: bertemu dan berbincang dengan rakyat kecil, menemui pedagang pasar, nelayan, buruh dan kelompok masyarakat lainnya. Langkah ini ditempuh dengan melalui dua medan yaitu “udara” dan “darat”. Medan Udara meliputi siaran televisi, radio, internet, telpon ataupun sms serta alat komunikasi lainnya,"ujarnya.

Secara garis besar, Rhenald mengatakan melalui pertemuan secara langsung, tatap muka, dialog, kampanye terbuka, debat dan lain sebagainya. Konsep ini jika kita amati, sudah dilakukan oleh masing-masing calon secara kita sadari ataupun tidak. Dalam posisi ini tim pemenangan (timses) meramu bagaimana dia bisa menjual calonnya untuk mendapat simpati dan dukungan dari masyarakat.

"Dalam marketing politik juga berlaku analisa SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunity, dan Threats). Keempat elemen itu (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman), menjadi modal untuk mengukur seberapa kuat kita dan lawan yang kita hadapi. Semakin kecil kelemahan dan ancaman yang dimiliki maka akan sangat besar berpeluang untuk menang. Sedangkan semakin besar kelemahan dan ancaman, maka semakin besar pula kemungkinan untuk dapat dikalahkan,"kata dia.

Akan tetapi dari hasil akhir perang antara marketing parpol tersebut, masyarakat berharap hasil akhir yang dicapai adalah kemaslahatan bersama. Wujudnya adalah dengan munculnya figur yang mampu dalam melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa Indonesia lima tahun mendatang. "Masing-masing calon adalah putera terbaik bangsa yang telah melalui uji fit and proper test  baik itu oleh partai pengusungnya, ataupun oleh lembaga resmi penyelenggara pemilu (KPU), sehingga pada akhirnya ditetapkan secara resmi menjadi Calon pemimpin bangsa ini,"harapnya.

Oleh sebab itulah, kiranya siapapun pemimpin nanti yang akan lahir dari pesta demokrasi Indonesia, patutlah untuk melihat kembali janji-janji yang telah diungkapkan pada masa kampanye. Selain itu tidak pula lupa akan tujuan bangsa kita sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah wajib untuk mewujudkan cita-cita bangsa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah.

Kedua, memajukan kesejahteraan umum, Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (iwan)