Ketahanan Ekonomi Nasional Perlu Diperkuat - Krisis Eropa Meluas

NERACA

Jakata---Kalangan DPR mengkritik langkah pemerintah yang dinilainya terlalu cepat mencabut status waspada terkait krisis di Eropa dan Amerika Serikat (AS). Padahal, krisis global ini berpotensi meluas ke sejumlah negara Eropa lainnya.

“Setelah Yunani, Irlandia, Italia, Spanyol dan Portugal, krisis ini bisa menjalar ke Inggris dan Perancis. Selain menganggu pertumbuhan ekonomi dunia, krisis ini juga memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, jika tidak diwaspadai, akan sangat berbahaya buat kita," kata anggota Komisi XI DPR, Abdilla Fauzi Achmad kepada wartawan di Jakarta, (9/10).

Fauzi mengaku, status waspada krisis memang sudah dicabut, namun itu tidak berarti pemerintah menjadi abai terhadap ancaman eksternal. Sebab ancaman eksternal ini terus menghantui ekonomi Indonesia. “Sejumlah negara Eropa dan AS sedang mengalami persoalan neraca keuangan, mulai dari rumah tangga, korporat, dan pemerintah. Ini artinya mereka membutuhkan likuiditas dari seluruh dunia, termasuk dari dana-dana mereka yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut kata Fauzi, dampaknya krisis global terhadap perekonomian nasional memang belum terlalu terasa. Tetapi bisa saja berkembang ke arah yang tidak menyenangkan, bahkan bisa merebak cukup parah. Karena itu, terang Fauzi, protokol krisis menjadi sangat penting bagi Indonesia sebagai antisipasi menghadapi krisis di AS dan Eropa.

Peran Bank Indonesia, ucap ahli asuransi ini, Kementerian Keuangan dan tim di bawah Menko Perekonomian menjadi sangat penting. Sinergi mereka untuk mencegah dampak krisis yang lebih luas masuk ke Tanah Air sangat diperlukan seperti ketika kita menghadapi krisis 2008. Setidaknya ada langkah-langkah konkret terkait mitigasi bencana krisis global. “Protokol kiris ini meliputi pertahanan di sektor fiskal, moneter, industri, dan perdagangan. Mestinya disiapkan langkah mitigasi krisis global," tegasnya.

Untuk itu, lanjut Fauzi stabilitas rupiah, inflasi yang terkendali, likuiditas perbankan, dan besaran cadangan devisa harus menjadi perhatian pemerintah. Sebab jika ada satu bagian yang bermasalah, maka dampaknya menyebar ke yang lain. “Kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi harus dilakukan. Dengan begini, ekonomi Indonesia tetap berjalan sesuai di treknya,” katanya.

Lebih jauh kata anggota BAKN ini, pemerintah tak boleh lengah memperhatikan dampak gejolak ekonomi dunia. Karena ini menyangkut beberapa asumsi makro yang sudah disepakati pemerintah dengan DPR. Apalagi, belakangan perkiraan mengenai pertumbuhan ekonomi dunia sudah mulai berubah.

Dengan sinyalemen ini, kata Fauzi, diperkirakan wajar saja bila kemudian DPR meminta revisi terhadap asumsi pertumbuhan ekonomi di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012 yang saat ini disepakati 6,7% menjadi 7%. Sebelumnya BI sempat memperkirakan ekonomi tahun depan hanya akan tumbuh 6,5%. **cahyo

BERITA TERKAIT

Niaga Komoditas - Indonesia Berpotensi Membawa Kebijakan Sawit Uni Eropa ke WTO

NERACA Jakarta – Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pihaknya berpotensi untuk membawa kebijakan diskriminatif terhadap minyak kelapa sawit yang dikeluarkan oleh…

OPEC Dinilai Perlu Terus Pangkas Pasokan Sampai Akhir 2019

NERACA Jakarta – Arab Saudi mengatakan pada Minggu (17/3) bahwa pekerjaan OPEC dalam menyeimbangkan kembali pasar minyak masih jauh dari…

Layak Dipertahankan, Otoritas BPTJ Harus Lebih Diperkuat

Jakarta, Sejak dibentuk pada Tahun 2015 lalu, keberadaan Badan pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dinilai mampu menata dan mengelola transportasi kawasan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Data Eksplorasi Migas Indonesia Masih Lemah

  NERACA   Jakarta - Anggota legislatif Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai bahwa sistem data eksplorasi minyak dan…

Imperva Bangun Scrubbing Center di Jakarta

    NERACA   Jakarta - Imperva Inc, perusahaan cybersecurity mengumumkan hadirnya DDoS Scrubbing Center pertama di Indonesia. Menurut Wakil…

Pemda Diminta Lapor Penggunaan Dana DBHCT

  NERACA   Karawang - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melaporkan penggunaan dana…