NERACA

Jakarta – Divestasi saham PT Freeport Indonesia menjadi momentum yang ditunggu-tunggu investor, apalagi jika benar divestasi saham perusahaan tambang asal negeri Paman Sam tersebut dilakukan lewat pencatatan saham perdana atau initial public offering (IPO) akan menjadi rebutan pelaku pasar dan diyakini bakal mendongkrak likuiditas pasar modal yang kebanjiran investor asing atau lokal setelah rights issue HM Sampoerna belum lama ini.

Merespon hal tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan, pihaknya setuju jika PT Freeport Indonesia mencatatkan saham perdananya (initial public offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kendati demikian, Muliaman menyampaikan, belum membuat aturan terkait berapa banyak saham yang dilepas oleh perusahaan tambang raksasa asal Negeri Paman Sam tersebut harus diserap oleh investor lokal, ”Iya, intinya saya setuju Freeport IPO. Aturannya harus diserap oleh investor lokal belum dibuat," ujarnya di Jakarta, Senin (12/10).

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengemukakan, kelangsungan investasi dari PT Freeport Indonesia mencapai US$ 18 miliar. Program divestasi atau pelepasan saham oleh PT Freeport Indonesia akan dimulai pada 14 Oktober 2015. Secara bertahap, memang rencananya akan ada 20% saham Freeport yang dilepaskan bertahap. Program divestasi ini akan dilakukan melalui mekanisme penawaran saham kepada pemerintah pusat. Selanjutnya, jika pemerintah pusat tidak berminat, maka saham Freeport akan ditawarkan kepada pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Opsi terakhir, jika keduanya tak berminat, maka saham divestasi Freeport akan ditawarkan kepada swasta. Namun, dalam pelepasan tersebut tidak ada mekanisme penawaran saham perdana atau Initial Public Offering. Padahal, dengan IPO masyarakat Indonesia bisa ikut memiliki saham perusahaan tambang terbesar itu.

Menurut Sudirman, dirinya sependapat dengan Ketua OJK Muliaman D Hadad agar divestasi saham PT Freeport Indonesia bisa dilakukan melalui IPO, walaupun di dalam aturan perundang-undangan terkait divestasi saham tambang mineral dan batu bara belum diatur.”Saya berpendapat divestasi melalui pasar modal adalah proses yang transparan dan dapat mendorong dinamika pasar juga,"ungkapnya.

Sudirman menambahkan, pihaknya akan mencari cara, bagaimana caranya agar divestasi saham Freeport bisa dilakukan melalui IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI)."Jadi kita akan mencari solusi bagaimana caranya agar proses divestasi Freeport dimungkinkan melalui mekanisme listing di Bursa Efek Indonesia," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Vice President Corporate Communication Freeport Indonesia, Riza Pratama. Menurut dia, Freeport lebih mendorong agar divestasi saham melalui IPO, karena dengan mekanisme IPO lebih transparan, akuntabel dan mudah dipertanggungjawabkan.”Kita lebih pilih ke IPO karena lebih transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kepemilikannya ke publik kan jadi publik bisa ikut memiliki," katanya.

Pandangan yang sama juga disampaikan Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Hamdi Hassyarbaini. Dirinya menilai, divestasi saham Freeport lewat IPO adalah pilihan yang tepat karena akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjadi pemegang saham Freeport.”Supaya bisa meningkatkan partisipasi masyarakat atas saham-saham yang berkualitas," ujarnya.

Hamdi menyebutkan, dengan banyaknya perusahaan melantai di bursa saham akan meningkatkan jumlah transaksi dan meningkatkan likuiditas di pasar modal."Pada akhirnya akan meningkatkan likuiditas transaksi di bursa," imbuhnya.

Cukup menjanjikannya saham Freeprot jika listing di pasar modal, juga menjadi alasan bagi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) untuk siap menampung sebanyak 10,64% saham milik perusahaan tambang emas, Freeport bila pemerintah menunjuk perseroan. Namun menyadari keterbatasan modal, perseroan akan lebih memilih mengganden perusahaan tambang BUMN lainnya untuk menyerap saham Freeport. bani