IMF PERINGATKAN INDONESIA HATI-HATI - TPP Ancam Ekonomi RI

Jakarta-Kalangan pengusaha industri manufaktur Indonesia sekarang mulai khawatir menghadapi 12 negara yang bergabung dalam zona baru perdagangan bebas Trans Pacific Partnership (TPP). Selain didukung Amerika Serikat dan Jepang, di antara negara yang bergabung itu terdapat Malaysia dan Vietnam yang berpotensi mengancam posisi ekspor Indonesia ke mancanegara.

NERACA

Menurut Sekjen  Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian Ismi, jenis produk manufaktur yang dihasilkan Malaysia dan Vietnam hampir sama dengan Indonesia. "Bisa saja produk dari Vietnam dan Malaysia menggusur produk Indonesia ke negara anggota TPP seperti  di pasar AS,” ujar Ernovian seperti dikutip kompas.com,  pekan ini.

TPP selain didukung AS dan Jepang, sejumlah negara lainnya bergabung ke dalam pakta dagang baru ini adalah Malaysia, Vietnam, Singapura, Brunei, Australia, Selandia Baru, Kanada, Meksiko, Cile dan Peru. Perjanjian perdagangan mereka diprediksi akan meningkatkan pertumbuahn ekonomi negara yang terlibat di dalamnya. Juga merekatkan hubungan dalam kebijakan dan regulasi ekonomi.

Seperti diketahui bahwa ke-12 negara yang bergabung dalam TPP ini menguasai 40% pangsa pasar perdagangan dunia dengan jumlah penduduk sekitar 800 juta orang, atau dua kali lipat dari Uni Eropa.

Sebagaimana diketahui, negara yang bergabung dalam blok dagang baru ini adalah AS, Kanada, Jepang, Australia, Brunei, Cile, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam. “Mereka bergabung dan sama-sama memberikan kemudahan akses pasar," kata Ernovian.

Semula API berharap pemerintah bisa bergabung dalam blok dagang baru tersebut. Dengan bergabungnya Indonesia, maka ekspor dari Indonesia diharapkan bisa naik.

Mengacu data API, tahun lalu ekspor TPT tercatat US$12 miliar dengan porsi terbesar ke wilayah AS sebesar 36%, Eropa 16%, Jepang 7%, Asia Tenggara 7%, dan Timur Tengah 23%.

TPP yang dipimpin AS, menurut media asing,  akan memangkas tarif perdagangan dan menetapkan standar yang sama di negara-negara anggota. Ke-12 negara yang tergabung dalam TPP sudah menandatangani perjanjian kesepakatan pada Senin (5/10), setelah perundingan lima hari di Atlanta, AS. 

Tiongkok dikabarkan negaranya ”terbuka pada setiap mekanisme” yang mengikuti aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WHO). Meski demikian, Tiongkok dan Indonesia tidak mengindikasikan akan bergabung TPP. Kesepakatan ini harus diratifikasi parlemen di setiap negara anggota agar dapat berlaku sepenuhnya.  

Perundingan di Atlanta itu menjadi puncak negosiasi lima tahun antar negara anggota yang dipimpin AS. Kesepakatan ini dianggap beberapa pihak sebagai penyeimbang pertumbuhan pengaruh ekonomi Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. ”TPP salah satu kesepakatan perdagangan bebas utama bagi kawasan Asia Pasifik,” ujar analis asing. 

Kendati demikian dia menambahkan, TPP akan memiliki makna strategis jika Tiongkok bergabung di masa depan. ”Itu akan berkontribusi terutama bagi keamanan bangsa kita dan stabilitas regional Asia Pasifik,” ujarnya. Jepang telah membuat konsesi untuk membuka pasarnya lebih luas bagi para eksportir makanan termasuk Australia, Selandia Baru, dan AS. 

Sesuai kesepakatan, 98% tarif akan dihapus untuk beragam produk termasuk susu, daging, gula, wine, beras, hortikultura dan makanan laut, produk pabrikan, sumber daya alam dan energi. Perdana Menteri (PM) Australia Malcolm Turnbull menganggap, TPP sebagai batu fondasi raksasa bagi kesejahteraan negara itu di masa depan.

Secara terpisah, Menko Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan pemerintah tidak ingin terburu-buru bergabung menjadi anggota kerja sama perdagangan bebas trans-pasifik atau Trans Pacific Partnership. Menurut dia, pemerintah masih menimbang keuntungan dan kerugian jika Indonesia bergabung dengan TPP.

“Masih dipelajari. Kita harus lihat seperti apa konsekuensinya. Kemudian pro dan kontranya,” ujar Darmin di kantornya, Rabu (7/10).

Sementara itu, Deputi Bidang Industri dan Perniagaan Kementerian Koordinator Perekonomian, Edy Putra Irawady mengatakan sah-sah saja jika Indonesia bergabung ke dalam TPP, asalkan  tidak mengganggu kebijakan perdagangan di dalam negeri.

“Prinsip saya selama tidak mengganggu isu domestik, misalnya soal distribusi atau label, tidak masalah,” ujarnya.

Suku Bunga The Fed
International Monetary Fund(IMF) memperingatkan negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mempersiapkan diri dengan baik menyambut langkah Bank Sentral AS (The Fed) yang akan menaikan tingkat suku bunganya pada tahun ini.

Kepanikan yang memicu kebijakan yang salah langkah, berisiko perekonomian kian tergelincir serta bisa memicu aksi jual masih di pasar modal, menurut laporan IMF dalam Global Financial Stability Report, pekan ini.

Laporan itu menyebutkan, tingkat utang yang tinggi dari perbankan dan perusahaan lainnya membuat negara-negara berkembang rentan mengalami masalah finansial dan capital outflow ketika The Fed merealisasikan kenaikan tingkat suku bunganya untuk pertama kalinya sejak 2006.

“Negara berkembang menghadapi tantangan yang subtansial dari realitas kondisi pasar modal yang fluktuatif,” kata lembaga keuangan internasional itu. Sementara Tiongkok dikabarkan menghadapi tantangan dari pertumbuhan konsumsi yang meningkat. Juga tantangan dari utang korporasi yang rentan gagal bayar.

Senada dengan API, kekhawatiran serupa juga dilontarkan oleh Eddy Widjanarko, Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo). Ia bilang, dampak terbentuknya blok dagang baru itu akan terasa dalam jangka panjang. "Pesanan sepatu ke Vietnam akan naik, sedangkan Indonesia akan stagnan," ujarnya.

Eddy berharap Indonesia mau bergabung dalam TPP tersebut, karena bisa membuka peluang ekspor sepatu Indonesia naik ke negara anggota TPP. Mengacu data Kementerian Perindustrian, ekspor industri alas kaki tahun 2014 tercatat US$4,11 miliar  atau tumbuh 6,4% dari periode tahun sebelumnya senilai US$3,86 miliar. Adapun negara tujuan ekspor antara lain Amerika Serikat, Belgia, Jerman, Inggris dan Jepang.

Untuk menghadapi persaingan ini, Ernovian berharap pemerintah bergabung dengan blok dagang Eropa dan Turki. "Indonesia harus cepat bikin free trade agreement dengan Turki dan Eropa, ini juga bagus mendongkrak ekspor kita," ujarnya.

Pendapat yang tak jauh berbeda disampaikan pula oleh Fitri Ratnasari Hartono, Direktur PT Pan Brothers Tbk (PBRX). Menurut dia, Indonesia mesti menghadapinya dengan membentuk blok dagang baru dengan Eropa. "Kalau bergabung dengan Eropa masih memungkinkan. Karena sudah ada pembicaraan dengan pemerintah Indonesia," ujarnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…