Oleh: Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Menghadapi stagnasi sekuler adalah inti yang dihadapi oleh perekonomian semua negara sedang berkembang sehingga paket deregulasi ataupun regulasi harus mempu mengantisipasi permasalahan tersebut. Kebijakan ekonomi yang tidak mengantisipasi permasalahan tersebut bukan hanya buang-buang waktu tetapi juga membuat beban perekonomian semakin berat.

Sementara itu negara seperti Vietnam, Malaysia dan Singapura telah menerapkan strategi jitu dalam mengatasi stagnasi sekuler yaitu dengan menandatangani Trans Pacific Partnership (TPP) beberapa hari yang lalu. Akibatnya, investasi di negara yang memiliki keunggulan komparatif dalam sektor manufaktur yang padat karya segera mendapatkan aliran dana penanaman modal asing yang sangat besar, contohnya adalah Vietnam. Aliran modal tersebut bahkan juga berasal dari RRC. Tanpa harus melakukan deregulasi perekonomian, aliran dana  PMA membanjiri Vietnam. Sehingga tugas Vietnam dalam meningkatkan daya saingnya adalah dengan melakukan devaluasi mata uangnya.

Berbeda dengan Vietnam, Indonesia justru semkain menderita ketika melakukan devaluasi  rupiah karena kita tidak memiliki pasar ekspor yang mumpuni. Vietnam memilikinya yaitu Amerika Serikat yang saat ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Kesalahan tidak menandatangani TPP bukan kesalahan pemerintahan Joko Widodo tetapi pemerintahan SBY yang selama sepeuluh tahun berkuasa lebih memilih Indonesia sebagai antek RRC ketimbang menjadikan Indonesia sebagai negara non blok.

Malaysia justru memainkan peran sebagai negara non blok yang jauh lebih baik dari Indonesia dengan ikut perjanjian TPP ini. Pilihan SBY ini menjadi bumerang ketika perekonomian RRC semakin suram sementara perekonomian Amerika Serikat semakin benderang. Stagnasi sekuler hanya dapat diatasi dalam jangka pendek dengan mengikuti perjanjian seperti TPP. Upaya meningkatkan PMA akan semakin sulit jika jaminan pasar ekspor  tak ada.