Pakar : Kereta Cepat Dibutuhkan untuk Kerek Perekonomian

NERACA

Depok - Pakar transportasi Universitas Indonesia (UI) Ale Berawi menilai kereta cepat diperlukan untuk meningkatkan perekonomian terutama bagi kelas menengah."Dengan kereta cepat pergerakan bisnis menjadi lebih mudah dan efisien dan perekonomian kelas menengah bisa didorong," ujarnya di kampus UI Depok, Rabu (7/10).

Direktur Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (DRPM-UI) tersebut mengatakan dengan naiknya ekonomi kelas menengah maka ekonomi kelas bawah pun akan terangkat sehingga perekonomian akan semakin membaik.

Menurut dia, kereta cepat ini bukan kereta wisata lebih untuk mendorong roda perekonomian kelas menengah. Memudahkan aksebilitas pelaku usaha sehingga pergerakan menjadi lebih mudah.Namun yang harus dipertimbangkan juga adalah soal jarak."Lebih baik membangun kereta cepat Jakarta-Surabaya," ujar dia.

Dia juga mengatakan untuk pembangunan kereta cepat maka diperlukan jalur baru, karena jalur yang ada saat ini tidak memungkinkan dilalui kereta cepat. Jalur kereta cepat harus memiliki lebar antara 1,4 meter. Sedangkan jalur yang ada saat ini lebarnya hanya 1 meter, karena kereta cepat memiliki jarak tempuh antara 250-300 kilo meter per jam.

Tentunya, kata dia, akan lebih efektif kalau bisa ditempuh dalam waktu lebih cepat. Dan ini moda transportasi yang ramah lingkungan. Di negara maju sudah memiliki kereta cepat untuk menunjang roda bisnis.

Dengan naiknya ekonomi kelas menengah maka ekonomi kelas bawah pun akan terangkat yang menunjang ekonomi kelas menengah. Jadi jika pelaku usaha ingin meninjau suatu lokasi bisa menggunakan moda transportasi ini. Walaupun harga tiket kereta cepat memang lebih mahal dibanding kereta biasa. Tapi hal itu dilihat bukan sebagai kendala.

"Pengguna tentunya memiliki pemasukan tersendiri. Dan kalau roda bisnisnya maju maka ekonomi kelas bawah pun terangkat secara otomatis. Di negara maju seperti Jepang pun sudah lumrah terjadi dan memiliki kereta cepat," jelas dia.

Mengenai resiko, Ale berpendapat, semua moda transportasi memiliki resiko kecelakaan yang sama. Hanya saja, dengan kecanggihan teknologi risiko itu bisa dihindari. Tentunya kuncinya di pemeliharaan harus dilakukan dengan sangat baik. "Kalaupun ada kasuistik ya mungkin saja, tapi dengan kemajuan teknologi resiko itu bisa dikurangi," ujarnya seperti dikutip Antara.

Hanya saja, negara mana yang paling berani yang akhirnya memenangkan tender itu. Yang menjadi catatan dirinya, siapapun negara pemenang tender harus diperhatikan sejumlah hal.

Misalnya saja berani berinvestasi di Indonesia dan tidak membebankan pada masyarakat nantinya. Dalam hal ini, Cina dianggap lebih berani berinvestasi tanpa pertimbangan berlapis.

Dikatakannya pertimbangannya adalah B to B (bisnis to bisnis). Yang harus dikontrol juga nanti jangan sampai harga tiketnya menjadi sangat mahal karena ini menjadi beban masyarakat. Harus diteliti lagi kompensasi-kompensasi apa yang menjadi kesepakatan atas kerjasama ini.

Sementara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengungkapkan Presiden Joko Widodo telah mengingatkan kepada Kementerian BUMN mengenai manajamen dan pengelolaan mitigasi risiko finansial dari megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Sofyan yang mengklarifikasi kepada Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa (6/10) malam, mengatakan pemerintah juga mengingatkan agar kerja sama pembiayaan yang dilakukan konsorsium BUMN Indonesia dengan BUMN dan kreditur Tiongkok harus hati-hati dan secermat mungkin."Jangan sampai sekarang mengatakan tidak ada jaminan. Namun, nanti selanjutnya malah tiba-tiba minta jaminan," ujar dia.

Seperti diketahui, pemerintah telah menyerahkan megaproyek kereta cepat dari ke kerja sama antarpemerintah menjadi mekanisme bisnis antara BUMN atau swasta. Berdasarkan data studi kelayakan investor Tiongkok, proyek kereta cepat sepanjang 140 kilometer ini akan membutuhkan biaya sekitar 5,5 miliar dolar AS. Pembiayaan yang dipilih secara bisnis untuk proyek ini adalah sebanyak 75 persen berasal dari pinjaman Bank Pembangunan Tiongkok ke konsorsium BUMN Indonesia dan Tiongkok. mohar

 

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…