NERACA 

Tangerang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, mengakui ada dua perusahaan yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 6.500 buruh akibat kesulitan membayar gaji.

"Jumlah buruh yang kena PHK masih dianggap masih normal karena di daerah ini jumlahnya mencapai 450 ribu pekerja," kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar di Tangerang, Rabu (7/10).

Ahmed mengatakan jumlah buruh kena PHK itu berdasarkan laporan dari perusahaan kepada aparat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat. Perusahaan yang melakukan PHK tersebut yakni PT Jabar Garmindo dan PT Cingluh yang berada di Kecamatan Cikupa.

Menurut dia, PHK terhadap buruh masih dianggap normal bila dibandingkan dengan jumlah buruh keseluruhan dari sekitar 6.000 perusahaan skala besar dan kecil. Sedangkan untuk mengantisipasi jumlah tenaga produktif yang menganggur pihak Disnakertrans menyediakan program pelatihan agar mereka mampu meningkatkan ketrampilan. Bahkan upaya pelatihan itu diutamakan bagi warga setempat sebagai pencari kerja baru agar memiliki ketrampilan sebagai syarat dari perusahaan.

Dia menambahkan pelatihan tersebut antara lain bidang otomotif, menjahit, las mesin dan karbit, kuliner, sablon serta bengkel. Pihaknya mengapresiasi upaya pemerintah untuk mengatasi PHK oleh Presiden Joko Widodo dengan melakukan program padat karya yang digelar di PT Adis di Kecamatan Cikupa.

Para buruh yang kena PHK tersebut telah mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat untuk meminta hak mereka atas premi yang dibayar tiap bulan. Pihaknya berharap kasus PHK di wilayah ini tidak bertambah karena nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai menguat dan pengusaha dapat membayar gaji. Ant