NERACA 

Bandung - Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat R Yudandar Eka Perwira menuturkan perlu ada transparasi harga pangan agar masyarakat tahu perkembangan terkini mengenai harga pangan di tingkat pasar dan petani.

"Jadi masyarakat harus diberi tahu tentang perkembangan terkini harga pangan, berapa harga di tingkat petani dan berapa harga di tingkat pasar berapa," kata R Yunandar Eka Perwira, ketika diminta tanggapannya tentang Hari Pangan Sedunia, di Bandung, Rabu (7/10).

Politisi Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat ini mengatakan pemerintah pusat ataupun daerah harus senantiasa mengontrol harga pangan di pasaran."Hal ini sangat penting untuk menjaga keterjangkauan pangan oleh masyarakat. Khususnya untuk beberapa komoditas yang penting, seperti beras," ujar Yunandar.

Dia juga berharap pemerintah mampu menguasai komoditas utama pertanian agar hasil petani ini dibeli oleh pemerintah atau jangan sampai pihak tertentu. Ia menilai upaya Pemprov Jawa Barat dalam menjaga ketahanan pangan masih bersifat jangka pendek karena belum adanya perencanaan yang matang terkait swasembada pangan.

"Pemerintah hanya berpikir bagaimana caranya bisa memenuhi kebutuhan pangan, tanpa memikirkan dari mana asal pangan tersebut. Konsepnya hanya menyediakan pangan untuk masyarakat, bagaimana agar tersedia," jelas dia.

Sehingga, kata Yunandar, tidak heran jika saat ini Pemprov Jawa Barat diserbu produk pertanian impor padahal konsep ketahanan pangan yang baik adalah bersifat jangka panjang yang memikirkan bagaimana caranya memproduksi pangan sendiri.

"Maka tidak heran kalau harga naik, dilakukan operasi pasar. Daging langka, berusaha nyari ke tempat lain. Itu solusi jangka pendek. Harusnya ada rencana jangka panjang, bagaimana membangun kemandirian pangan ini," kata dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan dengan kondisi wilayah yang ada di Provinsi Jabar berpotensi melakukan swasembada pangan karena memiliki pusat-pusat pertanian."Jadi untuk komoditas padi di daerah mana, kedelai di daerah mana, cabai, daging. Hal ini akan tercapai jika ada upaya dan kemauan kuat dari pemerintah dalam mengubah orientasi pembangunan," tandas dia. Ant