NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan ada tiga hal yang dapat menjadi pertimbangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengambil keputusan terkait harga bahan bakar minya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said usai diterima Presiden di kompleks Istana Presiden Jakarta, Rabu (7/10) mengatakan Presiden Jokowi menitipkan tiga hal yang menjadi pertimbangan saat keputusan diambil. "Tentu nanti akan difinalkan, tapi arahan presiden, selama ini untuk energi ada tiga hal," kata Sudirman.

Ketiga arahan itu, kata Sudirman, yang pertama yaitu pemerintah ingin memberikan stimulus pada industri dan dalam bidang energi, maka akan didorong energi untuk penggunaan industri sehingga bisa lebih efesien. "Yang kedua terhadap subsidi, kita harus konsisten, kita alihkan ke sektor produktif, harus dijaga," katanya.

Sementara hal yang ketiga, menurut Sudirman, pemerintah tidak boleh intervensi badan usaha dan keputusan perubahan harga harus sudah melewati sebuah proses efesiensi. "Pertamina tidak boleh terus tanggung rugi. Yang harus dilakukan tingkatkan efisiensi, berapa pun harganya, harus mendekati keekonomian," tegasnya.

Sudirman mengatakan perubahan apapun terkait harga bahan bakar minyak maupun harga tarif dasar listrik harus didasari dari efisiensi yang sudah dilakukan. "Perubahan apa pun, listrik, gas industri atau BBM, harus efisiensi, diserahkan ke BUMN bukan dipaksa," kata Sudirman.

Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai, harga bahan bakar minyak (BBM) lebih baik tidak diturunkan jika hanya berlaku sementara.‎ Pasalnya, penurunan harga BBM jenis premium yang diinginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru akan semakin menekan masyarakat jika hanya untuk sementara waktu. (Baca:Jokowi Minta Pertamina Turunkan Harga BBM Premium). "Kita mengingatkan betul BBM ini. Kalau penurunan harga BBM hanya berlaku sementara, dan dua bulan lagi dinaikkan lagi justru menekan masyarakat," kata Direktur Indef Enny Sri Hartati.

Menurutnya, pernyataan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo yang meminta Presiden Jokowi untuk konsisten dan transparan dalam kebijakan penurunan harga BBM perlu menjadi perhatian pemerintah. Terlebih, saat ini Indonesia tengah mengalami perlambatan ekonomi. Jadi, lanjut Enny, segala bentuk kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah sudah sedianya memperhitungkan dengan matang dampak negatif dan positif, sebelum benar-benar diputuskan.

"Statement Pak Agus (Gubernur BI Agus Martowardojo) mungkin maksudnya itu. Ini yang harus dikalkulasi betul. Kondisi kita saat ini kritis, jadi apapun kebijakan yang diambil pemerintah itu harus dikalkulasikan degan matang," tutur dia.

Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Satya Yudha menilai pemerintah telah mengambil putusan yang salah lantaran telah mempertahankan harga jual bahan bakar minyak (BBM) premium pada 1 Oktober 2015 kemarin. Satya bilang pemerintah seharusnya menurunkan harga jual produk BBM PT Pertamina (Persero) karena pelemahan harga minyak dunia dan minyak pasar Singapura (MOPS). "Harusnya 1 Oktober kemarin turun. Kalau diturunkan sekarang jadi hilang momentum," ujar Satya.

Berangkat dari hal tersebut, Satya menganggap pemerintah hanya membuang-buang waktu karena baru memikirkan perubahan harga pada saat ini. Padahal keputusan mengenai penurunan harga BBM bisa dilakukan pada saat harga minyak dunia sedang rendah-rendahnya. "Jadi kalau sekarang berbicara penurunan di 5 Oktober, itu sudah lucu. Waktu evaluasi kan sudah kita batasi kan," ungkap Satya.

Satya pun menegaskan bahwa jika nantinya pemerintah menurunkan harga BBM, harganya harus sama dengan harga keekonomian. Ini dimaksudkan agar masyarakat tak menganggap mereka telah menyubsidi negara. "Sebenarnya keputusan ini agar lebih transparan saja. Karena kita tidak mengikuti harga pasar secara mutlak, makanya harga itu dijaga. Itu yang membedakan ekonomi pasar dengan yang tidak," kata Satya.