NERACA

Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan bea dan cukai hingga 5 Oktober 2015 mencapai Rp116 triliun atau sekitar 59,5 persen dari target dalam APBN-P sebesar Rp194 triliun. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sugeng Aprianto di Jakarta, Selasa lalu mengatakan realisasi tersebut meliputi penerimaan bea masuk Rp23,5 triliun, cukai Rp89,3 triliun, dan bea keluar Rp9,2 triliun.

Ia menambahkan dengan realisasi hingga awal Oktober 2015 yang baru mencapai 59,5 persen tersebut, maka diperkirakan penerimaan bea dan cukai pada akhir tahun hanya bisa mencapai angka kisaran 95 persen. "Kita usahakan semaksimal mungkin dan menyakini bisa mencapai target 'outlook' yang dibebankan ke bea dan cukai yaitu 95 persen melalui berbagai upaya 'normal effort' dan 'ekstra effort," kata Sugeng.

Berbagai upaya yang siap dilakukan institusi bea dan cukai dalam tiga bulan terakhir untuk mengejar penerimaan adalah dengan melakukan intensifikasi berupa tindakan koreksi terhadap tata cara pemungutan bea masuk maupun bea keluar. "Kita koreksi ulang dan melakukan upaya audit terhadap importir wajib pajak sebagai upaya penelitian komprehensif terhadap bea masuk dan bea keluar untuk mencari tambahan penerimaan. Istilahnya ada 'fiscal recovery', tidak hanya di 'front desk' pelabuhan tapi juga 'post clearance'," jelas Sugeng.

Selain itu, upaya lainnya adalah mendorong tindakan pencegahan dan pengawasan terhadap barang-barang ilegal yang membahayakan masyarakat dari segi konsumsi dan merugikan penerimaan cukai yang wajib dilaporkan kepada negara. "Kami optimalisasi upaya patroli bea cukai untuk menggiring kapal-kapal masuk ke pelabuhan resmi dan membayar bea. Dari sisi cukai, upayanya melakukan penindakan besar-besaran baik rokok maupun miras ilegal. Diharapkan proses bisnis ilegal itu bisa ditekan seminimal mungkin," ujar Sugeng.

Sugeng juga mengharapkan kegiatan musiman menjelang akhir tahun bisa ikut meningkatkan penerimaan bea maupun cukai, karena biasanya dalam periode Oktober hingga Desember, konsumsi rumah tangga cenderung meningkat. "Fluktuasi tahunan biasanya begitu, setelah periode lebaran dan anak masuk sekolah, eskalasinya lebih tinggi. Nanti di bulan-bulan akhir menjelang persiapan tahun baru, ada kenaikan yang jauh lebih tinggi dari bulan-bulan normal," katanya.

Alih-alih mengejar target yang telah ditetapkan, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta agar target penerimaan kepabeanan dan cukai dinaikkan dari revisi awal. "Karena sempat adanya penurunan Rp11,5 triliun dari yang semula target diusulkan dalam nota keuangan sebesar Rp197,3 triliun menjadi Rp185,8 triliun," ujar Wakil Ketua Banggar, Said Abdullah, beberapa waktu lalu.

Selain itu, Said mengatakan, pihaknya menyepakati target penerimaan perpajakan non-migas yang terdiri dari pajak dan cukai sebesar Rp1.505,2 triliun di 2016. "Kita sepakati pada angka itu," ucapnya. Kemudian, Said menambahkan, untuk target pendapatan pajak non-migas khusus cukai direvisi dari Rp1.320,0 triliun menjadi Rp1.318,7 triliun atau ada penurunan target Rp1,3 triliun. "Untuk pajak non-migas revisinya menjadi Rp1.318,7 triliun atau tidak ada perubahan dari usulan revisi pemerintah," ungkapnya.