Oleh: Hanni Sofia Soepardi

Perlahan tapi pasti, tanda pagar #MelawanAsap menjadi viral di media sosial. Gerakan sosial ini makin berdengung sejak Senin (14/9) pagi saat kondisi asap di Riau semakin parah.

Puncak aksi #MelawanAsap di sosial media itu berlangsung Senin sore pukul 17.00 WIB melalui ajakan untuk menyebarkan dan mengunggah sebuah status yang sama.

Gerakan itu berawal ketika sejumlah warga Riau membuat sebuah video yang menggambarkan penderitaan mereka karena dikepung asap selama bertahun-tahun. Video ini kemudian menyebar di berbagai media sosial dan aplikasi "instant messenger" di telepon selular.

Beberapa jam belakangan, pesan dan link URL ini menyebar melalui "broadcast" di media sosial, berisi ajakan untuk melakukan Twitmob (Tweet-massal) serentak permohonan kepada Presiden Jokowi untuk membuka link Youtube berjudul "Kami Tidak Diam Melawan Asap" dengan hastag #melawanasap.

Pesan ini juga turut disebar oleh Akun Twitter salah satunya milik Riyani Djangkaru dengan 328.000 followers. "Pak @jokowi mohon luangkan waktu 3 menit saja utk melihat apa yg kami rasakan satu bulan ini," ungkapnya, Senin (14/9). Twit ini telah di-retweet sebanyak 44 kali.

Dari broadcast tersebut disampaikan isi pesan akan ditwit secara serentak pukul 17.00 WIB, dengan hashtag #melawanasap.

Gerakan itu menjadi wajar ketika dampak asap di sejumlah provinsi telah begitu masif, namun kepedulian pemerintah masih belum sesuai harapan.

Korban meninggal akibat asap pun mulai berjatuhan, namun upaya penanganan sayangnya masih belum seratus persen dirasakan dampaknya oleh masyarakat yang menjadi korban.

"Hanya Allah yang tahu kapan ini berakhir. Aparat dari dari daerah sampai pusat seperti tidak peduli. Titik api bukannya berkurang malah ribuan," ucap Hamid (39) warga Duri, Riau.

Ia mengatakan, masyarakat di sekitar Duri yang sudah lama menjadi korban asap sudah semakin apatis terhadap pemerintah.

"Yang sekarang ramai di sini masyarakat membandingkan penyelesaian masalah kabut asap antara pemerintah sekarang dengan pemerintah sebelumnya," kata Hamid.

Diliputi Kecemasan Seorang karyawan perusahaan BUMN Natasya Ayu (28) merasa cemas terhadap keluarganya yang tinggal di Riau, suatu kawasan yang terdampak kabut asap parah.

Ibu dan kakaknya tinggal di wilayah itu, namun toh Ayu tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada moda transportasi apapun yang memungkinkan dirinya untuk mengevakuasikan keluarganya dari Riau ke tempat tinggalnya di Jakarta.

"Saya tidak bisa membayangkan bagaimana mereka yang rumahnya tidak punya 'AC', 'air purifier', dan alat canggih lainnya. Masih banyak bersyukur ibu dan kakak saya tinggal di komplek. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang di luar sana," tuturnya, dengan nada tanya.

Heboh asap pun mampir hampir di setiap ponsel pintar siapa saja. Broadcast message bertebaran untuk mengingatkan betapa semakin gawatnya bencana kabut asap di Indonesia.

Broadcast message paling fenomenal misalnya yang dikirimkan oleh Afni Zulkifli yang mengatasnamakan rakyat Riau. Ia bahkan menyertakan nomor ponselnya dalam pesan berantai yang ia sebar.

Dalam pesannya ia menggambarkan betapa sudah semakin daruratnya keadaan di Riau.

"Hari ini asap pekat kembali menyelimuti Riau. Kepekatannya mungkin empat kali lipat dari sebelumnya. 'No electrik', 'No school', 'No flight', 'No oxygen'. Demi Allah, ini terasa seperti Genosida! Negara sedang membunuh 6,3 juta rakyat Riau pelan-pelan," tulisnya.

"Kami cuma diberi masker kue, bukan masker standar sesuai status tanggap darurat bencana. Kualitas udara bukan lagi berbahaya, tapi sudah merusak bahkan membunuh. Partikel berbahaya ini sudah dua bulan kami hirup tanpa henti. 24 jam setiap hari." "Sudah 55 ribu warga, mayoritas balita dan orang tua, bertumbangan karena asap. Ini bukan lagi bencana biasa. Tolong bantu broadcast. Jika tak bisa sama-sama mendesak pemerintah turun tangan, tolong doakan kami masih tetap bernafas esok hari. Kami masih melawan asap!" Tekad Afni melawan asap boleh jadi meraih simpati banyak pihak, meskipun belum ada respon berarti dari pembuat kebijakan hingga saat ini.

Gerakan Masif Penanganan bencana asap yang diperlukan saat ini sejatinya adalah gerakan masif yang menasional dan fokus.

Masyarakat yang menjadi korban memerlukan penanganan sesegera mungkin untuk jangka pendek.

Sementara penanganan jangka panjang layak untuk dipikirkan namun solusi tercepat adalah hal yang paling dibutuhkan saat ini.

Semua sektor idealnya dimobilisasi untuk melakukan gerakan nasional pemadaman kebakaran lahan dan penanganan kabut asap.

Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sebuah kesempatan sempat menyatakan belum perlu untuk berkantor di wilayah yang mengalami kebakaran lahan.

Presiden berjanji tetap memantau dan menyelesaikan persoalan itu melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencara (BNPB) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Presiden Joko Widodo juga meminta agar penyelesaian kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan di Sumatera serta Kalimantan dapat segera dituntaskan secepatnya. Jokowi memberikan tenggang waktu agar masalah kabut asap dapat selesai dalam bulan ini.

Kepala Negara di antaranya sudah meminta agar posko diaktifkan untuk pengendalian dan penanganan asap masing-masing empat di Sumatera dan empat di Kalimantan.

"Perintah Presiden, membuka delapan posko, empat Kalimantan dan empat Sumatera," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei.

Menurut dia, ada empat langkah yang diambil untuk menangani asap, yaitu pemadaman sedini mungkin yang dilakukan oleh petugas di lapangan dibantu oleh TNI.

Langkah yang kedua yaitu di bidang hukum oleh Polri, menangani penegakan hukum terkait lahan yang terbakar dan menimbulkan asap.

"Cluster yang ketiga adalah kesehatan. Ada ISPA, itu juga dari Kementerian Kesehatan di delapan posko tadi, aktivasi posko bencana asap," katanya. Dan langkah yang terakhir, menurutnya, sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono mengatakan sebagai koordinator penanganan asap, kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan berkoordinasi dengan semua pihak untuk segera menangani asap.

Semua berharap agar ada gerakan nasional yang masif supaya penanganan tidak setengah hati demi mereka yang bertahan dalam pekatnya kabut asap. (Ant.)