Oleh : Toni Ervianto, Alumnus FISIP Universitas Jember dan Pascasarjana UI

Perwakilan Pemimpin Tertinggi Iran untuk urusan ibadah haji dan jemaah haji yang juga ulama senior Iran, Hojjatoleslam Seyyed Ali Qazi-Askar menyerukan perlunya pembentukan komisi pencari fakta dalam penyelidikan tragedi Mina. Pernyataan ini setelah intelijen Iran mulai mengumpulkan bukti-bukti untuk penyelidikan tragedi ini. Bahkan, Kementerian Intelijen Iran menyatakan tengah mengumpulkan bukti-bukti terkait penyelidikan tersebut. Walaupun, Menteri Intelijen Iran, Mahmoud Alavi seperti dilansir media setempat, PressTV (6/10/2015) tidak menjelaskan lebih lanjut bukti-bukti yang tengah dikumpulkan. Qazi-Askar menyatakan usulan pembentukan komisi pencari fakta ini didasarkan pada pernyataan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei dan pejabat Iran lainnya. "Arab Saudi harus terlibat dalam kerjasama khusus untuk mencari tahu dalang utama dalam insiden Mina," ucap Qazi-Azkar, sembari menyatakan pihak yang bertanggung jawab dalam tragedi ini harus ditindak secara tegas.

Qazi-Azkar menyatakan, ada dua kelompok orang yang kehilangan nyawa di Mina. Kelompok pertama ialah orang-orang yang meninggal pada momen-momen awal akibat cuaca panas dan banyaknya kerumunan massa. Kelompok kedua merupakan orang-orang yang meninggal akibat luka-luka yang diderita, karena penanganan medis yang tidak tepat waktu. Pernyataan ini merujuk pada pernyataan 30 September lalu, saat Khamenei menyebut Saudi tidak memenuhi kewajibannya dalam menangani musibah haji dan menegaskan adanya respons yang keras dan tegas.

Sejauh ini, otoritas Iran telah memulangkan 218 jenazah korban tragedi Mina dari Saudi, dalam dua pesawat terpisah. Total jemaah asal Iran yang tewas dalam tragedi ini diyakini mencapai 464 orang.

Menurut Menteri Intelijen Iran, Mahmoud Alavi Alavi, tragedi Mina bukan hanya masalah bagi Iran, melainkan juga bagi dunia Islam dan 22 negara muslim yang berkabung. Alavi juga menekankan, tragedi Mina ini memiliki dimensi internasional, sehingga dia mendorong Iran dan negara-negara Islam lainnya untuk bekerja sama dengan mencari kejelasan atas tragedi memilukan ini. Wakil Presiden Iran Urusan Hukum juga tengah bersiap untuk mengajukan gugatan hukum melalui melalui kerangka internasional atas nama keluarga korban, demi mendesak Saudi bertanggung jawab atas tragedi Mina. Alavi juga menyinggung ketidakmampuan dan kelalaian otoritas Saudi sebagai pemicu tragedi yang sejauh ini menewaskan total 769 orang.

Sebelumnya, kepada Press TV, Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Seyyed Abbas Araqchi membantah tudingan mempolitisasi tragedi Mina. Iran menyatakan hanya menginginkan transparansi dari Arab Saudi dalam penanganan tragedi Mina yang menewaskan lebih dari 700 orang, termasuk ratusan jemaah Iran.

Pernyataan ini disampaikan Araqchi dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OIC) di New York yang digelar Kamis (1/10) waktu setempat. Ini juga menanggapi kritikan Menlu Saudi Adel al-Jubei yang menuding Iran mempolitisasi tragedi Mina.

Araqchi mengutarakan bahwa selang seminggu setelah tragedi Mina, lebih dari 200 jemaah asal Iran masih hilang dan dikhawatirkan tewas. Keluarga para jemaah yang hilang terus menanti kabar tentang nasib orang tercinta mereka.

Otoritas Iran, sebut Araqchi, meminta otoritas Saudi untuk berani memikul tanggung jawab, memenuhi kewajiban dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menghindari terulangnya kembali insiden yang sama di masa mendatang. Menurut Araqchi, insiden semacam ini bisa dicegah.

Sementara itu, menanggapi pernyataan Iran, Menlu Jubeir menyatakan Saudi memang berusaha selalu transparan dalam penanganan tragedi ini. Menlu Jubeir juga menyatakan bahwa penyelidikan masih berlangsung dan menegaskan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tragedi Mina akan dihukum. "Kami mendapat pelajaran dari insiden ini dan akan mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kembali musibah semacam ini di masa mendatang," ucap Menlu Jubeir seperti dikutip kantor berita IRNA.

Dibalik Tragedi Mina

            Kejadian tragis saat pelontaran jumrah di Mina terulang kembali di musim haji tahun 2015, yang sebelumnya juga pernah terjadi pada tahun 2006. Terulangnya kejadian Mina ini membuat wajar, jika Iran “menuntut” Saudi Arabia “bertanggung jawab” dan transparan menyelesaikan kasus ini, apalagi Iran mengklaim 769 calon haji dari Iran. Tuntutan Iran ini terasa masuk akal, apalagi jika ditinjau dari perspektif strategis global yaitu antara Saudi Arabia dengan Iran telah terjadi “proxy war” dalam memperebutkan julukan negara paling kuat dan paling berpengaruh di wilayah tersebut, apalagi secara garis ideologi juga terjadi “perbedaan” antara Saudi Arabia dengan Iran yaitu Saudi Arabia mayoritasnya adalah non Syiah dan Iran adalah mayoritas Syiah. Sebelumnya, Iran juga “marah besar” ketika Saudi Arabia menyerang Houthi yang berideologi Syiah di Yaman. Apalagi ada beberapa website yang membuat pemberitaan kemungkinan besar tragedi Mina didesign oleh Syiah. Oleh karena itu, menuntut transparansi dan penilaian terkait tragedi Mina bagi Iran sangat memiliki nilai strategis yang tinggi, dan mengingat Iran adalah “episentrum global” Syiah. Walaupun, momentum ini dapat “dimainkan” kelompok kepentingan lainnya untuk “mengadu domba” sesama umat Islam dan negara Islam.

            Banyak pemikir geopolitik dan geostrategi global menyatakan bahwa tragedi Mina tidak “berdiri sendiri”, melainkan kemungkinan sudah merupakan design global untuk “memporakporandakan” jalur heartland atau jalur sutera dimana Iran dan Saudi Arabia berada didalamnya. Tujuannya adalah penguasaan jalur heartland untuk kepentingan keamanan energi (energy security) ke depan, bagi “state actor” atau “non state actor” yang mungkin “bermain” dibalik tragedi Mina. Jelas untuk mengetahui benar tidaknya hipotesa ini, akan memerlukan waktu yang sangat lama.

            Bagaimanapun juga, kejadian atau tragedi Mina juga merupakan refleksi tentang urgensi pembenahan tata kelola pelaksanaan ibadah haji yang merupakan hajatan agama paling besar, paling strategis dan paling lengkap pengelolaannya, sehingga benar apa yang diusulkan oleh Presiden Jokowi kepada pemerintahan Saudi Arabia saat melakukan kunjungan kerja ke Saudi Arabia bahwa perlu ada reformasi dan revitalisasi tata kelola pelaksanaan haji yang semakin baik ke depan. Pemerintah Saudi Arabia juga diyakini berbagai kalangan akan bertanggung jawab atas tragedi Mina.

            Last but not least, tragedi Mina memang adalah kehendak Allah SWT. Penyelidikan terhadap tragedi ini diperlukan dalam rangka perbaikan pengelolaan haji ke depan, namun penyelidikan terhadap tragedi Mina tidak diperlukan jika merusak ukhuwah Islamiyah sesama negara Islam, apakah itu antara Saudi Arabia dengan Iran ataupun Saudi Arabia dengan negara-negara Islam lainnya.