NERACA. Di Indonesia, gagasan perkoperasian untuk kali pertama diperkenalkan oleh Raden  Aria Wiraatmadja, seorang Patih di Purwokerto, Jawa Tengah, dengan mendirikan sebuah bank untuk pegawai negeri ditahun 1896. Cita-cita dan semangat Raden Aria, kemudian diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode.

Gerakan Budi Utomo pada tahun 1908, memberikan peranan bagi gerakan koperasi di Indonesia dalam memperbaiki kehidupan rakyat. Dan pada tahun 1915, dibuatlah peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, lalu dilengkapi dengan peraturan Regeling Inlandschhe Cooperatiev ditahun 1927.

Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi kemudian dididirikan pada tahun 1927. Dan pada tahun 1929, berdirilah Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.

Berikut kronologis singkat perkembangan koperasi sejak gerakan kebangkitan nasional hingga kemerdekaan Republik Indonesia;

Tahun 1930

Pemerintah Hindia Belanda membentuk Jawatan Koperasi yang keberadaannya dibawah Departemen Dalam Negeri, dan diberi tugas untuk melakukan pendaftaran dan pengesahan koperasi, tugas ini sebelumnya dilakukan oleh notaris.

Tahun 1935

Jawatan Koperasi dipindahkan ke Departemen Economische Zaken, dimasukkan dalam usaha hukum (Bafdeeling Algemeene Economische Aanglegenheden). Pimpinan Jawatan Koperasi diangkat menjadi Penasehat.

Tahun 1939

Jawatan Koperasi dipisahkan dari Afdeeling Algemeene Aanglegenheden ke Departemen Perdagangan Dalam Negeri menjadi Afdeeling Coperatie en Binnenlandsche Handel. Tugasnya tidak hanya memberi bimbingan dan penerangan tentang koperasi tetapi meliputi perdagangan untuk Bumi Putra.

Tahun 1942

Pendudukan Jepang berpengaruh pula terhadap keberadaan jawatan koperasi. Saat ini jawatan koperasi dirubah menjadi syomin kumiai tyuo djimusyo dan Kantor di daerah diberi nama syomin kumiai djimusyo.

Tahun 1944

Didirikan jumin keizaikyo (Kantor Perekonomian Rakyat) Urusan Koperasi menjadi bagiannya dengan nama kumaika, tugasnya adalah mengurus segala aspek yang bersangkutan dengan Koperasi.

Tahun 1945

Koperasi masuk dalam tugas Jawatan Koperasi serta Perdagangan Dalam Negeri dibawah Kementerian Kemakmuran.