Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan keputusan terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) ditetapkan pekan ini, karena saat ini masih dalam proses perhitungan. Komisi XI DPR-RI juga mendukung penurunan harga BBM yang dimasukkan ke dalam Paket Kebijakan Ekonomi III yang akan diumumkan pekan ini.

NERACA

"(Harga) BBM masih dalam proses perhitungan, secepatnya, minggu ini ya," kata Presiden Jokowi setelah meluncurkan program investasi padat karya menciptakan lapangan kerja di di PT Adis Dimension Footwear Jl Raya Serang Km 24 Balaraja Barat, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Senin (5/10).

Jokowi mengatakan penurunan atau penetapan harga BBM bisa diterapkan terhadap premium, solar, atau avtur. Menurut dia, perhitungan dilakukan dengan seluruh efisiensi yang ada.

"Bisa premium, bisa solar, atau yang lainnya, avtur bisa yang lainnya, masih dalam proses perhitungan," ujarnya seperti dikutip Antara.

Demikian halnya mengenai listrik yang kata presiden juga masih dalam proses perhitungan.
"Saya tidak minta diturunkan tidak, tapi dihitung kembali dengan seluruh efisiensi yang ada. Belum diputuskan, secepatnya," imbuhnya.

Pekan lalu, Presiden juga memerintahkan Pertamina agar segera menghitung besaran penurunan harga bensin dan solar. Sebab, masih ada ruang bagi Pertamina untuk menurunkan harga BBM.

Untuk kepentingan itu, Pertamina harus melakukan efisiensi terhadap kinerjanya.

Daya Beli Masyarakat

Secara terpisah, Ketua Komisi XI DPR-RI Fadel Muhammad mendukung jika pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga bahan bakar minyak, dan memasukkannya dalam paket kebijakan ekonomi jilid III yang akan dikeluarkan pekan ini.

"Lebih baik turunkan BBM, supaya kita harapkan biaya-biaya yang lain ikut turun," kata Fadel, ketua komisi bidang keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan DPR, ditemui di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Menurut Fadel, fokus utama pemerintah saat ini harus untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mengingat selama dua triwulan terakhir, daya konsumsi masyarakat melemah. Menurut data Badan Pusat Statistisk, konsumsi rumah tangga pada triwulan II- 2015 hanya 4,9%.

Oleh karena itu, menurut dia, penurunan harga BBM menjadi opsi krusial yang patut diambil pemerintah. Penurunan harga BBM, akan turut menurunkan harga-harga kebutuhan lain, seperti tarif angkutan transportasi, dan bahan makanan.

Saat ini, harga BBM untuk premium sebesar Rp7.300 untuk wilayah Jawa-Madura-Bali, dan Rp7.400 untuk di luar wilayah Jawa-Madura-Bali. Sedangkan, harga solar sebesar Rp6.900 untuk nasional. "Harga BBM itu jika diturunkan, daya beli masyarakat akan naik karena harga barang turun," ujarnya.

Menanggapi penurunan harga BBM akan direspon oleh lembaga keuangan internasional sebagai sikap pemerintah yang tidak konsisten, Fadel mengatakan hal itu tidak perlu dikhawatirkan.

Pasalnya, opsi penurunan harga BBM di Indonesia sekarang juga karena penyesuaian dengan harga minyak dunia yang sudah turun di kisaran US$46  per barel. "Di luar negeri juga turun dan naiknya harga sesuai keadaan pasar yang ada," ujarnya.

Pemerintah memang sedang mempertimbangkan untuk memasukkan kebijakan penurunan harga BBM dalam paket kebijakan ekonomi jilid III. Presiden sudah meminta PT. Pertamina dan Kementerian ESDM untuk menghitung ulang harga BBM di pasar domestik, dan mengkaji kemungkinan penurunan harga BBM.

Sebelumnya Menkeu Bambang Brodjonegoro mengatakan Paket Kebijakan Ekonomi III memang memiliki fokus tujuan untuk memulihkan daya beli masyarakat. Selain masih mengkaji penurunan harga BBM, Menkeu memastikan sejumlah instrumen kebijakan akan dikeluarkan dalam paket jilid III.

Instrumen itu antara lain, kredit ekspor dengan bunga bersubsidi yang dipropritaskan untuk sektor padat karya. Kemudian, kredit modal kerja dengan bunga bersubsidi untuk perusahaan yang tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dukungan pemerintah agar menurunkan harga BBM juga disampaikan kalangan ekonom Indef secara terpisah. Menurut direktur eksekutif Indef Enny Sri Hartati, pemerintah perlu berfokus pada sisi keperluan dengan mengembalikan daya beli masyarakat seperti dengan membuat kebijakan di sektor energi, salah satunya menurunkan harga BBM.

"Kita tahu persis penurunan harga BBM tidak langsung membuat harga-harga langsung turun, setelah sebelumnya melambung tinggi. Namun ini membantu penurunan biaya transportasi," ujar Enny  di Jakarta, Sabtu.

Dia melihat, saat ini masyarakat dihadapkan oleh harga barang-barang yang mahal dan biaya transportasi mahal. Namun, ketika harga BBM diturunkan maka selisih dananya bisa dialokasikan untuk konsumsi.

Ekonom senior Indef Prof Dr Didiek J. Rachbini mengatakan, khusus untuk sektor energi pemerintah sebaiknya meninjau ulang harga energi. Apalagi setelah melihat harga minyak dunia sekarang di kisaran US$40 per barel.

“Minyak dunia saat ini sudah turun ke level US$40-an per barel, mestinya ada penyesuaian,” ujarnya.

Menurut dia, efektivitas penurunan harga energi untuk industri akan terasa jika dilakukan selama satu tahun ke depan, sehingga turut mendorong sektor ekonomi lainnya.

Di sisi lain, pengamat energi Pri Agung Rakhmanto menuturkan, harga premium seharusnya bisa di kisaran Rp 6.000 per liter jika harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price-ICP) US$ 40 per barel dan kurs Rp 14.000 serta alpha Rp 1.000.

Jika harga minyak US$ 50-55 per barel dan kurs Rp 14.500 serta alpha Rp 1.000, maka harga premium di kisaran Rp 6.500-7.000 per liter. Adapun formula yang digunakan ialah HIP (harga indeks pasar) + alpha + pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Formula tersebut sama yang digunakan Pertamina dalam menyusun harga.

"Penurunan harga sebenarnya sudah bisa dilakukan sejak Agustus lalu, saat harga minyak di kisaran US$ 40 per barel. Perhitungan kami itu harga tersebut sudah termasuk PPN dan PBBKB," ujarnya.

Pri Agung malah mempertanyakan harga patokan minyak Singapura (Mean of Platts Singapore-MOPS) untuk premium masih tinggi. Menurut dia, harga MOPS premium yang tinggi bukan karena anomali, tapi perlu dievaluasi kembali efisiensi dalam pengaturan stok dan pengadaannya.

Jika efisiensi pengadaan minyak melalui integrated supplai chain (ISC) berhasil, maka seharusnya harga BBM bisa ditekan. "Katanya dengan adanya ISC sudah hemat dan efisiensi sekian juta dolar. Mestinya itu ya terefleksi di harga produk akhir,”  ujarnya.

Ekonom UI Rizal E. Halim mengatakan pemerintah perlu memfokuskan kebijakan jangka pendek yang sifatnya insidental untuk memberi rasa aman dan optimisme masyarakat. "Persoalan yang tengah dihadapi masyarakat dan pelaku usaha saat ini membutuhkan intervensi konkret yang bersifat jangka pendek sehingga kehadiran negara benar-benar dirasakan," kata Rizal di kampus UI Depok, kemarin.

Pernyataan Rizal ini terkait dengan dikeluarkan dua paket kebijakan sepanjang September 2015. Paket pertama, berisi paket deregulasi 134 kebijakan yang dipandang menghambat perekonomian nasional.

"Secara umum, tidak ada yang salah dengan kebijakan ini dan pada prinsipnya sangat kita butuhkan untuk mendorong daya saing ekonomi nasional," katanya.

Dia juga menilai kedua paket kebijakan pemerintah ini secara natural merupakan kebijakan yang bersifat jangka menengah dan panjang. Hal ini karena sentuhan paket kebijkan ini menitikberatkan pada sektor hulu.

Pada 1 Oktober 2015, pemerintah memutuskan untuk tidak menurunkan harga BBM jenis premium. Harga premium untuk Jawa, Madura, dan Bali adalah Rp 7.400 per liter, sedangkan di luar wilayah itu Rp 7.300 per liter. bari/mohar/fba