Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggagas Gerakan Cinta Laut dalam upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Buyung Rajilun, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara, mengatakan Gerakan Cinta Laut merupakan langkah pemerintah mengkampanyekan pentingnya mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut. Gerakan ini juga ingin mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian ekosistem laut. "Kami juga berharap, dengan Gerakan Cinta Laut, muncul kesadaran menjaga laut. Apalagi, di Maluku Utara, hampir semua wilayahnya merupakan laut," kata Buyung.

Menurut Buyung, berdasarkan data statistik, Maluku merupakan provinsi yang memiliki potensi sumber daya perikanan dan kelautan sangat tinggi. Setidaknya tercatat potensi perikanan tangkap di Maluku utara lebih dari 100 ribu ton per tahun. Itu belum termasuk potensi perikanan lainnya, seperti rumput laut, mutiara, dan wisata laut. "Karena itu, dengan Gerakan Cinta Laut ini, potensi tersebut bisa dijaga dan dimanfaatkan sebaik mungkin," ujar Buyung.

Aisyah Bafaqi, Direktur Forum Studi Halmahera, mengatakan gerakan mengkampanyekan pelestarian ekosistem laut memang harus dilakukan. Gerakan Cinta Laut yang digagas Pemerintah Provinsi bisa menjadi terobosan yang baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalm menjaga laut. "Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana membuat gerakan itu terus berlanjut hingga jangka panjang. Sebab, biasanya gerakan seperti ini hanya berlangsung sementara," tutur Aisyah.

Pada kesempatan berbeda, Suseno Sukoyono, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan AntarLembaga dari Kementerian Kemaritiman dan Perikanan (KKP), menyebutkan ulah tangan manusia dalam menyalahgunakan teknologi merupakan faktor utama kerusakan laut. “Kecepatan teknologi dalam mengambil ikan tidak seimbang dengan perkembangbiakannya. Bila secara terus-menerus tidak diberi jeda untuk berkembang biak, maka habislah ikan-ikan di laut.” Katanya.

Berdasarkan hasil penelitian Zoological Society of London (ZSL), selama 1970 hingga 2012 setengah dari populasi laut kian mengalami penurunan. Sedangkan di tahun 2014, KKP mencatat kerugian yang dialami oleh negara akibat illegal fishing sebesar Rp 101 triliun yang terdiri dari 25% total potensi perikanan Indonesia 1, juta ton per tahun.

Tidak hanya itu, aktivitas industri pariwisata bahari yang melonjak dalam pembangunan infrastruktur, eksploitasi untuk memenuhi kebutuhan wisata yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab juga dituding sebagai faktor utama yang mengancam kelestarian laut karena telah merusak habitat mereka. Hal ini membuktikan bahwa ketidaksiplinan pihak-pihak terkait dalam menjaga harmoni keberlangsungan hidup sumber daya laut telah mengantar nasib negara maritim ini pada ujung tanduk.

“Sistem penjaringan ikan yang ngawur membuat banyak isi laut juga terangkat hingga akhirnya di permukaan hanya menjadi bangkai dan sia-sia. Sedangkan, salah satu di antaranya adalah terumbu karang, tempat di mana ikan tumbuh dan berkembang biak.” ujar Erfansjah, CEO WWF Indonesia.