NERACA

Jakarta - Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad mendukung jika pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga bahan bakar minyak, dan memasukkannya dalam paket kebijakan ekonomi jilid III yang akan dikeluarkan pekan ini. "Lebih baik turunkan BBM, supaya kita harapkan biaya-biaya yang lain ikut turun," kata Fadel, Ketua Komisi bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan dan Perbankan DPR, ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/10).

Menurut Fadel, fokus utama pemerintah saat ini harus untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mengingat selama dua triwulan terakhir, daya konsumsi masyarakat melemah. Menurut data Badan Pusat Statistisk, konsumsi rumah tangga pada triwulan II 2015 hanya 4,9 persen.

Oleh karena itu, kata anggota Fraksi Golkar ini, penurunan harga BBM menjadi opsi krusial yang patut diambil pemerintah. Penurunan harga BBM, kata dia, akan turut menurunkan harga-harga kebutuhan lain, seperti tarif angkutan transportasi, dan bahan makanan.

Saat ini, harga BBM untuk premium sebesar Rp7.300 untuk wilayah Jawa-Madura-Bali, dan Rp7.400 untuk di luar wilayah Jawa-Madura-Bali. Sedangkan, harga solar sebesar Rp6.900 untuk nasional. "Harga BBM itu jika diturunkan, daya beli masyarakat akan naik karena harga barang turun," ujarnya.

Menanggapi penurunan harga BBM akan direspon oleh lembaga keuangan internasional sebagai sikap pemerintah yang tidak konsisten, Fadel mengatakan hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Pasalnya, opsi penurunan harga BBM di Indonesia sekarang juga karena penyesuaian dengan harga minyak dunia yang sudah turun di kisaran 46 dolar AS per barel. "Di luar negeri juga turun dan naiknya harga sesuai keadaan pasar yang ada," ucapnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto juga turut mendukung turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) dimana harga minyak dunia mengalami penurunan. Menurutnya, dengan turunnya harga BBM akan menguatkan daya beli masyarakat. "Hitungan ekonomi saja sekarang (harga) BBM dunia turun. Yang penting perbaikan ekonomi, (harga BBM turun) menguatkan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah," kata Agus.

Politisi partai Demokrat itu menuturkan, dengan turunnya harga BBM maka daya beli dan sektor jasa dalam negeri agar berkembang. Sebab menurutnya, jika masyarakat tidak memiliki daya beli maka konsumsi dalam negeri akan bangkrut. "Sekarang ini yang penting harus menguatkan daya beli masyarakat," tuturnya.

Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memasukkan kebijakan penurunan harga BBM dalam paket kebijakan ekonomi jilid III. Presiden Joko Widodo pada pekan kemarin meminta PT. Pertamina dan Kementerian ESDM untuk menghitung ulang harga BBM di pasar domestik, dan mengkaji kemungkinan penurunan harga BBM.

Paket jilid III, kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, memang memiliki fokus tujuan untuk memulihkan daya beli masyarakat. Selain masih mengkaji penurunan harga BBM, Bambang memastikan sejumlah instrumen kebijakan akan dikeluarkan dalam paket jilid III.

Instrumen itu antara lain, kredit ekspor dengan bunga bersubsidi yang dipropritaskan untuk sektor padat karya. Kemudian, kredit modal kerja dengan bunga bersubsidi untuk perusahaan yang tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).