Pemilik Modal Dinilai Tak Merespon Positif - Soal Paket Kebijakan

 

NERACA

 

Jakarta - Menteri Keuangan era 1998 Fuad Bawazier mengatakan pemodal tidak merespon positif paket kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah karena kondisi ekonomi yang melambat. "Pemodal-pemodal itu tak merespon dengan bagus paket kebijakan karena ekonomi sendiri sudah terlanjur lesu," kata Fuad seperti dilansir laman Antara, kemarin.

Ia berpendapat paket kebijakan yang telah diterbitkan pemerintah menyiratkan orientasi mendukung pemodal-pemodal besar untuk menggerakkan perekonomian. Paket kebijakan ekonomi, tutur Fuad, masih menunjukkan keragu-raguan pemerintah dan tidak menyasar langsung pada esensi masalah ekonomi, misalnya izin industri dari delapan hari menjadi tiga jam.

"Itu tidak ada esensi apa-apa. Padahal delapan hari tidak ada yang mengeluh. Misal lagi pengurangan pajak perusahaan diberikan selama 10 tahun. Sekarang paket baru diberikan 20 tahun. Yang diberikan dalam paket adalah barang yang tidak dibutuhkan masyarakat," ujar Fuad. Ia menyarankan pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang lebih memasyarakat, di antaranya menurunkan harga BBM dan tarif dasar listrik serta memberi izin kepada individu memiliki "no landed house" agar sektor properti berjalan.

Menurut Fuad, ekonomi mulai lesu sejak Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, ia meminta pemerintah lebih menunjukkan komitmennya dalam menjalankan kebijakan.

Sementara Staf Khusus Menteri Keuangan Arif Budimanta mengatakan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan bertujuan untuk memperkuat pondasi ekonomi. "Pemerintah saat ini fokusnya pada otoritas fiskal berupa relaksasi, insentif atau stimulus. Relaksasi yang terkait dengan stimulus peningkatan penghasilan tidak kena pajak dari Rp24 juta menjadi Rp36 juta per tahun," kata dia.

Selanjutnya, ia melanjutkan paket tersebut mendukung masyarakat kecil, berupa upaya pemerintah mentransformasi dana desa untuk kegiatan karya. Dana desa, kata dia, diharapkan menjadi stimulus agar orang miskin di perdesaan menurun. Ia menjelaskan ke depan pemerintah akan tetap konsisten memperbarui kondisi struktural dan kekuatan fundamental perekonomian.

Sementara itu, paket kebijakan ekonomi jilid II yang lebih banyak soal mempermudah proses perizinan itupun diapresiasi oleh Pengamat dari Indef Enny Sri Hartati. Namun, dia menilai langkah itu lebih cocok untuk menyambut investasi baru. “Sedangkan Indonesia kini memerlukan langkah konkret untuk menahan laju pemutusan hubungan kerja, mengembalikan lagi usaha-usaha yang hampir kolaps. Itu justru yang paling mendesak,” ujar Enny.

Enny menyebut masalah utama yang membebani dunia usaha ialah biaya produksi, termasuk bahan baku impor yang kian mahal karena pelemahan rupiah serta biaya energi lantaran tarif dasar listrik dan elpiji terus naik. “Nah, mestinya salah satu bisa difasilitas oleh pemerintah,” katanya.

Senada dengan Enny, Ketua Asosiasi Pengusaha Tekstil, Ade Sudradjat, mengharapkan pemerintah bisa memberi solusi lebih jitu dalam jangka pendek, ketimbang fokus pada perizinan yang baru terlihat hasilnya beberapa tahun mendatang. “Kebijakan-kebijakan yang kami nantikan justru dari sisi fiskal dan dari sisi operasional, yaitu tarif listrik. Sebenarnya itu yang paling jitu,” kata Ade.

Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Tekstil, sebanyak 36.000 dari 2,75 juta karyawan tekstil di Indonesia telah di-PHK. “Jumlahnya belum sampai 2%, tapi bagi saya itu sudah menyakitkan karena seyogianya lapangan kerja tumbuh 200.000 bukan mengalami PHK,” katanya.



 

BERITA TERKAIT

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…