NERACA
Padang– Menyadari saat ini Indonesia mengalami perlambatan ekonomi dan diperburuk anjloknya nilai tukar rupiah, membuat sebagian bisnis dan kinerja keuangan emiten juga ikut lesu. Merespon kondisi yang tidak bersahabat tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengkaji rencana penyederhanaan soal pungutan OJK dengan harapan tidak lagi membebankan emiten.
Kepala Pegawas Pasar Modal OJK, Nurhaida mengatakan, pihaknya tengah mengkaji rencana penyederhanaan pungutan yang diharapkan bisa memberikan relaksasi emiten dan juga untuk memacu pengembangan produk syariah.”Kita masih kaji penyederhanaan pengutan dan itu akan ada payung hukumnya berupa Peraturan OJK yang baru dengan menunggu hasil revisi Peraturan Pemerintah tentang pasar modal,”ujarnya di Padang, Senin (5/10).
Namun sayangnya, Nurhaida belum mau menjelaskan kebijakan baru soal penyederhaan pungutan terhadap emiten dengan alasan masih tahap kajian dan masih menunggu pembahasan dari Kementerian Keuangan. Yang pasti, kata Nurhaida, penyederhanaan pungutan seperti penawaran saham perdana akan melihat dari asset ataupun dari yang lainnya dan juga keringanan pungutan seperti profesi penunjang pasar modal.
Nurhaida mengharapkan, dengan rencana penyederhanaan pungutan tidak lagi memberatkan emiten ataupun pelaku pasar dan bisa direspon positif. Kemudian masih dalam upaya memberikan stimulus terhadap pasar modal dan menjaga gejolak atau fluktuasi di pasar, Nurhaida bilang, dirinya belum bisa memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah terkait paket kebijakan stimulus jilid tiga untuk industri keuangan.”Kita belum bisa memberikan rekomendasi kebijakan karena masih dikaji,”ujarnya.
Menurut dia, saat ini fokus OJK di pasar modal adalah mengawal 15 paket kebijakan yang sebelumnya di luncurkan seperti buyback saham tanpa perlu RUPS. Asal tahu saja, di penghujung semester pertama tahun ini, OJK merilis 15 kebijakan baru pasar modal yang dimaksudkan bisa menjadi lokomotif mendorong perekonomian berjalan lebih cepat.
Ketua Komisioner OJK Muliaman D Hadad pernah mengatakan, beberapa kebijakan yang dikeluarkan bersifat sementara sehingga tak perlu dikeluarkan POJK, sebagian bersifat pengumuman kembali dan ada kebijakan yang baru. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya, Pengembangan infrastruktur pasar REPO mencakup pengaturan mengenai REPO, pengembangan REPO, serta layanan settlement transaksi REPO yang dilengkapi monitoring dan konsep REPO pihak ketiga (third party repo).
Untuk reponya sendiri, OJK saat ini tengah menggodok aturan tentang perjanjian transaksi repo dengan standar internasional atau Global Master Repurchase Agreement (GMRA). Hal ini dimaksudkan agar transaksi repo yang dibilang memiliki dua mata tajam bisa diperdagangkan secara terbuka dan transparan. Pasalnya, selama ini aturan transaksi repo belum banyak diatur sehingga belum banyak investor asing tertarik dengan transaksi tersebut karena tidak memiliki standar internasional.
Sebenarnya GMRA global sudah diterbitkan pada Juni tahun ini, tetapi OJK akanmenerbirkan surat edaran lanjutan. Nantinya, surat edaran tersebut terkait dengan GMRA yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dan ditargetkan aturan tersebut akan terbit diakhir tahun 2015. Selanjutnya, paket kebijakan pasar modal yang dirilis OJK adalah terkait dengan peraturan pasar modal syariah dalam rangka memberikan relaksasi pengaturan dan kepastian hukum terkait efek syariah.
Nurhaida mengatakan, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan infrastruktur dan regulasi untuk pasar modal syariah berupa roadmap pasar modal syariah di Indonesia, seperti obligasi, efek syariah, sukuk syariah yang semuanya ditargetkan rampung di tahun 2015 ini.
Menurut Deputi Direktur Direktorat Pasar Modal Syariah OJK, Muhammad Touriq, masih menjanjikannya kinerja saham dan produk-produk syariah lainnya di pasar modal karena dinilai lebih tahan krisis dibanding produk investasi konvensional. Menurut dia, dengan ukuran pasar yang tak sebesar pasar konvensional, kejatuhan nilai produk-produk syariah terbukti relatif tak jauh berbeda dengan pasar konvensional yang memiliki ukuran besar dan variasi produk yang lebih banyak.”Dalam jangka panjang saham-saham yang di JII (Jakarta Islamic Indeks) performanya berpotensi lebih baik dari indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kalapun krisis, turunnya tak terlalu dalam," ujarnya. bani
Jakarta-Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengungkapkan harga bahan bakar minyak (BBM)…
NERACA Jakarta - Ketegangan konflik antara Iran dengan Israel memberikan dampak terhadap gejolak ekonomi global dan termasuk Indonesia. Kondisi ini…
Jakarta-Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office-WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home-WFH)…
Jakarta-Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengungkapkan harga bahan bakar minyak (BBM)…
NERACA Jakarta - Ketegangan konflik antara Iran dengan Israel memberikan dampak terhadap gejolak ekonomi global dan termasuk Indonesia. Kondisi ini…
Jakarta-Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office-WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home-WFH)…