Masukan Dunia Usaha Terkait Paket Kebijakan Perekonomian

 

Oleh: Muhammad Razi Rahman

Dua paket kebijakan perekonomian yang telah dikeluarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan harapan dapat mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi bangsa ini menghasilkan respons dari beragam perwakilan dunia usaha.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyatakan inti paket dari kebijakan pemerintah adalah serangkaian langkah deregulasi dan debirokratisasi yang dinilai masih belum akan terasa dampaknya dalam waktu dekat.

"Paket kebijakan II yang dikeluarkan oleh pemerintah pada intinya adalah deregulasi dan debirokratisasi," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial Rosan P Roeslani.

Menurut Rosan, deregulasi dan debirokratisasi adalah hal yang sangat penting dilakukan karena akan meningkatkan iklim investasi sehingga investasi akan masuk ke Indonesia.

Deregulasi dan debirokratisasi, ujar dia, juga sangat penting dilaksanakan oleh pemerintah karena hingga saat ini, peringkat kemudahaan berbisnis Indonesia masih sangat rendah (peringkat 114) jika dibandingkan negara-negara tetangga seperti Thailand (peringkat 26), Malaysia (18), Singapura (1), Filipina (95), dan Vietnam (78).

"Deregulasi dan debirokratisasi dalam paket kebijakan II yang dikeluarkan oleh pemerintah perlu diapresiasi," ujarnya.

Rosan melanjutkan, meski deregulasi dan debirokratisasi sangat penting, namun dampaknya terhadap ekonomi Indonesia tidak akan terasa dalam waktu dekat, dan baru terasa dalam jangka waktu 1-2 tahun ke depan.

Ia mengingatkan bahwa Survei Konsumen Bank Indonesia mengindikasikan bahwa tingkat keyakinan terus mengalami kelemahan sepanjang tahun 2015, seperti pada Agustus penurunan Indeks Kondisi Ekonomi sebesar 2,3 poin dan Indeks Ekspektasi Konsumen sebesar 0,5 poin dari bulan sebelumnya.

"Hasil survei mengindikasikan bahwa konsumen memperkirakan tekanan kenaikan harga semakin menurun pada September 2015. Penurunan tekanan kenaikan harga diperkirakan terjadi pada seluruh kelompok komoditas, dengan penurunan terbesar terjadi pada kelompok bahan makanan dan kelompok sandang," katanya.

Rosan berpendapat bahwa kebijakan pemerintah yang telah di keluarkan belum menyentuh pada persoalan jangka pendek, seperti pelemahan rupiah, terkurasnya cadangan devisa, dan harga saham yang berguguran dengan indeks harga saham gabungan.

Namun, lanjutnya, walaupun belum dapat dirasakan langusung, tetapi kebijakan pemerintahan tahap II ini dinilai sudah langsung menuju pada sejumlah persoalan yang ada.

"Misalnya, pajak bunga deposito yang saat ini 20 persen akan dipangkas tinggal separuhnya bagi eksportir yang menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) dalam valuta asing selama sebulan di perbankan dalam negeri," katanya.

Ia juga mengungkapkan, pemotongan akan lebih tinggi lagi, yakni tinggal 7,5 persen, jika ditanam tiga bulan, 2,5 persen untuk periode enam bulan, dan nol persen untuk jangka waktu sembilan bulan atau lebih.

Efektif 2016 Masukan lain terkait dengan paket kebijakan perekonomian yang telah dikeluarkan pemerintah, dinilai masih fokus dalam memperkuat investasi dan pasar modal, sementara efektivitas untuk sektor riil dalam negeri diperkirakan baru terlihat pada tahun 2016.

"Kedua paket kebijakan masih bertujuan memperkuat investasi, meredam rupiah dan pasar modal. Bagi sektor riil, baru akan berdampak tahun depan bahkan sampai akhir tahun 2016," kata Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia.

Menurut Bahlil, dampak efektivitas baru terlihat pada tahun 2016 untuk sektor riil sebab dengan adanya kebijakan baru, langkah berikut dari para pengusaha dan investor akan membuat rencana bisnis baru sambil mengamati bagaimana sektor lain berbenah.

Dia berpendapat, kesamaan paket kebijakan jilid I dan II dari pemerintah adalah sama-sama mendorong "supply side" (sisi penawaran) seperti produksi dan investasi berjangka panjang.

Paket tersebut, lanjutnya, berusaha memperbaiki alur perekonomian dari hulu terlebih dahulu, dan belum berfokus pada penguatan permintaan yakni memperkuat daya beli dan efektif dalam jangka pendek.

"Sebab itu, kebijakan ini belum akan mendorong perdagangan, penguatan logistik, dan jaringan distribusi dalam jangka pendek," papar Ketum Hipmi.

Ia juga menilai kebijakan itu juga belum langsung akan menyerap kembali tenaga kerja yang sempat dirumahkan atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Sebelumnya, Ketua Bidang Perbankan Himpi Irfan Anwar mengemukakan, negara perlu memperkuat ekonomi berbasis usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan ketahanan bangsa. "Negara perlu memperkuat ekonomi berbasis usaha, kecil, dan menengah (UKM) untuk menghadapi krisis," ujar Irfan Anwar di Jakarta, Kamis.

Perkuat Daya Beli

Menurut dia, hal tersebut karena dalam beberapa episode krisis ekonomi di Indonesia, UKM dinilai mampu menyelamatkan perekonomian.

Selain itu, lanjutnya, UKM di Tanah Air juga dinilai mampu menciptakan lapangan kerja lebih banyak daripada usaha-usaha besar.

"Kami harapkan dalam paket-paket ekonomi, UKM ini perlu diakomodasi," kata Irfan dan menambahkan, UKM mampu bertahan dan dapat menggenjot ekspor lebih kuat lagi.

Pemerintah RI juga telah mengharapkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sekitar Rp30 triliun atau sesuai target pada tahun 2015 dapat terserap dan tersalurkan guna membantu sektor UMKM di dalam negeri.

Tidak Langsung Sebagaimana telah diwartakan, paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah diakui tidak secara langsung bisa membuat perekonomian nasional menjadi baik seketika karena ada beberapa tahap yang dilalui untuk memperbaiki kondisi perekonomian.

"Memang (paket kebijakan ekonomi) itu tidak serta merta (langsung membuat ekonomi menjadi baik)," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/9).

Wapres mengemukakan bahwa paket tersebut merupakan upaya yang terdiri beberapa langkah yang harus diambil seperti adanya langkah-langkah penghematan.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, ke depannya bakal ada paket-paket kebijakan lainnya yang lebih merespons kebutuhan pasar.

"Sekarang baru paket kebijakan terkait deregulasi di perdagangan dan perindustrian," katanya.

Teten juga memaparkan, dalam jangka pendek pemerintah ingin memperkuat daya beli masyarakat serta meningkatakan investasi dan stabilisasi harga, kemudian menaikkan ekspor.

Kepala Staf Kepresidenan juga menuturkan, daya beli masyarakat bisa meningkat kalau ada peningkatan aktivitas perekonomian dalam negeri yang lebih bergairah sehingga semakin banyak orang yang bisa mendapatkan pekerjaan guna meningkatkan daya beli tersebut.

Menurut dia, kalau efek jangka pendek dari paket kebijakan ekonomi bisa langsung memperkuat nilai tukar rupiah maka hal itu dinilai tidak mungkin kecuali bila ada aliran dana yang masuk melimpah dari luar negeri serta terjadinya peningkatan ekspor.

Pemerintah Republik Indonesia juga sedang memperbaiki iklim investasi karena diakui bahwa untuk negara sasaran ekspor juga sedang mengalami pelemahan permintaan.

"Negara ekspor juga sedang lemah permintaannya. Nilai rupiah baru akan kuat kalau ada cash in flow penanaman modal sehingga dana masuk melimpah di dalam negeri," katanya. (Ant.)

BERITA TERKAIT

Pembangunan Infrastruktur Demi Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Papua

  Oleh : Damier Kobogau, Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya   Pemerintah terus berkomitmen membangun Papua melalui berbagai pembangunan infrastruktur…

Pembangunan Fasilitas Pendukung Salah Satu Kunci Kesuksesan IKN

  Oleh : Rivka Mayangsari, Peneliti di Lembaga Studi dan Informasi Strategis Indonesia   Pembangunan IKN merupakan sebuah keputusan sejarah…

Presiden Terpilih Perlu Bebaskan Ekonomi dari Jebakan Pertumbuhan 5% dengan Energi Nuklir Bersih

    Oleh: Dr. Kurtubi, Ketua Kaukus Nuklir Parlemen 2014 – 2019, Alumnus UI Bencana Alam yang banyak terjadi didunia…

BERITA LAINNYA DI Opini

Pembangunan Infrastruktur Demi Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Papua

  Oleh : Damier Kobogau, Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya   Pemerintah terus berkomitmen membangun Papua melalui berbagai pembangunan infrastruktur…

Pembangunan Fasilitas Pendukung Salah Satu Kunci Kesuksesan IKN

  Oleh : Rivka Mayangsari, Peneliti di Lembaga Studi dan Informasi Strategis Indonesia   Pembangunan IKN merupakan sebuah keputusan sejarah…

Presiden Terpilih Perlu Bebaskan Ekonomi dari Jebakan Pertumbuhan 5% dengan Energi Nuklir Bersih

    Oleh: Dr. Kurtubi, Ketua Kaukus Nuklir Parlemen 2014 – 2019, Alumnus UI Bencana Alam yang banyak terjadi didunia…