NERACA

Jakarta---Jatah kuota bahan baker minyak (BBM) bersubsidi sudah mencapai 30 juta kilo liter. Karena itu hal ini dikhawatirkan kuota BBM bersubsidi bisa jebol. Maka pemerintah sebaiknya menyusun ulang formulasi baru penerima subsidi BBM agar lebih tepat sasaran. "Dalam waktu dekat ini diharapkan penyusunan formulasinya bisa segera tuntas," kata Direktur Pembina Usaha Hilir Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Saryono Hadiwidjoyo di Jakarta, Sabtu (8/10).

Menurut Saryono, berdasarkan kondisi BBM bersubsidi tahun 2010 diketahui bahwa jenisnya ada tiga yakni premium sebanyak 60%, solar 34% dan sisanya minyak tanah sebesar 6%. "Dari premium yang besarnya 60% diketahui bahwa sektor pengguna terbesar adalah transportasi darat 89%, rumah tangga 6%, transportasi lainnya satu persen, usaha kecil dan perikanan masing-masing satu dan tiga persen," katanya.

Lebih jauh kata Saryono, dengan membuat formulasi baru maka ada kemungkinan prosentase tersebut dapat berubah. "Pemerintah memiliki target pengguna BBM bersubsidi dimana tujuannya adalah agar subsidi BBM ini dapat lebih tepat sasaran di masa mendatang," tambahnya

Dikatakan Saryono, target pengguna untuk premium adalah pembangkit listrik/genset yang digunakan sendiri di daerah yang belum teraliri listrik. Selain itu, usaha kecil/mikro untuk mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan premium untuk keperluan usaha. Target lainnya adalah motor tempel dan genset bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan skala kecil.

Termasuk pula alat dan mesin pertanian yang motor penggerak dan gensetnya menggunakan bensin yang digunakan oleh kelompok tani dan lain sebagainya. Sementara target pengguna untuk minyak tanah dan minyak solar adalah usaha kecil dan mikro dan kelompok tani yang membutuhkan.

Sebelumnya, ekonom UGM Anggito Abimanyu mengungkapkan masih ada kesempatan untuk melakukan mengambil kebijakan terkait BBM bersubsidi pada tahun ini. “Belum terlambat belum memutuskan kebijakan terkait BBM bersubsidi,” terangnya.

Lebih jauh kata Anggito, pemerintah dapat melakukan kebijakan pembatasan ataupun kenaikan BBM bersubsidi selepas hari raya Idul Fitri. "Kebijakan masih bisa dilakukan September," tandasnya.

Ditempat terpisah, anggota DPR Komisi VII Satya W Yudha mengakui subsidi BBM semakin memberatkan anggaran. Namun sayangnya, pemerintah masih belum membuat sebuah solusi yang mampu mengurangi penggunaan BBM bersubsidi. Karena itu perlu diatur secara jelas mengenai subsidi BBM.

Menurut Satya, banyak kendaraan pribadi yang tidak layak mendapatkan subsidi. "Harus ada justifikasi yang jelas apakah plat hitam itu betul-betul disubsidi. sekarang kan masih banyak yang tidak layak untuk disubsidi, yang layak disubsidi bisa cash back mungkin," katanya

Akibatnya, Satya menambahkan, beban untuk subsidi makin membengkak. Karenannya, dia berharap tahun depan pemerintah merancang sebuah aturan yang jelas, apakah itu menaikkan harga BBM atau ada pengontrolan. "Sekarang ini. Naik tidak, pengontrolan juga tidak. 2012 paling tidak sudah ada langkah pengontrolan agar tepat sasaran,” tuturnya

Dikatakan Satya, jalan yang bisa dilakukan untuk saat ini agar anggaran negara tidak bobol. Maka  efisiensi bahan bakar terhadap PLN. "Jadi listrik harus diefisiensi, gas dialirkan ke PLN. Jadi ada dana Rp 9 triliun yang untuk PLN bisa dikonversikan dari BBM ke gas," ungkapnya.

Jadi, jika ada efisiensi di PLN, maka dana yang dialokasikan ke PLN dapat menutup dana untuk kebutuhan BBM bersubsidi. "Kita bisa hemat hampir Rp 20 triliun untuk listrik dari Jawa Bali (melalui pengunaan bahan bakar minyak). Nanti Rp 10 triliun bisa dikasih ke PLN, dan Rp 10 triliun bisa untuk orang miskin," pungkasnya. **cahyo