Sebagian besar masyarakat pasti terkejut ketika pemerintah pada akhirnya akhirnya memutuskan untuk menggarap kereta berkecepatan sedang Jakarta-Bandung dimemngkan oleh Tiongkok, yang mengalahkan rivalnya Jepang dalam berkompetisi membangun proyek prestisius infrastruktur tersebut. 

Proyek ini merupakan kelanjutan dari gagalnya tender proyek kereta cepat. Proyek kereta cepat urung dilakukan karena setelah dikaji tidak efektif untuk jarak Jakarta-Bandung yang hanya 150 km. Tiongkok dan Jepang memang berlomba untuk mendapatkan proyek sekaligus pamer keperkasaan teknologi yang mereka miliki. 

Tiongkok akhirnya terpilih sebagai pemenang tender, karena dianggap tidak meminta jaminan dari pemerintah Indonesia. Proyek ini tetap dikatakan prestisius karena ini merupakan jenis kereta api premium dengan kecepatan antara 200-250 km per jam. Selain itu, proyek yang murni business to business alias tak menggunakan anggaran negara akan menelan anggaran cukup besar yaitu Rp78 triliun. 

Selain itu, pemerintah juga berdalih bahwa dalam proyek ini akan ada transfer pengetahuan teknologi dari Tiongkok ke Indonesia. Belum diketahui berapa kisaran harga tiket kereta api berkecepatan sedang ini. Namun jika ditilik dari jenisnya yang premium, pasti harga tiket akan di atas kereta api yang sudah ada saat ini. Banyak pihak yang mempertanyakan tentang manfaat proyek ini bagi kepentingan masyarakat. 

Jika anggota DPR mempertanyakan tentang transparansi anggaran dan pemilihan Tiongkok sebagai pemenang tender, beberapa pengamat transportasi mempertanyakan tentang urgensinya. Tentu kedua hal tersebut patut dijawab oleh pemerintah. Hingga saat ini memang pemerintah belum menjelaskan secara detil proyek tersebut.  

Sebab, masalah transparansi dan urgensi patut dijawab agar tidak menimbulkan analisis miring atau dugaan yang kurang tepat tentang proyek ini. Soal transparansi dan urgensi adalah hal yang wajar dipertanyakan. Tentang transparansi anggaran, adalah dari mana dana tersebut. Memang benar dari Tiongkok, namun apakah dari pemerintah, perbankan, atau masih ada pihak ketiga ada yang turut andil membiayai proyek tersebut? 

Meski pemerintah mengaku tidak dibebani anggaran, lalu adakah konsesi bagi Tiongkok terkait hal ini. Lantas terpilihnya Tiongkok yang terkesan mendadak juga harus dijelaskan secara rinci. Adalah wajar kekhawatiran Wakil Ketua DPR Fadli Zon, yang meminta pemerintah jangan melakukan silent take over. 

Persoalan lain adalah, apakah pemilihan Tiongkok tidak akan memengaruhi hubungan bilateral dengan Jepang. Karena bagaimanapun, Pemerintah harus menjawab apakah sudah melakukan studi tentang kebutuhan masyarakat tentang transportasi Jakarta-Bandung. Apakah dengan jalur KA yang ada sekarang belum memenuhi syarat?  

Apabila memang dibutuhkan tentang sebuah transportasi yang lebih nyaman dan cepat, apakah kereta berkecepatan sedang sebagai solusi jalan keluarnya? Lalu, tentang harga tiket yang premium, apakah masyarakat kota selain Jakarta dan Bandung bisa mampu membelinya? 

Karena kereta api berkecepatan sedang akan berhenti di Karawang dan Walini, Kabupaten Bandung Barat. Pemerintah hingga saat ini memang belum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pemerintah hanya menjelaskan jumlah anggaran, konsorsium, dan bagaimana proses pembangunannya. 

Kita mengingatkan agar masalah transparansi dan urgensi adalah dua hal mendasar yang seharusnya dapat dijelaskan lebih dini sebelum menjelaskan tentang bagaimana proyek tersebut dibangun. Pemerintah melalui Kementerian BUMN juga berkewajiban menjawab persoalan ini, mengingat kementerian ini yang paling berhasrat supaya proyek ini dapat terealisasikan dalam waktu dekat tanpa memperhatikan kondisi ekonomi negara saat ini.