Oleh: Prof. Firmanzah., PhD

Rektor Universitas Paramadina

Sebagai langkah counter-cyclical untuk mencegah perlambatan ekonomi dan persoalan ekonomi lainnya, Pemerintah, BI dan OJK meluncurkan sejumlah paket kebijakan untuk sekaligus memitigasi dampak ketidakpastian ekonomi global dan mendorong ekonomi domestik. Paket Kebijakan I dan II diluncurkan dengan muatan yang titik tekannya pada stimulus investasi baru, penguatan nilai tukar rupiah, sektor riil, dan daya beli masyarakat. Sementara itu, Pemerintah saat ini juga sedang menyiapkan Paket Kebijakan III untuk mencegah terjadinya gelombang PHK dan daya beli masyarakat.

Namun sejumlah persoalan ekonomi nasional sampai saat ini masih terus terjadi baik yang bersumber dari eksternal maupun domestik. Sudah saatnya Pemerintah tidak hanya fokus pada penyusunan Paket Kebijakan III saja, tetapi juga melakukan evaluasi dari implementasi serta efektivitasnya terhadap perbaikan perekonomian nasional.

Terlebih pada Paket Kebijakan I, telah disampaikan hal-hal positif terkait dengan deregulasi perizinan dan sejumlah insentif baru untuk menarik investasi. Setidaknya terdapat tidak kurang 89 aturan yang akan dirubah dan 154 peraturan yang disusulkan untuk di tata ulang. Selain itu juga, Pemerintah juga kerkomitmen untuk menyiapkan tata aturan baru yang terdiri dari 17 rancangan Peraturan Pemerintah, 11 rancangan Peraturan Presiden, 2 rancangan Instruksi Presiden, 63 rancangan Peraturan Menteri, dan 5 aturan Menteri lainnya.

Efektivitas dari Paket Kebijakan I sangat tergantung dari kecepatan penyelesaian tata aturan baru yang mendasari implementasinya. Sampai tata aturan tersebut rampung, praktis Paket Kebijakan I belum bisa dijalankan oleh birokrasi pemerintahan dan tentunya berdampak terhadap perekonomian nasional tidak ada. Dalam Paket Kebijakan II, pemerintah lebih fokus dengan mengumumkan jauh lebih sedikit kebijakan yang terfokus pada pemberian tax holiday dan allowance, penurunan pajak deposito devisa hasil ekspor (DHE), dan pemangkasan perizinan. Meski terdapat perbaikan baik komunikasi maupun fokus dari paket kebijakan, dirasakan oleh pelaku usaha dan masyarakat bahwa paket kebijakan masih kurang elemen yang bersifat quick-win untuk menyelesaikan persoalan mendasar perekonomian saat ini.

Menurut hemat saya, terdapat sejumlah persoalan yang dihadapi baik oleh dunia usaha dan masyarakat terkait kondisi ekonomi saat ini. Pertama, persoalan tentang beban dunia usaha yang semakin meningkat akibat depresiasi nilai tukar. Kedua, gelombang PHK yang sudah mulai terjadi dan jumlahnya semakin membesar terutama dari industri padat karya. Ketiga, konsumsi masyarakat yang menurun akibat melemahnya daya beli. Keempat, psikologi dan keyakinan baik dunia usaha maupun rumah tangga yang sangat rendah sehingga perekonomian tidak berjalan dengan baik. Kelima, meningkatnya kredit macet (NPL) baik industri besar maupun sektor UMKM yang perlu segera diperbaiki. Kelima hal tersebut apabila segera dirumuskan kebijakan untuk dibantu oleh Pemerintah, BI dan OJK yang bersifat quick-win maka efektivitasnya bagi perekonomian nasional akan sangat besar. Karena kebijakan akan lebih tepat dan kontekstual dengan persoalan yang tengah terjadi saat ini.