NERACA

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Dyah Pitaloka mengatakan bahwa paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah mesti menyentuh beragam persoalan terkait dengan aspek ketenagakerjaan guna mendukung industri nasional yang kuat.

"Dua paket ekonomi telah diluncurkan. Sangat disayangkan tidak satu pun yang menyentuh persoalan ketenagakerjaan secara utuh dan komprehensif," kata Rieke Dyah Pitaloka dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (1/10)

Menurut dia, hal tersebut karena paket kebijakan ekonomi yang ada dinilai tidak memperlihatkan integrasi antara kebijakan ekonomi, perindustrian, dan perdagangan dengan ketenagakerjaan. Politikus PDI Perjuangan itu berpendapat bahwa seolah-olah semua investasi dalam industri dan perdagangan tidak ada korelasi dengan tenaga kerja.

"Pertanyaannya paket ekonomi untuk siapa? Untuk meningkatkan kehidupan ekonomi rakyat atau sekadar untuk mengundang investasi dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi segelintir orang?" ucap dia.

Rieke mengingatkan petuah bahwa tidak ada industri yang kuat tanpa pekerja yang kuat, dan sebaliknya juga tidak ada pekerja yang kuat tanpa industri yang kuat. Untuk itu, kata dia, sudah seharusnya politik pemerintah melahirkan kebijakan yang mendorong terciptanya lapangan kerja dan melindungi hak-hak pekerja secara simultan dengan perlindungan dan penguatan terhadap industri dan pengusaha nasional.

Dia juga mengungkapkan empat sektor yang paling panyak melakukan pemutusan tenaga kerja pada periode Januari--September 2015 adalah industri garmen, sepatu, dan alas kaki elektronik, serta batu bara."Jangan sampai paket ekonomi justru ciptakan deindustrialisasi nasional yang lahirkan paket PHK," ungkap dia.

Sementara itu, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia mengatakan paket kebijakan perekonomian yang telah dikeluarkan pemerintah masih fokus dalam memperkuat investasi dan pasar modal, sementara efektivitas untuk sektor riil dalam negeri diperkirakan baru terlihat pada tahun 2016.

"Kedua paket kebijakan masih bertujuan memperkuat investasi, meredam rupiah dan pasar modal. Bagi sektor riil, baru akan berdampak tahun depan bahkan sampai akhir tahun 2016," kata dia.

Menurut Bahlil, dampak efektivitas baru terlihat pada tahun 2016 untuk sektor riil sebab dengan adanya kebijakan baru, langkah berikut dari para pengusaha dan investor akan membuat rencana bisnis baru sambil mengamatai bagaimana sektor lain berbenah. Dia berpendapat, kesamaan paket kebijakan jilid I dan II dari pemerintah adalah sama-sama mendorong "supply side" (sisi penawaran) seperti produksi dan investasi berjangka panjang.

Paket tersebut, lanjut dia, berusaha memperbaiki alur perekonomian dari hulu terlebih dahulu, dan belum berfokus pada penguatan permintaan yakni memperkuat daya beli dan efektif dalam jangka pendek."Sebab itu, kebijakan ini belum akan mendorong perdagangan, penguatan logistik, dan jaringan distribusi dalam jangka pendek," papar Ketum Hipmi.

Dia juga menilai kebijakan itu juga belum langsung akan menyerap kembali tenaga kerja yang sempat dirumahkan atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Sedangkan, Ketua Bidang Perbankan Himpi Irfan Anwar mengemukakan, negara perlu memperkuat ekonomi berbasis usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan ketahanan bangsa.

Sebelumnya, anggota DPR RI Azhar Romli menginginkan pemerintah dapat selalu mengerahkan berbagai upaya maksimal guna mendamping korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah.

"Ada banyak usaha yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu kelompok miskin dan korban PHK, antara lain mendamping mereka untuk melaksanakan wirausaha," kata Azhar Romli.

Menurut dia, pendampingan guna melaksanakan wirausaha dapat dilakukan dengan jalan pelatihan dan bantuan modal. Politikus Partai Golar itu mengingatkan bahwa hal terpenting adalah agar korban PHK dan anggota keluarganya bisa memenuhi kebutuhan pokoknya."Jangan sekali-kali dibiarkan karena efeknya bisa berkepanjangan," kata dia. Mohar/ant