NERACA

Jakarta - Kementerian BUMN menyanggupi penambahan setoran dividen perusahaan milik negara pada APBN 2016 sebesar Rp3 triliun menjadi sebesar Rp34,164 triliun dari sebelumnya sebesar Rp31,164 triliun. "Kami memutuskan bisa menambah besaran dividen APBN 2016 menjadi Rp34,164 triliun dari semula dalam Nota Keuangan RAPBN yang ditetapkan sebesar Rp31,164 triliun," kata Menteri BUMN Rini Soemarno, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR-RI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis.

Menurut Rini, perhitungan usulan dividen dalam RAPBN 2016 didasarkan pada target laba BUMN tahun buku 2015 yang diperkirakan hanya mencapai Rp131,5 triliun, lebih rendah dari yang ditargetkan sebelumnya sebesar Rp165 triliun. Awalnya setoran dividen yang ditetapkan sebesar Rp31,146 triliun, akan diperoleh dari BUMN Perbankan sebesar Rp6,9 triliun, dan setoran dividen non perbankan yang mencapai Rp24,22 triliun.

"Karena ada permintaan penambahan sebesar Rp3 triliun maka akan kita sanggupi yang dipenuhi dari BUMN-BUMN Publik yang saat ini berjumlah 17 perusahaan. Setoran tambahan bisa saja nantinya diperoleh dari PT Telkom Tbk maupun perusahaan lainnya," ujarnya.

Menurut data Kementerian BUMN, PT Pertamina menjadi BUMN dengan setoran dividen tahun 2016 terbesar yang mencapai sebesar Rp4,806 triliun, disusul dividen PT PLN sebesar Rp1,89 triliun, PT Jasa Raharja Rp1,1 triliun, dividen PT Pupuk Indonesia Rp954 miliar, PTPN III Rp500 miliar, PT Pelindo II Rp416 miliar. "Besaran dividen atau "pay out ratio/POR", disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan dan kepatuhan terhadap regulasi dari masing-masing sektor usaha," ujarnya.

Pada sektor keuangan, setoran dividen BUMN Perbankan diproyeksikan berkisar 20-28 persen karena harus mengikuti regulasi rasio kecukupan modal (CAR) yang ditetapkan pemerintah. Dividen BUMN Asuransi ditetapkan berkisar 10-50 persen dikaitkan dengan aturan risk based capital perusahaan, sedangkan BUMN Penjaminan besaran dividen ditetapkan sekitar 10-25 persen.

Adapun BUMN lainnya POR ditetapkan berkisar 10-28 persen, sesuai dengan tingkat risiko solvabilitas dengan membandingkan nilai kewajiban terhadap modal (debt to equity ratio) perusahaan. "Usulan jumlah dividen didasarkan atas pertimbangan bahwa peran BUMN mendukung pembangunan di bidang kedaulatan energi, kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur dan maritim. Selain juga meningkatkan kapasitas pendanaan terutama untuk investasi dan me-leverage pendanaan dari perbankan dan lembaga keuangan," katanya.

Selain dividen, kontribusi BUMN terhadap APBN juga berasal dari setoran pajak yang pada tahun 2015 jumlahnya mencapai sebesar Rp183 triliun, selanjutnya pada APBN 2016 diproyeksikan mencapai Rp203 triliun.