NERACA

Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menempati janjinya dengan mengumumkan paket kebijakan September Jilid II. Kebijakan ini untuk merespons ekonomi yang masih lesu efek dari pelemahan ekonomi global. “Paket kebijakan II yang dikeluarkan oleh pemerintah pada intinya adalah deregulasi dan debirokratisasi,” kata Wakil ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial Rosan P Roeslani seperti dalam keterang yang diterima Neraca, kemarin.

Deregulasi dan debirokratisasi adalah hal yang sangat penting dilakukan karena akan meningkatkan iklim investasi sehingga investasi akan masuk ke Indonesia. Deregulasi dan debirokratisasi juga sangat penting dilaksanakan oleh pemerintah karena hingga saat ini, peringkat kemudahaan berbisnis Indonesia masih sangat rendah (peringkat 114) jika dibandingkan negara-negara tetangga seperti Thailand (peringkat 26), Malaysia (18), Singapura (1), Filipina (95), dan Vietnam (78). “Oleh sebab itu, deregulasi dan debirokratisasi dalam paket kebijakan II yang dikeluarkan oleh pemerintah perlu diapresiasi”, papar Rosan.

Rosan melanjutkan, walaupun deregulasi dan debirokratisasi itu sangat penting, namun dampaknya terhadap ekonomi Indonesia tidak akan terasa dalam waktu dekat. “Dampaknya akan terasa dalam jangka menengah satu sampai dua tahun kedepan. Mengingat dampaknya tidak akan terasa dalam waktu dekat, pemerintah perlu menjangkar espektasi masyarakat yang sudah berharap paket kebijakan ekonomi II akan terasa,” tukasnya.

Rosan menambahkan, menangkap harapan besar masyarakat terhadap implementasi kebijakan ekonomi II penting bagi Pemerintah. Survei Konsumen Bank Indonesia mengindikasikan bahwa tingkat keyakinan terus mengalami kelemahan sepanjang tahun 2015, di bulan agustus penurunan Indeks Kondisi Ekonomi sebesar 2,3 poin dan Indeks Ekspektasi Konsumen sebesar 0,5 poin dari bulan sebelumnya. Hasil survei mengindikasikan bahwa konsumen memperkirakan tekanan kenaikan harga semakin menurun pada September 2015. Penurunan tekanan kenaikan harga diperkirakan terjadi pada seluruh kelompok komoditas, dengan penurunan terbesar terjadi pada kelompok bahan makanan dan kelompok sandang.

Kebijakan pemerintah yang telah di keluarkan belum menyentuh pada persoalan jangka pendek, seperti pelemahan rupiah, terkurasnya cadangan devisa, dan harga saham yang berguguran dengan indeks harga saham gabungan. Walaupun belum dapat dirasakan langusung, tetapi kebijakan pemerintaha tahap II ini sudah langsung menuju pada sejumlah persoalan.

Misalnya, pajak bunga deposito yang saat ini 20 persen akan dipangkas tinggal separuhnya bagi eksportir yang menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) dalam valuta asing selama sebulan di perbankan dalam negeri. Pemotongan akan lebih tinggi lagi, tinggal 7,5 persen, jika ditanam tiga bulan, 2,5 persen untuk periode enam bulan, dan nol persen untuk jangka waktu sembilan bulan atau lebih. 

Sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan paket ekonomi tahap kedua yang disampaikan akan mendapat sambutan yang baik oleh pasar dan berdampak positif. "Apa yang diumumkan kemarin itu cukup positif dampaknya. Jadi memang ternyata yang bisa dicerna dimengerti oleh masyarakat, dunia usaha itu harus sederhana saja, jangan banyak-banyak. Makin banyak, ya makin susah," kata Darmin.