NERACA

Jakarta – Kebakaran hutan yang terjadi pada beberapa bulan terakhir telah menimbulkan banyak kerugian. Maka dari itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) untuk mengasuransikan kebakaran hutan. Atas rencana tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik rencana tersebut.

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II OJK Dumoly F Pardede mengatakan pembentukan konsorsium asuransi diperuntukan membiayai kebakaran lahan yang menimpa beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan. "Kita OJK sampaikan, gagasan itu (pembentukan asuransi kebakaran hutan) kita sambut dengan baik," kata Dumoly di Jakarta, Kamis (1/10).

Nantinya, jelas Dumoly, industri yang bergerak di pertanaman dan perkebunan akan dikenakan pembayaran premi kepada perusahaan asuransi, yang dananya bisa digunakan untuk menanggulangi masalah asap dan kebakaran hutan. "Nanti dana itu bisa dipakai buat menanggulangi asap dan pencegahan. Sekarang ini tidak ada asuransinya. Nantinya kalau klaim soal itu tanya ke Pak Luhut buat bikin asuransi penanggulangan asap (seperti apa)," jelas dia.

Lebih lanjut Dumoly menekankan konsorsium fuel fund tersebut akan menyalurkan dana untuk mencegah terjadinya perluasan kebakaran hutan, termasuk penanggulangan orang yang terkena penyakit akibat kebakaran. "Sekarang daerah tidak punya duit buat menanggulangi. Karena memang tidak ada di APBD dan pemerintah pusat juga tidak ada penanggulangan di APBN karena kejadiannya mendadak," pungkasnya.

Disisi lain, pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah preventif untuk pencegahan dan penanganan asap yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Salah satunya dengan membuat bloking kanal. "Jadi tadi sudah membuat beberapa keputusan yang menurut saya bagus. Salah satunya adalah membuat bloking kanal dan ternyata berhasil. Jadi nantinya akan kita jadikan model di tempat lainnya," kata Menko Polhukam Luhut Panjaitan.

Menurut Luhut, dampak dari bloking kanal itu sangat bagus untuk membantu menyiapkan cadangan air. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai area irigasi pertanian. "Bloking kanal bukannya jadi mengeringkan kanal, tapi juga bisa digunakan untuk menyiram air ketika terjadi kebakaran dan cukup bagus untuk pertanian seperti jagung, kedelai bahkan beras," papar Luhut kepada wartawan.

Selain itu, dalam pembahasan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait bencana asap, telah dirancang juga berbagai pola yang menyangkut pencegahan kebakaran hutan dan lahan. "Seperti penyeragaman sistem laporan baik cuaca maupun hot spot. Kita juga mempersiapkan pesawat di Kalimantan Tengah untuk water bombing," terang Luhut.

Selanjutnya pola-pola tersebut nantinya akan diterapkan juga di wilayah lain yang menjadi area kebakaran hutan dan lahan untuk mengantisipasi asap. Seperti di Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah.

Luhut menambahkan, dia sudah meminta kepada kepala daerah untuk mengalokasikan dana untuk penanggulangan bencana ini. Selain itu dia juga meminta perusahaan agar menyiapkan dana bersama dalam penanggulangan bencana kebakaran. "Kita sudah mempertimbangkan untuk membikin satu paket perusahaan seperti HTI dan kelapa sawit untuk mempunyai satu dana bersama untuk penanggulanangan bencana kebakaran ini karena hal ini sudah berjalan dari tahun ketahun," ujar Luhut.

Luhut sadar kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah di Sumatera serta Kalimantan telah terjadi berkali-kali. Bahkan di tahun 2006 titik kebakaran mencapai 14.000 titik sedangkan tahun ini tercatat lebih sedikit sekitar 7.000 titik. "Mudah-mudahan tahun depan lebih bagus. Tahun ini memang semua titik api menurun tapi asap tetap ada karena hujan belum turun jadi tetap akan dilakukan penggaraman," pungkasnya.