NERACA

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menegaskan pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja untuk menjaga tingkat kesejaheraan dan meminimalisasi adanya konflik dalam hubungan industrial. “Perlindungan sosial merupakan konsep yang luas yang juga mencerminkan perubahan-perubahan ekonomi dan sosial pada tingkat internasional,” kata Hanif di Jakarta, Rabu (30/9).

Saat ini, perlindungan sosial menjadi topik yang menjadi sorotan dalam beberapa forum kerjasama internasional, begitu juga dalam forum atau organisasi negara-negara di kawasan ASEAN. Secara umum, perlindungan sosial meliputi empat hal yakni kesejahteraan sosial, jaring pengaman sosial, asuransi sosial dan intervensi pasar kerja aktif.

Perlindungan sosial juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menstabilkan kondisi sosial dan kinerja ekonomi serta berkontribusi untuk peningkatan daya saing usaha.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Haiyani Rumondang menambahkan dalam konteks jaminan sosial, berdasarkan data-data yang diterbitkan oleh ILO, saat ini hanya 20% dari populasi dunia memiliki cakupan jaminan sosial yang memadai.

Sementara sebagian besar masyarakat menghadapi bahaya di tempat kerja, bahkan sejumlah negara belum menerapkan jaminan pensiun dan asuransi kesehatan yang memadai. "Situasi ini mencerminkan bahwa di negara-negara kurang berkembang, kurang dari 10% pekerja yang dilindungi oleh jaminan sosial. Di negara-negara berpenghasilan menengah, cakupan berkisar antara 20-60% sedangkan di sebagian besar negara-negara industri hampir 100%," paparnya.

Jika belajar dari krisis ekonomi global baru-baru ini, Haiyani mengatakan peran kerjasama tripartit sangat penting dalam menstabilkan dunia usaha. "Dengan kerja sama tripartit, maka pemerintah, pekerja dan pengusaha dapat menjalankan kepentingan bersama dalam penerapan jaminan sosial dan keberlangsungan pengembangan usaha," tambahnya.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 43.085 kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak awal tahun hingga saat ini dan ribuan pekerja lain yang kini dirumahkan juga terancam kena PHK. "Ada sekitar 6.496 pekerja terancam PHK, posisi saat ini dirumahkan," kata Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan Sahat Sinurat.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi disebut sebagai salah satu penyebab PHK, yang jumlah sebenarnya diperkirakan jauh lebih besar dari jumlah yang tercatat. "Angka ini (adalah) angka yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja," tambah Sahat.

PHK terjadi di beberapa sektor yang banyak menyerap tenaga kerja seperti industri garmen, sepatu, elektronik dan pertambangan batu bara. Sahat memaparkan PHK terjadi di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sumatera Utara dan Riau.

Secara terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan buruh dan pekerja menolak formulasi pengupahan yang ada dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan karena dianggap sebagai perpanjangan tangan kapitalisme. Iqbal mengatakan intervensi Bank Dunia dan IMF akan menyebabkan liberalisasi dan kapitalisasi terhadap upah minimum pekerja yang dampaknya akan mengancam jaminan rakyat untuk hidup layak.

Menurut Iqbal, arah formulasi upah dalam RPP Pengupahan yang berdasarkan rumus kenaikan upah minimum = inflasi + (alfa x PDB), dengan alfa berkisar 0,1 hingga 0,6, sudah jelas berdasarkan kepentingan kapitalis yang tidak ingin keuntungannya berkurang.

Pada kesempatan lain, anggota DPR Rieke Diah Pitaloka menilai UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) gagal menyelesaikan permasalahan hubungan industrial secara adil, cepat, tepat dan murah. Hal itu, kata dia, berakibat pada maraknya konflik industrial yang disertai aksi unjuk rasa maupun mogok kerja serta memberangus hak berserikat dan memangkas hak normatif buruh. munib