Memaknai Langkah Diplomasi Indonesia Gabung MSG

 

Oleh: Yosefa Aprilia, Aktif di Kajian Hubungan Internasional untuk Kemandirian Bangsa.

Indonesia akhirnya resmi menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG). Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir, bahwa kenaikan status  Indonesia menjadi salah satu anggota sudah dibahas sejak lama. Pemerintah Indonesia menilai sudah waktunya, setelah tiga tahun sebagai observer, Indonesia menjadi salah satu anggota resmi komunitas regional itu.

MSG merupakan organisasi berlatar budaya Melanesia yang dicetuskan pertama kali pada 17 Juli 1986 saat keempat pimpinan pemerintahan dari Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan Fron Pembebasan Nasional Sosialis Kanak (FLNKS) dari Kaledonia Baru mengadakan pertemuan di Goroka, Papua Nugini. Namun, FLNKS baru benar-benar resmi bergabung pada 1989, disusul oleh Fiji pada 1996.

Ada beberapa alasan Indonesia menaikan status keanggotaannya, yaitu :

  1. Indonesia memiliki 11 juta masyarakatnya yang keturunan Melanesia. Ke-11 juta orang itu tersebar di 5 Provinsi Indonesia, yaitu di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
  2. Tujuan Indonesia menjadi anggota MSG adalah untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi dan budaya. Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi memberikan perhatian serius kepada komunitas wilayah itu.
  3. Pemerintah ingin meningkatkan hubungan baik dengan warga keturunan Melanesia lain, khususnya yang menjadi anggota kelompok kawasan itu. Karena Indonesia juga ingin mengembangkan diri meningkatkan kerja sama di kawasan Pasifik untuk memajukan kawasan Timur Indonesia.
  4. Pemerintah berpandangan bahwa Kawasan Pasifik merupakan salah satu kawasan yang cukup penting. Berbagai program dan kerja sama pun sudah dirancang. Salah satunya adalah kegiatan festival budaya Melanesian yang akan dilaksanakan bulan Oktober di Nusa Tenggara Timur.

Kejelasan tentang penerimaan Indonesia sebagai anggota MSG ini pun dipertegas oleh Perdana Menteri Papua Nugini Peter O’Neill yang menyatakan bahwa Indonesia diterima menjadi anggota Melanesia Spearhead Group (MSG). MSG adalah organisasi negara-negara kawasan Pasifik. Dalam KTT MSG yang berlangsung di Honiara di Kepulauan Solomon. O’Neill juga menyatakan bahwa Indonesia akan diwakili oleh lima gubernur.

Keterlibatan Indonesia menjadi anggota MSG ini tentu merupakan hal yang baik. Keuntungan ini terutama pada kerja sama dibidang ekonomi mengingat nilai perdagangan Indonesia dengan negara-negara MSG sampai saat ini cukup besar, yaitu US$260 juta. Artinya bahwa keterlibatan Indonesia menjadi anggota MSG dapat membantu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di negara-negara pasifik.

Selain itu, keberadaan Indonesia sebagai anggota MSG ini juga akan mengutungkan dalam membangun hubungan diplomasi, terutama terkait isu OPM. Pemerintah akan lebih mudah memberikan pemahaman bahwa Indonesia sangat peduli dengan masyarakat Melanesia, terutama yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pemahaman ini tentu dilakukan dalam bentuk pembentukan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraaan masyarakat.

Kita pun telah menyadari bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia di Papua dalam keadaan baik-baik saja, masyarakat menjalankan aktivitasnya secara normal dan kondusif. Roda pemerintahan dan intervensi kebijakan yang dilakukan pemerintah pun berjalan lancar. Sehingga ketika ada aksi masyarakat yang mengatasnamakan rakyat Papua ingin merdeka tentu perlu dipertanyakan, apakah benar itu sesuai dengan keinginan masyarakat disana.

Apabila memperhatikan kondisi Papua dewasa ini maka dapat diartikan bahwa aktivitas OPM selama ini hanyalah tindakan-tindakan oknum tertentu yang mengambil keuntungan pribadi, yaitu menguasai SDA di Papua. Bukan benar-benar terlahir dari harapan dan keinginan masyarakat di Papua.

Untuk itu, tergabungnya Indonesia sebagai anggota MSG diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat di dunia terutama rakyat Melanesian bahwa Indonsia masih sangat mampu mengelola konflik rumah tangganya sendiri.

BERITA TERKAIT

Pertahankan Sinergitas dan Situasi Kondusif Jelang Putusan Sidang MK

  Oleh: Kalista Luthfi Hawa, Mahasiswa Fakultas Hukum PTS   Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menarik perhatian publik menjelang putusan…

Pemerintah Bangun IKN dengan Berdayakan Masyarakat Lokal

  Oleh: Saidi Muhammad, Pengamat Sosial dan Budaya   Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur bukan hanya tentang…

Ekonomi Mudik 2024: Perputaran Dana Besar Namun Minim Layanan Publik

    Oleh: Achmad Nur Hidayat MPP, Ekonom UPN Veteran Jakarta   Pergerakan ekonomi dalam Mudik 2024 melibatkan dana besar…

BERITA LAINNYA DI Opini

Pertahankan Sinergitas dan Situasi Kondusif Jelang Putusan Sidang MK

  Oleh: Kalista Luthfi Hawa, Mahasiswa Fakultas Hukum PTS   Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menarik perhatian publik menjelang putusan…

Pemerintah Bangun IKN dengan Berdayakan Masyarakat Lokal

  Oleh: Saidi Muhammad, Pengamat Sosial dan Budaya   Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur bukan hanya tentang…

Ekonomi Mudik 2024: Perputaran Dana Besar Namun Minim Layanan Publik

    Oleh: Achmad Nur Hidayat MPP, Ekonom UPN Veteran Jakarta   Pergerakan ekonomi dalam Mudik 2024 melibatkan dana besar…