Transparansi Informasi Haji

 

Ibadah haji tahun ini diwarnai insiden memilukan. Belum lama peristiwa crane jatuh di Masjidilharam, pekan lalu kejadian maut terulang kembali terjadi saat jutaan jamaah akan melempar jumrah di Jamarat, Mina, Mekkah. 

Korbannya sangat banyak. Bila saat kejadian crane roboh di Masjidilharam jumlah korban meninggal tercatat 107 orang, termasuk 11 jamaah haji Indonesia,  dan ratusan lainnya terluka parah. Pada peristiwa di Mina ini jauh lebih banyak dimana 800 jamaah tewas dan ratusan lainnya terluka. Para korban yang meninggal dan terluka parah, akibat saling desak dan terinjak--injak ribuan jamaah lainnya. 

Tragedi tersebut sungguh menyesakkan hati kita semua. Kita sangat sedih dan berduka atas meninggalnya ratusan jamaah, termasuk 3 jamaah Indonesia yang sedang menunaikan ibadah haji tersebut. Tentu kita ikhlas dan mendoakan para korban mati syahid dan yang terluka segera sembuh. Namun, di sisi lain, insiden tewasnya ratusan jamaah di Mina ini patut mendapat perhatian khusus. 

Paling tidak Pemerintah Arab Saudi harus benar-benar menjadikan tragedi memilukan ini sebagai bahan renungan yang mendalam. Karena peristiwa berdesak-desakan yang mengakibatkan banyak jatuh korban jiwa bukan yang pertama kali. Pada 1990, peristiwa maut serupa terjadi di Terowongan Mina Al- Muaisim menewaskan lebih dari 1.426 jamaah haji dari berbagai negara. 

Jelas, ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah pelaksanaan haji. Pelajaran insiden Mina, termasuk jatuhnya crane di Masjidiharam, harusnya menjadi catatan penting Pemerintah Arab Saudi untuk mengelola manajemen haji ini lebih baik lagi dan profesional. Meski Pemerintah Saudi mengklaim telah meningkatkan berbagai pelayanan dalam mengelola haji, fakta di lapangan ternyata berbicara lain. 

Tidak hanya itu. Ketika musibah terjadi terlihat penanganan yang dilakukan otoritas Arab Saudi belum maksimal. Transparansi informasi khususnya jumlah korban yang meninggal dan luka-luka terlihat simpang siur. Ketertutupan pihak otoritas Arab Saudi tentunya akan memperburuk situasi, meluaskan dugaan negatif, sekaligus memperpanjang polemik.

Bagaimana pemerintah Arab Saudi merespon kejadian yang menewaskan sekitar 800 jamaah itu belum terlihat sempurna. Ada kesan selain lamban, pemerintah Saudi juga sangat tertutup dalam kasus ini. Jangankan soal penyebab musibah, detil jumlah dan negara asal korban meninggal ataupun luka dalam peristiwa memilukan itu pun sampai kemarin tak kunjung diumumkan secara resmi. Padahal, lazimnya setelah 8 jam pascakejadian, informasi tentang asal negara korban harusnya sudah bisa diketahui dengan pasti..

Bayangkan, banyak keluarga jamaah di Indonesia menerima informasi pertama saudaranya meninggal atau dirawat di RS berasal dari kerabat dekat atau perusahaan travel, sementara informasi resmi dari petugas PPIH maupun Kemenag belum ada. Ini disebabkan oleh ketertutupan informasi pihak Saudi terhadap petugas resmi dari Indonesia.  

Jadi, pelaksanaan haji tahun ini benar-benar menjadi pelajaran buruk bagi Pemerintah Saudi. Hampir seribu nyawa jamaah haji tahun ini melayang akibat ketidakprofesionalan pengelolaan haji. Pemerintah Saudi wajib minta maaf atas insiden ini. Jangan malah menyalahkan para jamaah yang dinilainya tidak disiplin dan tidak mengikuti instruksi. Semoga!

BERITA TERKAIT

Kejar Pajak Tambang !

    Usaha menaikkan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti dari perusahaan tambang batubara merupakan sebuah tekad…

Pemerintah Berutang 2 Tahun?

  Wajar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kaget saat mendengar kabar bahwa Kementerian Perdagangan belum…

Hilirisasi Strategis bagi Ekonomi

Menyimak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh sebesar 5,4 persen ditopang oleh sektor manufaktur yang mampu tumbuh sebesar 4,9…

BERITA LAINNYA DI Editorial

Kejar Pajak Tambang !

    Usaha menaikkan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti dari perusahaan tambang batubara merupakan sebuah tekad…

Pemerintah Berutang 2 Tahun?

  Wajar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kaget saat mendengar kabar bahwa Kementerian Perdagangan belum…

Hilirisasi Strategis bagi Ekonomi

Menyimak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh sebesar 5,4 persen ditopang oleh sektor manufaktur yang mampu tumbuh sebesar 4,9…