Mewujudkan Program Sejuta Rumah - Pengembang Berharap Asa Dari Skema Bank Tanah

NERACA

Jakarta – Besarnya pertumbuhan populasi masyarakat di Indonesia makin memicu kebutuhan rumah tiap tahunnya terus meningkat, kondisi ini tidak sebanding dengan ketersedian atau pasokan rumah yang ada. Akibatnya, angka kekurangan pasokan (backlog) perumahan saat ini diperkirakan mencapai 13,6 juta lebih unit rumah yang masih harus dipenuhi oleh pemerintah. Maka atas dasar itulah, pemerintah mengeluarkan gagasan besar berupa pembangunan sejuta rumah yang diharapkan mampu mengurangi gap antara kebutuhan dan ketersedian rumah.

Dibalik gagasan besar tersebut, banyak pelaku properti menilai skeptis bila target tersebut bisa tercapai lantaran terus membengkaknya harga tanah, apalagi di pulau Jawa sehingga menyulitkan bagi pengembang untuk menemukan angka keekonomiannya. Presiden Direktur Binakarya, Budianto Halim mengatakan, program sejuta rumah akan sulit tercapai karena harga tanah di pulau Jawa sudah terlalu mahal.

Dia menuturkan, pada dasarnya program tersebut akan menguntungkan para pemilik hunian, karena adanya insentif berupa bunga kredit rendah sebesar 5% dan uang muka Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang hanya 1%. Namun demikian, jelas dia, program tersebut relatif tidak berpihak kepada pengembang. "Jika harga jual rumah untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) Rp125 juta/unit, maka akan sulit bagi pengembang untuk menemukan angka keekonomiannya," papar Budianto.

Berdasarkan kalkulasi menurutnya, harga jual hunian Rp125 juta/unit, maka akan sulit bagi pengembang untuk mendapatkan tanah di pulau Jawa seharga Rp1 juta per meter persegi. Apalagi pemerintah telah melarang lahan pertanian, seperti sawah diubah peruntukannya menjadi perumahan. Hal senada juga disampaikan ekonom BTN, Agustinus Prasetyantoko. Dirinya menilai, target pembangunan satu juta rumah per tahun akan sulit tercapai jika tidak ada upaya optimal dalam penyediaan lahan. Diakuinya,  kondisi di lapangan dalam pembangunan rumah memang kompleks, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah pusat perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah tingkat II di kabupaten atau kotamadya soal ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan.

Pemerintah, kata Prasetyantoko, perlu membuat regulasi terkait penyediaan lahan. Misalnya, soal kepemilikan lahan/hak guna yang dibeli pemerintah. Pemerintah juga perlu memberikan insentif-insentif kepada pengembang perumahan, serta subsidi harga rumah dan bunga KPR. Bagi Ali Tranghanda, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, sebesar apapun dana yang disediakan tidak akan berjalan bila masalah tanah belum terselesaikan.

Menurut Ali, saat ini pihak pengembang swasta kesulitan mencari tanah murah untuk dibangun rumah yang sesuai dengan standar harga pemerintah yang disubsidi oleh pemerintah. Untuk itu, Ali Tranghanda bilang, pihak swasta jangan dibiarkan sendiri tanpa ada bantuan dari pemerintah dan tanpa arahan yang jelas dari pemerintah. “Pemerintah harus segera sadar bahwa pembangunan 'public housing' harus dengan intervensi dan proteksi dari pemerintah termasuk dalam mengendalikan harga tanah. Bila aspek harga tanah diserahkan pada mekanisme pasar, maka itu bukanlah 'public housing' karena harga akan terus naik mengikuti hukum ekonomi," tandasnya.

Ketersediaan Lahan

Dirinyapun menegaskan, ketersediaan lahan yang digunakan untuk membuat perumahan bagi MBR lebih krusial untuk diperhatikan daripada hanya mengurus persoalan pembiayaan perumahan. Menurut Ali akan menjadi persoalan bila terdapat permintaan besar terhadap perumahan dengan pembiayaan yang mumpuni bagi semua kalangan termasuk MBR, namun ternyata tidak ada tanah yang layak untuk dibangun perumahan sederhana karena harga tanah sudah terlalu tinggi.

Untuk itu, menurut Ali, pemerintah harus segera menyiapkan skema bank tanah yang merupakan tanah-tanah milik pemerintah yang dapat dikendalikan langsung sehingga tidak ikut mekanisme pasar. Selain itu, ia juga mendesak pemerintah juga harus dapat menyiapkan bantuan insentif yang memadai untuk pengembang dalam hal pembangunan infrastruktur. "Jangan sampai program sejuta rumah yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo hanya bertahan untuk jangka pendek," kata dia.

Ketua Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Selatan, Arief Mone mendukung pentingnya keberadaan bank tanah guna mewujudkan program mulia sejuta rumah. Tingginya harga lahan ini, lanjut Arief, menjadi salah satu kendala terbesar dalam pembangunan perumahan rakyat. "Ini yang jadi kendala. Akhirnya teman-teman pengembang, siapa yang kuat, itu yang bisa membebaskan lahan, lalu membangun pada tahun berikutnya," kata Arief.

Dengan hadirnya Bank Tanah, kata dia, kenaikan harga lahan dapat dikendalikan pemerintah, apalagi penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat merupakan salah satu tugas pemerintah. Ya, persoalan melambungnya harga tanah juga menjadi rekomendasi REI kepada pemerintah. Ketua Umum DPP REI, Eddy Hussy mengakui, banyak permasalah yang cukup kompleks di lapangan dalam program sejuta rumah, selain harga tanah seperti, regulasi dan birokrasi, suku bunga yang tinggi dan keringan pajak.

Merespon hal tersebut, Menteri Pekerjaan Rumah dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono berjanji, memangkas beberapa perizinan yang selama ini menghambat pembangunan perumahan bagi MBR. Disebutkan, saat ini ada 28 perizinan yang harus dilalui para pelaku usaha dan pengembang untuk merealisasikan pembangunan perumahan."Sesuai arahan Presiden Jokowi, yang ingin menyederhanakan perizinan di segala sektor, termasuk perumahan rakyat, kita akan memotong perizinan demi mempercepat pembangunan perumahan Indonesia," ungkapnya.

Begitu banyaknya tantangannya program sejuta rumah, tentunya membutuhkan dukungan serius dari stakeholder terutama pemerintah daerah, pengembang, dan lembaga keuangan. Oleh karena itu, pentingnya bersinergi berbagai pihak dan kerja tim merukapan kunci utama dibalik kesuksesan merealisasikan program sejuta rumah.

BERITA TERKAIT

NRE dan VKTR Sepakat Kembangkan e-MaaS di Indonesia

NERACA Jakarta – Pertamina New & Renewable Energy ("Pertamina NRE"), subholding PT Pertamina (Persero) yang fokus pada pengembangan energi bersih, dan…

Produksi PHE ONWJ Dioptimalkan

NERACA Cirebon – Tim dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan peninjauan proyek Offshore PT Pertamina Hulu Energi…

Investasi dan Ekspor Industri Mamin Semakin Lezat

NERACA Jakarta – Industri makanan dan minuman (mamin) merupakan salah satu sektor strategis dan memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan…

BERITA LAINNYA DI Industri

NRE dan VKTR Sepakat Kembangkan e-MaaS di Indonesia

NERACA Jakarta – Pertamina New & Renewable Energy ("Pertamina NRE"), subholding PT Pertamina (Persero) yang fokus pada pengembangan energi bersih, dan…

Produksi PHE ONWJ Dioptimalkan

NERACA Cirebon – Tim dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan peninjauan proyek Offshore PT Pertamina Hulu Energi…

Investasi dan Ekspor Industri Mamin Semakin Lezat

NERACA Jakarta – Industri makanan dan minuman (mamin) merupakan salah satu sektor strategis dan memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan…