Masih Deadlock, RUU OJK Terancam Gagal

Jumat, 07/10/2011

Jakarta - Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (RUU OJK) masih dalam pembahasan, bahkan dalam pembahasan terakhir masih deadlock. Padahal, saat ini sudah tahap finalisasi. Tapi belum ada kesepakatan antara DPR dan Pemerintah mengenai pembentukan Dewan Komisioner sebagai pimpinan OJK.

Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar sekaligus Anggota Pansus OJK Harry Azhar Azis mengatakan bahwa masih deadlock di dewan komisioner. "Kita masih terus membahas ini, sampai ada titik temu. Pemerintah masih dalam posisi 2-7. Padahal itu bisa dianggap melanggar independensi," kata Harry, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ditanya apakah ada keseriusan dari pemerintah sendiri untuk segera mengesahkan RUU OJK tersebut, Harry menilai dari pernyataan-pernyataan menteri keuangan selalu memberikan prioritas kepada terbentuknya OJK yang kemudian JPSK.

"Tapi dilihat dari perdebatan di dalamnya seperti ada keengganan dan tidak berubah pemerintahnya," tandasnya seraya menyatakan bahwa DPR akan segera mendesak, agar akhir Oktober ini harus sudah selesai, jika tidak selesai maka ada dua kemungkinan, ditolak atau ada persetujuan paripurna lagi apakah bisa diperpanjang, jika tidak maka akan dibahas pada DPR periode berikutnya.

Ketua Umum FRI Bagus Satriyanto malah mengusulkan agar RUU OJK ini ditunda, karena dilihat dari perdebatannya jadi urusan politik. Harus diteliti dulu, apakah perlindungan uang dimasyarakat bawah dengan yang diatas, belum nyambung. "Perlindungan terhadap dana masyarakat masih belum jelas, padahal uang masyarakat ngumpulnya di BI," kata Bagus.

Bagus menambahkan, sebaiknya jika pemerintah serius lebih baik untuk diperkuat lembaga-lembaga keuangan yang ada seperti Bapepam. Masih kata Bagus ada dua hal yang penting di OJK itu, pertama pembiayaan OJK dari mana, dari APBN atau lembaga-lembaga kedua, komposisi komisasirnya, dari pemerintah berapa. "Pending aja dulu, toh saat ini ada OJK-OJK an, ada Bapepam, ada lembaga keuangan non-bank kok. Kuatkan itu aja dulu," tukasnya.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan telah menyepakati satu dari tiga permasalahan yang ada dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menjelaskan, permasalahan tersebut terkait dengan pembagian kerja dari anggota dewan. "Sekarang ini kan misalkan pembidangan, berapa komisaris eksekutif, berapa komisaris biasa sudah disepakati," ujar Agus saat ditemui seusai rapat dengan komisi XI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10).

Lebih lanjut dijelaskannya, untuk dua permasalahan yang belum selesai dan masih digodok di DPR adalah tata cara pemilihan dewan komisioner. Yang saat ini, menurut Agus, pihaknya sedang melakukan konsolidasi di pemerintah dan akan konsultasi dengan presiden terkait dewan komisioner. "Yang kita ingin finalkan adalah jumlahnya berapa, punya kewenangan apa tidak, dan bagaimana cara pemilihannya," urainya.

Kemudian masalah selanjutnya yang masih dibicarakan terkait koordinasi dengan pihak Bank Indonesia (BI). Di mana pihaknya akan mengundang BI untuk mendapat masukan. "Hari kamis kita akan ketemu lagi," imbuhnya.