Bila Tak Berbadan Hukum Timbulkan Keresahan - Lembaga Keuangan Mikro

Jakarta - Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo menilai, banyaknya lembaga keuangan non formal yang belum berbadan hukum alias Lembaga keuangan Mikro (LKM) dapat menimbulkan keresahan. "Kegiatan usahanya menyerupai bank. Menghimpun keuangan dari masyarakat. Tapi jika dibiarkan tanpa payung hukum yang jelas bisa bergejolak di masyarakat," ungkap Agus dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UKM dan Menteri Hukum dan HAM mengenai RUU tentang LKM, di Jakarta, Kamis.

Menurut Menkeu, LKM juga jadi agenda yang dibahas di tingkat dunia. "Jangan sampai dana nasabah dilarikan oleh LKM nakal. Masalah LKM juga sudah menjadi catatan di tingkat global khususnya di G20. Banyak negara yang mendorong Indonesia untuk bisa mengurus LKM dengan baik," imbuhnya.

Menurut Agus, lembaga keuangan non formal yang selanjutnya dikenal dengan Lembaga keuangan mikro, telah tumbuh dan berkembang hampir diseluruh Indonesia. "Keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah," katanya.

Adapun lembaga keuangan non formal seperti bank desa, lumbung desa, bank pegawai, lembaga perkreditan desa, badan kredit desa, badan kredit usaha kecil, bank karya produksi, atau lembaga lain yang sebagian besar tidak dapat dapat memenuhi persayaratan bank perkreditan rakyat (BPR).

Sehingga, Agus mengungkapkan perlu adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) LKM. "Pemerintah menyetujui RUU LKM untuk dibahas. Dan diberi waktu yang cukup untuk menyelesaikan daftar Investasi Masalah (DIM)," tandas dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aryo Bimo memaparkan ada beberapa pertimbangan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Keuangan Mikro. Pertama, LKM harus punya bentuk hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, LKM harus memiliki izin usaha yang jelas. Selain itu, lembaga atau instansi pemerintah pemberi kuasa, harus membina dan mengawasi LKM agar dapat tumbuh sehat.

LKM juga dikatakan tidak boleh memiliki cabang perusahaan, selain usaha jasa keuangan. Tujuannya, agar bisa lebih fokus di masyarakat pedesaan. "Tidak boleh menyerupai sistem usaha di lembaga perbankan, agar dapat berdiri dan berkembang dengan karakteristik sendiri, sebab bukan bank perkreditan rakyat," kata Aryo.

Lebih jauh Aryo mengungkapkan, sistem pendampingan untuk masyarakat agar juga diperlukan, agar dapat meningkatkan usaha. Terakhir, kepastian jumah aset usaha LKM yang dianggap penting untuk menjelaskan diantara lembaga keuangan yang ada saat ini. "Perlu adanya kepastian mengenai batasan jumlah dana simpanan, yang dapat dihimpun dari masyarakat dan yang terakhir adalah perlu ada kepastan area wilayah LKM, yaitu hanya jasa keuangan yang berskala mikro dan kecil," tandas Aryo.

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BTN akan Bentuk Aset Manajemen Unit

    NERACA   Jakarta - Bank Tabungan Negara (BTN) berencana akan membentuk Aset Manajemen Unit (AMU) tahun 2020 untuk…

Modalku Raih Pendanaan Debt Funding

    NERACA   Jakarta - Modalku sebagai platform peer-to-peer (P2P) lending di Indonesia meraih pendanaan baru berupa debt funding…

SMF Yakin Target Pembiayaan Tercapai Meski Kredit Bank Melambat

      NERACA   Jakarta - BUMN pembiayaan sekunder perumahan PT Sarana Multigriya Finansial/SMF (Persero) meyakini target penyaluran pembiayaan…