NERACA

Jakarta---Pemerintah didesak segera mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur di Indonesia guna meningkatkan daya saing ekonomi sebagai antisipasi krisis ekonomi Amerika Serikat dan Eropa. "Krisis AS dan Eropa dalam jangka pendek belum berpengaruh besar bagi Indonesia, namun jika pemerintah tidak membenahi masalah infrastruktur bukan tidak mungkin nilai ekspor yang belakangan cukup bagus akan menurun," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi kepada wartawan di Jakarta, Kamis,6/10

Menurut Sofyan, penyelesaian pembangunan infrastruktur harus secara menyeluruh mulai dari pelabuhan, jalan raya, jalan propinsi merupakan tulang punggung industri nasional. "Buruknya infrastruktur menimbulkan ekonomi biaya tinggi akan terus memukul industri nasional, karena barang dan jasa yang dihasilkan tidak memiliki daya saing terhadap barang impor," tambahnya

Lebih jauh Ketua Dewan Pembina KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Ekonomi Daerah) menjelaskan, tanda-tanda krisis ekonomi sudah mulai berdampak pada ekonomi nasional seperti yang tercermin dari merosotnya indeks harga saham.  "Ini bisa menyurutkan investor ke dalam negeri. Harga komoditi ekspor saat ini juga mulai menurun karena permintaan pasar dari AS dan Eropa mengalami perlambatan," ujarnya.

Dalam situasi seperti sekarang ini di mana sebagian besar negara yang memiliki tujuan ekspor yang sama yaitu pasar AS dan Eropa, berlomba memproduksi barang dengan harga murah demi mempertahankan ekspornya. "Merosotnya permintaan pasar dari kedua wilayah itu (AS dan Eropa) memicu eksportir untuk mencari pasar-pasar baru. Indonesia merupakan pasar besar tentu menjadi sasaran empuk, terutama barang-barang impor asal China dan Vietnam," ungkapnya

Dikatakan Sofyan, target pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti pada tahun 2011 yang diproyeksikan pada level 6,4% lebih didorong tingginya konsumsi dalam negeri, selebihnya adalah kontribusi hasil ekspor dan investasi.

Pemerintah, kata Sofjan, sesungguhnya sudah mengetahui apa yang harus dilakukan karena krisis ekonomi global maupun krisis regional telah berulangkali terjadi, namun upaya menyelesaikan berbagai program yang sudah direncanakan selalu tidak memberi hasil maksimal.

Masalah pembebasan lahan misalnya, menjadi kendala klasik yang dari tahun ke tahun tidak bisa diatasi. "Pemerintah hanya berjanji membangun infrastruktur namun selalu tidak berani mengambil keputusan yang radikal. UU Pertanahan saja belum selesai bagaimana mungkin mampu menyelesaikan masalah," ujarnya.

Pembangunan infrastruktur butuh waktu panjang, anggaran yang besar termasuk komitmen semua pihak karena dapat menjamin distribusi dan penggunaan seluruh sumber daya energi nasional. "Kalau infrastrukturnya hanya berjalan di tempat bagaimana mungkin investor bersedia menanamkan modalnya lebih besar jika ketersediaan energi seperti gas, listrik dan batubara belum sepenuhnya terjamin," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan mengatakan realisasi investasi di luar Pulau Jawa telah meningkat menjadi 49%n hingga semester I-2011, dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya 33%. "Ini menunjukkan tren kenaikan dan pemerataan investasi baik di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa," ungkapnya

Menurut Gita, dari total investasi sebesar Rp133 triliun pada tahun 2009 sebanyak 55% dikuasai PMDN, di mana sebanyak 18 persen investasinya berada di luar Pulau Jawa. Lalu pada 2010 total investasinya sebesar Rp208,5 triliun di mana PMA sebesar 71% dan PMDN sebanyak 29% disertai dengan investasi diluar Pulau Jawa sebesar 33%. **cahyo