Beras Impor Tak Perlu Masuk ke Jabar

Pemerintah menurut informasi yang dihimpun dalam Bulan Oktober 2011 ini berencana untuk mengimpor beras. Kendati rencana tersebut akan direalisasikan, beras impor4 sebaiknya tak perlu masuk ke Jabar, ungkap Anggota Komisi B DPRD Jabar, Selly Andriana Gantina dalam keterangannya kepada Neraca (6/10).

Selly, dalam keterangannya mengungkapkan beras impor tak perlu masuk ke Jabar karena sampai saat ini produksi beras asal Jabar masih tetap surplus bahkan untuk tahun ini saja, Jabar merupakan salah satu Provinsi yang memberikan kontribusi pada produksi beras sebesar 18%.

Jika beras impor masuk ke Jabar, dengan kondisi beras yang masih surplus dikhawatirkan dapat mengganggu produksi beras Jabar. Bisa saja dengan impor beras dapat menurunkan harga beras asal Jabar sehingga menurunkan pendapatan para petani.

Kondisi produksi beras Jabar yang surplus yang masih bisa memberikan kontribusi pada kebutuhan beras di tingkat nasional, berimplikasi produksi beras asal Jabar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan suplai beras raskin, disamping untuk mencukupi kebutuhan beras secara umum.

BERITA TERKAIT

Pengamat Ekonomi: Harga Avtur Berbeda, Konsekuensi Negara Kepulauan

Jakarta-Pengamat ekonomi Drajad Wibowo menilai wajar saat ini harga avtur berbeda di berbagai wilayah di Tanah Air, karena hal itu…

Komisi IV DPR Desak Pemerintah Lakukan Pemulihan Lingkungan dengan RHL

Komisi IV DPR Desak Pemerintah Lakukan Pemulihan Lingkungan dengan RHL   NERACA Jakarta - Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja…

LPDB KUMKM Siap Dukung Pengembangan Usaha Primkopti Harum

LPDB KUMKM Siap Dukung Pengembangan Usaha Primkopti Harum NERACA Kendal - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM Braman…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Hunian Milenial Lengkap dan Terjangkau di Bogor

Jakarta-Sebuah apartemen hunian milenial lengkap dengan pelayanan Smart Living yang disediakan Suwardana Park hadir di perhelatan properti terbesar nasional, Indonesia…

Pengamat Ekonomi: Harga Avtur Berbeda, Konsekuensi Negara Kepulauan

Jakarta-Pengamat ekonomi Drajad Wibowo menilai wajar saat ini harga avtur berbeda di berbagai wilayah di Tanah Air, karena hal itu…

Komisi IV DPR Desak Pemerintah Lakukan Pemulihan Lingkungan dengan RHL

Komisi IV DPR Desak Pemerintah Lakukan Pemulihan Lingkungan dengan RHL   NERACA Jakarta - Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja…