Pemprov Jabar Rencana Terbitkan Obligasi Daerah

NERACA

Bnadung - Untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan di Jawa Barat khususnya tentang masih banyaknya rencana pembangunan strategis yang memerlukan dana yang cukup besar, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berencana menerbitkan obligasi daerah.

“Kendati waktu pelaksanaannya belum bisa dipastikan kapan obligasi daerah dapat diterbitkan, sejumlah rencana pembangunan proyek-proyek strategis akan diinventarisir,” ungkap Asisten Perekonomian Wawan Ridwan dalam keterangannya kepada Neraca (5/10).

Wawan, lebih lanjut memaparkan untuk kepentingan penerbitan obligasi proyek-proyek yang akan diinventarisir adalah proyek-proyek yang dalam hitungan waktu ke depan dapat menghasilkan pendapatan. Di antaranya proyek-proyek pembangunan jalan tol.

Jika inventarisir proyek strategis sudah selesai diinventarisir, untuk menerbitkan obligasi daerah terlebih dahulu akan diawali dengan adanya penetapan persetujuan Gubernur dan DPRD Jabar .

Sementara itu, dalam keterangannya secara terpisah Karo Administrasi Perekonomian, Taufik BS memaparkan, obligasi daerah merupakan kebijakan dengan tujuan mencari alternatif sumber biaya untuk mendanai rencana proyek-proyek pembangunan.

Sejalan dengan aturan yang mengatur perihal obligasi, maka proyek yang bisa didanai melalui obligasi daerah adalah proyek-proyek yang dalam hitungan waktu ke depan dapat menghasilkan pendapatan karena pendapatan yang dihasilkan dari proyek tersebut selanjutnya akan digunakan untuk membayar obligasi.

Berbagai proyek strategis yang diprediksi dalam hitungan waktu ke depan dapat menghasilkan pendapatan selain proyek pembangunan infrastruktur jalan tol, proyek air bersih dan energi juga berpeluang menghasilkan pendapatan. Sebagai contoh untuk proyek PLTMH saja untuk ukuran 1 MW dapat menghasilkan pendapatan sebesar Rp.15 miliar.

Taufik, menambahkan di Pemprov. Jabar rencana obligasi daerah masih dalam tahapan pengkajian. Dalam proses pengkajian yang dijaring salah satunya melalui seminar yang berlangsung pada awal Oktober 2011 berupaya menjaring masukan dari beberapa instansi di antaranya Bapepam dan Kementerian Keuangan. Dalam seminar tersebut, juga dijaring aspirasi dari kalangan dunia usaha.

Selanjutnya, dalam tahapan persiapan, khususnya untuk mengantisipasi resiko yang ditimbulkan akibat diterbitkannya obligasi daerah, Pemprov. Jabar juga akan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan, Bapepam dan Pasar Modal.

Dalam rangka pembentukkannya, obligasi daerah terlebih dahulu harus dilakukan Feasibility Studi. Prosesnya harus dilakukan oleh lembaga yang sudah terakreditasi di Bapepam. Dalam rangka mewujudkan rencana penerbitan obligasi daerah, dalam waktu dekat akan dibentuk tim.

BERITA TERKAIT

Kemendagri Dorong Penegakkan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN Pelaku Korupsi

  NERACA   Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga kini terus mendorong Penegakkan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN…

Dorong Keterbukaan Informasi - First Media Suport Program Jabar Open Data

NERACA Jakarta – Perluas layanan dan juga mendukung keterbukaan informasi publik, PT Link Net Tbk dengan merek First Media yang…

Angka Kemiskinan di Jabar Turun Sebanyak 140,2 Ribu Jiwa

Angka Kemiskinan di Jabar Turun Sebanyak 140,2 Ribu Jiwa NERACA Bandung - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat (Jabar)…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Milad Seabad, TK ABA Gelar Berbagai Kegiatan

Milad Seabad, TK ABA Gelar Berbagai Kegiatan  NERACA Jakarta - Di usianya yang kini mencapai Satu Abad (1919 – 2019),…

BRG Libatkan Tokoh Agama Edukasi Petani Sumsel

BRG Libatkan Tokoh Agama Edukasi Petani Sumsel   NERACA Palembang - Badan Restorasi Gambut (BRG) melibatkan tokoh agama Islam untuk mengedukasi…

Diskominfo Kota Sukabumi Giatkan Program DBHCHT

Diskominfo Kota Sukabumi Giatkan Program DBHCHT   NERACA Sukabumi - Bersama dengan tiga Dinas lainya, yakni Diskopdagrin, Dinas Kesehatan, dan Disnakertrans.…