AA Tersangka APBN P Gate Harus Diberi Sanksi PNS

NERACA

Sukabumi - Semenjak dikabarkan jarang masuk kantor, AA yang dilaporkan ke Polres Palabuhanratu oleh Pepen dengan tuduhan melakuan penipuan bermodus proyek APBN-P, mendapat sorotan dari Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Sukabumi Drs. H. Endang Djakatela.

Menurut pria yang akrab disapa Ejak ini, PNS wajib melaksanakan tugasnya. Apalagi seorang pendidik yang merupakan pengayom baik terhadap rekan sejawatnya maupun terhadap anak siswa, “ Harus ada tindakan tegas dari atasannya atau dari Pemda tempat ia bekerja. Kalau dibiarkan akan timbul kecemburuan bagi PNS lainnya” tegas mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi ini.

Secara umum lanjut dia, PNS terikat akan aturan dan peraturan yang tertuang pada UU no 53 tentang Disiplin PNS, “ Menurut saya, pimpinannya seyogyanya menurunkan tim guna mencek kebenaran atas alpanya seorang Kasek di Sekolah” tandas dia.

Apabila tidak masuk kerja, tambah dia, bisa merusak program sekolah yang selama ini telah ditetapkan. Juga mempengaruhi swistem kerja di sekolah, “ Perlu diketahui, Kasek itu adalah manager. Dia dibutuhkan untuk mengelola sekolah. Apalagi sebentar lagi mau ujian, serta implentasi proyek Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS). Sangat membutuhkan Kasek” papar dia.

Endang menyebutkan, Sekda sudah selayaknya meminta Inspektorat melakukan peninjauan terhadap sekolah yang dipimpin AA, “ Saya kira Sekda sudah selayaknya meminta Inspektorat turun guna mengecek kebenaran AA jarang masuk kantor. Soal sanksi, kita serahkan keapada atasannya” terang dia seraya mengatakan hingga saat ini AA masih tercatat sebagai anggota PGRI,

Namun yang bersangkutan, lanjut dia, belum pernah meminta bantuan kepada PGRI terkait masalah yang dialaminya. Tetapi apabila nanti dia meminta bantuan khususnya bantuan hukum, maka PGRI akan menyediakannya, ungkap pria yang juga menjabat sebagai Ketua PMI Kabupaten Sukabumi.

Sementara, penasehat hokum Pepen, Benyamin Sembiring, ketika dikonfirmasi melalui telefon selulernya menyatakan, hingga kini pihaknya belum dimintai keterangan oleh penyidik soal dugaan penipuan proyek APBN-P yang dilakukan oleh AA. “ Hingga saat ini belum ada laporan. Mungkin menunggu terlapor tertangkap dulu,” terang Benyamin Sembiring.

BERITA TERKAIT

Pakar: Harus Ada Politik Hukum Yang Lebih Menggigit

Pakar: Harus Ada Politik Hukum Yang Lebih Menggigit NERACA Purwokerto - Dalam penanganan kasus korupsi ke depan harus ada politik…

Mantan Ketua MK - Masyarakat Harus Paham Pluralisme

Mahfud MD Mantan Ketua MK  Masyarakat Harus Paham Pluralisme Palangka Raya - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyatakan…

Anggota DPR: Masyarakat Harus Terus Kawal RUU Pertembakauan

Anggota DPR: Masyarakat Harus Terus Kawal RUU Pertembakauan NERACA Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan masyarakat…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

2019, DPMPTSP Kabupaten Sukabumi Bertekad Tingkatkan Pelayanan - Terwujudnya Investasi Berpihak Kepada Masyarakat

2019, DPMPTSP Kabupaten Sukabumi Bertekad Tingkatkan Pelayanan Terwujudnya Investasi Berpihak Kepada Masyarakat NERACA Sukabumi – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu…

APPMI Siap Gelar Ajang Fashion Unggulan Tanah Air - Indonesia Fashion Week 2019

APPMI Siap Gelar Ajang Fashion Unggulan Tanah Air Indonesia Fashion Week 2019 NERACA Jakarta - Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode…

Kuningan Bingung Menggunakan Bus Sekolah Hibah Kementerian Perhubungan RI

Kuningan Bingung Menggunakan Bus Sekolah Hibah Kementerian Perhubungan RI NERACA Kuningan – Kementerian Perhubungan RI nampaknya terburu-buru menghibahkan bus sekolah…