Pemda Kuningan Kebingungan Bayar Gaji PNS dan CPNS

Jumat, 07/10/2011

NERACA

Kuningan – Pemerintah Kabupaten Kuningan kini tengah resah dan menjerit, pasalnya pengajuan pinjaman ke Bank Jabar Banten (BJB) sebesar Rp 20 miliar yang telah disetujui DPRD setempat tidak dikabulkan oleh Kementrian Dalam Negeri.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh Harian Ekonomi Neraca, Kamis (6/10), meskipun belum secara formal tertulis, namun menurut Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda, berdasarkan hasil konsultasi dengan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Depdagri, eksekutif telah memperoleh gambaran pasti, bahwa permohonan pinjaman daerah tidak dapat dikabulkan oleh Kementrian Dalam Negeri.

“Padahal kita juga tidak ingin punya beban hutang, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, hak para PNS masih belum terbayarkan termasuk untuk menutupi target penerimaan dana perimbangan. Terpaksa Kuningan mengajukan pinjaman,”ujar Bupati selepas rapat jawaban bupati atas pandangan umum fraksi terhadap nota perubahan APBD 2011, di ruang utama sidang DPRD.

Tidak seperti tahun sebelumnya, pinjaman-pinjaman yang diajukan selalu mendapat rekomendasi Depdagri, sehingga Kuningan seolah latah meminjam dana ke pihak bank setiap tahun. Akan tetapi, di tahun ini Kuningan harus memutar otak untuk menutupi kewajiban yang belum terpenuhi, terutama menyangkut hak publik.

Salah satu gambaran untuk menutupinya yaitu dengan mengambil dana pendamping DAK sebesar Rp 1,5 miliar. Awalnya dana yang tidak direalisasi itu akan digunakan untuk belanja tidak langsung, namun karena pinjaman tidak dikabulkan maka dana tersebut akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran tersebut.

Angka tersebut, menurut Bupati Aang, masih jauh dari angka yang dibutuhkan. Di mana, pembayaran gaji PNS dan CPNS saja sebesar Rp 3,56 miliar. Belum lagi untuk membayar rapel kenaikan tunjangan beras sebesar Rp 4,02 miliar. Lalu, kenaikan tunjangan beras sebesar Rp 835 juta, untuk menutupi penurunan target penerimaan dana perimbangan sebesar Rp 9, 03 miliar dan untuk kegiatan yang sangat mendesak sebesar Rp 2,35 miliar.

Keresahan itu tidak hanya dirasakan oleh eksekutif, rupanya DPRD pun kelihatan bingung. Selepas rapat jawaban bupati, unsur pimpinan DPRD langsung merapatkan barisan di ruang Ketua DPRD H. Yudi Budiana. Mereka cukup alot membahas penolakan ajuan pinjaman tersebut.

“Kami juga harus membantu pemerintah untuk mencari solusi dalam menutupi kebutuhan tersebut. Karena hak PNS mutlak harus dipenuhi. Kami menyarankan eksekutif harus terus berkoordinasi dan konsultasi secara intensif dengan Depdagri,” jelas Ketua DPRD, H. Acep Purnama.

Pemerintah pusat seharusnya lebih bijak dalam menyikapi kondisi keuangan daerah yang sedang defisit. Kuningan merupakan salah satu daerah yang kondisi APBDnya sangat kecil. Kalau tidak menyetujui, hendaknya Kementrian Keuangan meningkatkan pagu anggaran dana bagi hasil pajak dan bukan pajak-nya.