Cianjur – Masih rendahnya tingkat kepatutan Wajib Pajak (WP) di Indonesia, merupakan tantangan yang cukup berat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal sama terjadi di i Kab. Cianjur.  Pada tahun 2011,   Kantor Pelayanan Pajak (PP) Pratama Kab. Cianjur, mentargetkan penerimaan pajak sebesar Rp.  340 milliar All Tax (keseluruhan jenis pajak), namun hingga saat ini baru mencapai  62%.

NERACA

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kab. Cianjur Siscka Mirila Juniati didampingi  Kepala Seksi Ekstansifikasi Perpajakan Kantor PP Pratama Kabupaten Cianjur Mohamad Khusaeri kepada Neraca Kamis (6/10) mengungkapkan, masih rendahya kepatuhan WP di Indonesia berimbas pada penerimaan negara yang belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.Kenyataan tersebut tidak jauh berbeda dengan yang ada di Kab. Cianjur.

Padahal, menurut Sisca Mirila Juniati, tingkat perekonomian di Kab. Cianjur sudah menunjukan ada peningkatan. Dengan adanya sentra bisnis kawasan pemukiman, dan jumlah pelaku usaha yang mulai membuka usahanya di Kab. Cianjur. Hal ini  menunjukkan bahwa masih ada peluang untuk mendapatkan penerimaan negara melalui upaya penggalian potensi perpajakan,‘’terang Siscka.

Berdasarkan catatan Kantor PP Pratama Cianjur,  kewajiban membayar paja bagi setiap WP di Cianjur memang  masih rendah. Padahal sudah memenuhi syarat sebagai WP, baik perorangan maupun perusahaan sudah kena WP. Tapi semua terpulang kepada masalah hati nurani. 

“Tercatat dari 45 ribu wajib pajak, baru 45 persen yang telah melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan). Kondisi semacam ini sangatlah memprihatinkan sekali. Padahal kita ketahui sendiri bahwa kondisi ekonomi Negara kita sebagian besar diperoleh dari pajak,“papar dia.

Diungkapkan dia, penerimaan All Tax  Kantor PP Pratama Kab. Cianjur, pada tahun 2010 penerimaan pajak sebesar Rp 295 milliar. Sedangkan untuk target Tahun 2011 dari target Rp  340 milliar all tax, sampai dengan ini diperkirakan baru tercapai 62 persen.

Maka untuk mencapai target yang telah ditentukan, Kepala Kantor PP Prtama Cianjur itu menegaskan, perlu adanya kesadaran yang cukup tinggi bagi para WP untuk sadar membayar pajak.  Terutama kepada perusahaan dan perorangan yang sudah kena PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dengan penghasilan perbulan Rp. 1.320.000,- sudah seharusnya membayar pajak.

Optimalkan Potensi

Guna lebih mengoptimalkan upaya penggalian potensi, DJP mencanangkan program Sensus Pajak Nasional (SPN) yang dimulai pada akhir September 2011 dan direncanakan terus berlanjut hingga tahun 2012. Program ini telah disampaikan oleh Presiden RI pada saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 16 Agustus 2011. Dengan melakukan SPN diharapkan bahwa seluruh Wajib Pajak yang seharusnya terdaftar agar mendaftarkan diri dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

WP yang belum membayar pajak agar membayar pajak, serta bagi yang memiliki tunggakan pajak agar melunasi tunggakannya. Bagi WP yang belum melaporkan SPT Tahunannya,  agar segera  melaporkan SPT Tahunannya dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

« Karena hasil dari SPN ini nantinya akan digunakan sebagai landasan bagi DJP dalam merumuskan berbagai kebijakan untuk mengamankan penerimaan negara, peningkatan kepatuhan, perluasan basis pajak dan sosialisasi serta edukasi bagi WP. Sedangkan bagi masyarakat dan Wajib Pajak, SPN bermanfaat untuk mendapatkan keadilan dalam berusaha,‘’ujar Siscka

Diungkapkanya, Program SPN ini tentunya tidak akan berhasil jika hanya bergantung pada kerja keras DJP. Peran serta dan kepedulian seluruh Warga Negara Indonesia serta aparatur pusat dan daerah tentunya sangat diperlukan bagi keberhasilan pencapaian penerimaan Pajak demi kemandirian pembiayaan bernegara.

Untuk menggugah partisipasi dan rasa bangga membayar pajak, DJP juga meluncurkan slogan AJAK, singkatan dari Ayo Peduli Pajak. Dengan slogan AJAK, diharapkan setiap Warga Negara mau mengajak keluarga, saudara dan teman untuk peduli pajak serta membayar dan melaporkan pajak.