free hit counter

Pemerintah Mulai Cetak Lahan Pertanian Baru

Kamis, 06/10/2011

NERACA

Jakarta – Pemerintah mulai menambah lahan pertanian baru di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satunya kawasan lahan pertanian baru dikembangkan di Kalimantan Timur tepatnya di Bulungan.

Menurut Menteri Pertanian Suswono, pengembangan yang sedang dilakukan ialah menata sistem irigasi untuk memberi pengairan bagi lahan tersebut. “Pembangunan irigasi itu tugas Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan akan dialiri dari Sungai Kayan karena potensi airnya cukup bagus untuk persawahan,” jelas Mentan di Jakarta, Rabu.

Dia mengungkap, meskipun Kalimantan terkenal dengan lahan gambut, namun tanah yang akan digunakan sebagai lahan pertanian berkondisi subur. “Keadaan tanah di Bulungan cocok untuk ditanami kedele, jagung dan juga padi,” ujar Suswono.

Dia menegaskan bahwa para petani yang menggarap lahan di Bulungan ialah para transmigran dari Lampung. “Pengembangan lahan skala luas ini bukan berarti petani menjadi buruh, tetapi mereka inti-plasma, jadi fungsi mereka yaitu kemitraan bukan eksploitasi kepada para petani,” terang Mentan.

Suswono menambahkan, pencetakan lahan baru di Kalimantan tidak mengalami masalah dan gubernur di daerah juga mendorong hal tersebut.

Mentan menandaskan, intensifikasi lahan yang sudah ada memerlukan moratorium konversi lahan pertanian yang menjadi fasilitas seperti perumahan, mal maupun pabrik. “Di Jawa akan ada moratorium sebelum ada penetapan peraturan daerah yang mengatur lahan dan pertanian berkelanjutan yang sudah ada,” terang Suswono.

Untuk saat ini Suswono menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian baru memberikan imbauan kepada bupati dan wali kota di daerah yang memiliki lahan pertanian produktif agar tidak dikonversi.

“Namun jika faktanya masih ada yang dikonversi maka kami akan memperkuatnya dengan hukum, kalau bisa dalam bentuk peraturan presiden agar bisa menahan laju konversi lahan itu,” paparnya.

Menurut Menteri, ekstensifikasi lahan baru di luar Pulau Jawa yang berpotensial berada di wilayah Aceh, Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. “Di Kalimantan saja berpotensi seluas 200 ribu hektare sedangkan di Kalimantan Barat berpotensi seluas 100 ribu hektare,” tutur Dia.

Suswono juga menyebutkan bahwa upaya pencapaian surplus beras pada 2014 sebanyak 10 juta ton perlu dilakukan dengan serius dengan membenahi banyak hal. “Selain intensifikasi peningkatan produktifitas melalui pendidikan kepada petani, penerapan teknologi untuk produksi-panen-pasca panen sangat penting diterapkan,” kata Suswono.

Menurut data Kementerian Pertanian, pada Agustus 2011 Kementerian Pertanian serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menandatangani nota kesepahaman untuk mengembangkan lahan pertanian di Kalimantan Barat dan Timur.

Dalam laporan tersebut, pemerintah daerah meminta Kementerian Pertanian untuk mencetak lahan sawah baru di dua wilayah Kalimantan itu. "Tidak ada masalah dengan pimpinan di daerah, jika mereka perhatian terhadap cadangan pangan mereka pasti akan "respek" dengan pengembangan lahan pertanian baru," kata Suswono.

Sensus Konsumsi Beras

Dalam kesempatan itu, Mentan Suswono juga meminta Badan Pusat Statistik untuk melakukan sensus konsumsi beras masyarakat sebagai upaya memadukan tingkat konsumsi dengan angka produksi gabah petani.

Dia mengatakan, sensus tersebut akan menjadi referensi pengambil keputusan mengenai kebijakan perberasan nasional. “Melalui sensus baik identitas maupun alamat dapat diketahui besarnya konsumsi beras,” katanya.

Dengan sensus konsumsi tersebut, lanjutnya, pemerintah memiliki referensi untuk memutuskan angka surplus beras dari selisih produksi dengan data beras yang sudah dikonsumsi masyarakat.

Menyinggung pelaksanaan sensus konsumsi beras tersebut, Suswono menyatakan, kemungkinan baru tahun depan dapat dilakukan.

Terkait angka produksi beras yang dinilai tidak banyak dipertanyakan, Mentan menyatakan, pihaknya tidak pernah melakukan rekayasa karena yang menghitung BPS.

Angka ramalan (ARAM) II yang dilansir BPS menunjukkan kenaikan produksi gabah kering giling (GKG) 1,59 juta ton atau 2,4 persen sehingga dari hasil itu produksi padi sebesar 68,6 juta ton GKG atau setara 41,16 juta ton beras.

Namun demikian pemerintah melalui Perum Bulog akan melakukan impor beras pada 2011. “Aram II naik 2,4% sedangkan impor untuk memperkuat stok pangan di Bulog. Padahal seharusnya mereka memaksimalkan dulu penyerapan padi dari dalam negeri,” ujarnya.