Petugas Sensus Pajak Harus Komunikatif

Tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menghindar membayar pajak. Karena pajak sudah merupakan kewajiban masyarakat, yang selanjutnya hasil pajak itu dipergunakan bagi pembangunan di negeri ini.

Karena itu untuk meningkatkan penerimaan pajak dan sekaligus memperbarui database Ditjen Pajak, pemerintah meluncurkan program sensus pajak nasional (SPN) yang berlangsung sejak 30 Sept. Hingga 30 Nov. 2011. Adapun manfaat sensus adalah untuk memperkenalkan dan menyosialiasasikan tentang kewajiban warga negara membayar pajak secara konsisten dan tepat waktu.

Kegiatan sensus diharapkan mampu memperluas cakupan pemungutan atau ekstensifikasi pajak. Ada tiga sasaran sensus pajak, yaitu pusat komersial, perkantoran, serta apartemen atau perumahan. Dalam tiga bulan itu kegiatan sensus ditargetkan mampu menelurkan 1,5 juta wajib pajak (WP) baru yang akan menjadi acuan sensus selanjutnya pada 2012.

Pemerintah mengakui latar belakang diadakannya sensus adalah sebuah upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak untuk mendanai belanja negara yang terus naik setiap tahun. Sejauh ini, potensi pajak yang besar belum diimbangi dengan realisasi yang sepadan. Penyebabnya adalah basis data yang lemah, sehingga akhirnya diputuskan menggelar sensus yang sejak awal ditekankan bukan untuk menakuti WP.

Untuk itu petugas lapangan saat melakukan penyisiran dan pencacahan seluruh potensi pajak, diharapkan dapat bersikap komunikatif, santun dan luwes ketika berhubungan dengan orang pribadi sebagai pelaku bisnis, perusahaan, dan penghuni apartemen maupun kawasan permukiman potensial.

Petugas sensus diharapkan mampu berperan sebagai fasilitator yang siap memberikan edukasi mengenai tatacara mengisi surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan kepada WP, sehingga para wajib pajak dapat mengerti cara pengisian SPT yang benar sesuai penghasilan yang dimiliki.

Sensus pajak juga dapat memetakan penduduk yang belum menjadi pembayar pajak agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Jika ada WP tidak memenuhi kewajibannya secara benar dan tetap membandel setelah ditegur, maka Ditjen Pajak harus bertindak tegas. Lebih dari itu petugas sensus juga secara persuasif dapat meningkatkan kepercayaan serta kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak secara benar.

Kita optimistis dengan jumlah petugas lapangan yang diturunkan untuk melakukan sensus pajak sebanyak 5.980 orang di seluruh Indonesia, setidaknya dapat menjaring sekitar 1,5 juta WP baru pada akhir 2011.

Bagaimanapun, penerimaan pajak pada 2012 ditargetkan mencapai 79% dari total pendapatan negara atau setara Rp 1.024,3 triliun, yang naik Rp 145,64 triliun dari

APBN-P 2011 Rp 878,68 triliun. Data Ditjen Pajak per September 2011 menunjukkan dari 110 juta orang yang bekerja, baru hanya 8,5 juta orang (7,73%) yang melaporkan SPT 2010. Sedangkan dari 12,9 juta badan usaha aktif, baru tercatat 466.000 perusahaan atau 3,6% yang melaporkan SPT. Jadi, sensus pajak harus kita dukung penuh.

BERITA TERKAIT

Ayo BPK dan KPK Babat Habis Praktik Korupsi!

  Oleh : Johan Kogoya, Pengamat Ekonomi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memperkuat sinergi untuk…

Proglenas 2020-2024 dan Revisi UU Otsus Papua

  Oleh : Wilnas, Peneliti Masalah Papua Sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, pelaksanaan…

Realisasi Omnibus Law Mendukung Kepastian Hukum

  Oleh : Edi Jatmiko, Pemerhati Kebijakan Publik Penyederhanaan regulasi merupakan salah satu program Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Penyederhanaan tersebut merupakan cara…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Perpindahan Ibu Kota Negara Optimalkan Pemerataan Pembangunan

  Oleh :  Nellie Pattymahu, Pengamat Ekonomi Politik Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf bersama DPR terus mematangkan konsep pemindahan Ibu Kota Negara ke…

Apakah Penyebaran Virus Corona di Wuhan, Karena Kebocoran Laboratorium?

  Oleh: Stanislaus Riyanta, Program Doktoral di Universitas Indonesia (UI) Pandangan dunia serentak tertuju ke Wuhan China. Kejadian ini bermula…

Masyarakat Dukung Percepatan Pembahasan RUU Omnibus Law

Oleh : Briana Julianti, Pemerhati Kebijakan Publik   Berbagai media tengah menyoroti perkembangan Omnibus Law yang digadang-gadang mampu menguntungkan banyak…