Petugas Sensus Pajak Harus Komunikatif

Tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menghindar membayar pajak. Karena pajak sudah merupakan kewajiban masyarakat, yang selanjutnya hasil pajak itu dipergunakan bagi pembangunan di negeri ini.

Karena itu untuk meningkatkan penerimaan pajak dan sekaligus memperbarui database Ditjen Pajak, pemerintah meluncurkan program sensus pajak nasional (SPN) yang berlangsung sejak 30 Sept. Hingga 30 Nov. 2011. Adapun manfaat sensus adalah untuk memperkenalkan dan menyosialiasasikan tentang kewajiban warga negara membayar pajak secara konsisten dan tepat waktu.

Kegiatan sensus diharapkan mampu memperluas cakupan pemungutan atau ekstensifikasi pajak. Ada tiga sasaran sensus pajak, yaitu pusat komersial, perkantoran, serta apartemen atau perumahan. Dalam tiga bulan itu kegiatan sensus ditargetkan mampu menelurkan 1,5 juta wajib pajak (WP) baru yang akan menjadi acuan sensus selanjutnya pada 2012.

Pemerintah mengakui latar belakang diadakannya sensus adalah sebuah upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak untuk mendanai belanja negara yang terus naik setiap tahun. Sejauh ini, potensi pajak yang besar belum diimbangi dengan realisasi yang sepadan. Penyebabnya adalah basis data yang lemah, sehingga akhirnya diputuskan menggelar sensus yang sejak awal ditekankan bukan untuk menakuti WP.

Untuk itu petugas lapangan saat melakukan penyisiran dan pencacahan seluruh potensi pajak, diharapkan dapat bersikap komunikatif, santun dan luwes ketika berhubungan dengan orang pribadi sebagai pelaku bisnis, perusahaan, dan penghuni apartemen maupun kawasan permukiman potensial.

Petugas sensus diharapkan mampu berperan sebagai fasilitator yang siap memberikan edukasi mengenai tatacara mengisi surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan kepada WP, sehingga para wajib pajak dapat mengerti cara pengisian SPT yang benar sesuai penghasilan yang dimiliki.

Sensus pajak juga dapat memetakan penduduk yang belum menjadi pembayar pajak agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Jika ada WP tidak memenuhi kewajibannya secara benar dan tetap membandel setelah ditegur, maka Ditjen Pajak harus bertindak tegas. Lebih dari itu petugas sensus juga secara persuasif dapat meningkatkan kepercayaan serta kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak secara benar.

Kita optimistis dengan jumlah petugas lapangan yang diturunkan untuk melakukan sensus pajak sebanyak 5.980 orang di seluruh Indonesia, setidaknya dapat menjaring sekitar 1,5 juta WP baru pada akhir 2011.

Bagaimanapun, penerimaan pajak pada 2012 ditargetkan mencapai 79% dari total pendapatan negara atau setara Rp 1.024,3 triliun, yang naik Rp 145,64 triliun dari

APBN-P 2011 Rp 878,68 triliun. Data Ditjen Pajak per September 2011 menunjukkan dari 110 juta orang yang bekerja, baru hanya 8,5 juta orang (7,73%) yang melaporkan SPT 2010. Sedangkan dari 12,9 juta badan usaha aktif, baru tercatat 466.000 perusahaan atau 3,6% yang melaporkan SPT. Jadi, sensus pajak harus kita dukung penuh.

BERITA TERKAIT

Konsensus Kejar Pajak

Pentingnya pajak sebagai penerimaan Negara, terungkap saat sejumlah menteri keuangan dan gubernur bank sentral anggota G20 pada awal Juni 2019…

Audien Dengan Dirjen Pajak - BEI Keukeuh Suarakan Hapus Pajak ETF

NERACA Jakarta – Mendapat dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait soal insentif penghapusan pajak exchange traded fund (ETF) dalam…

Status Kelembagaan LPDB KUMKM Harus Diperkuat

Status Kelembagaan LPDB KUMKM Harus Diperkuat NERACA Jakarta - Di usia 13 tahun, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM sudah…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Krisis Ekonomi 10 Tahunan di Depan Mata?

Oleh: Sarwani Aksioma sejarah berulang terjadi di semua sisi kehidupan, tidak terkecuali ekonomi. Kejayaan dan kemakmuran yang pernah dialami satu…

Membatasi Mobilitas Sepeda Motor

Oleh: Joko Setijowarno,  Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyaratakatan MTI Pusat Hasil kajian Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), total jumlah perjalanan…

Mewaspadai Penyebaran Radikalisme di Indonesia

  Oleh : Alfisyah Kumalasari, Pengamat Sosial Politik   Radikalisme merupakan ancaman nyata bagi keamanan dan keutuhan bangsa. Masyarakat Indonesia…